Di Depan Mahasiswa FAHUM UIN Raden Fatah, Dosen Ilmu Budaya UGM Sentil Kebebasan Berpendapat di Era Digital

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Masyarakat kekinian yang akrab dengan kehidupan yang serba digital menghadapi dilema, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

Demikian disampaikan Dosen Jurusan Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant., M.A, saat menjadi dosen tamu di Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) UIN Raden Fatah Palembang, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dr. Zamzam sendiri merupakan akademisi yang aktif meneliti dan mengkaji berbagai isu sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan digital dan kebebasan berekspresi ini

Menurut Dr. Zamzam, terdapat pertentangan yang signifikan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan yang diberlakukan melalui berbagai aturan.

BACA JUGA:Ga Cuma Unggul Akademik! Lulusan Fahum UIN Raden Fatah Dibekali Keterampilan yang Relevan Dunia Kerja

BACA JUGA:Pelatihan Kesenian Melayu Fahum UIN Raden Fatah, Budayawan Sumsel ini Bawakan Syair Besemah Pagaralam

Dalam pemaparannya, Dr. Zamzam menggarisbawahi pentingnya memahami konsep "freedom of expression" atau hak warga untuk mengekspresikan pendapat mereka. 

Hanya saja dia mencatat bahwa di Indonesia terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ternyata tidak selalu mendukung kebebasan ini. 

"UU ITE memang bisa digunakan untuk mengatur perilaku yang beradab di dunia maya, tetapi juga sering disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis," singgungnya. 

Dalam kuliah umum bersama Dr Zamzam ini tampak hadir di antaranya Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr Amilda Mhum dan jajaran.

BACA JUGA:Selamat Datang Mahasiswa Baru 2024! Dekan FAHUM UIN Raden Fatah Ingatkan Kuliah Hanya 4 Tahun

BACA JUGA: Pakar dari 3 Negara Ini Jadi Keynote Speaker Fahum UIN Raden Fatah, Bahas Apa Ya?

Kemudian ratusan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Dr. Zamzam juga mengkritik cara UU ITE diterapkan, di mana seringkali kritik dianggap sebagai penghinaan. 

"Saat ini, antara kritik dan penghujatan sering kali bercampur baur dimana orang yang mencoba menyampaikan kritik bisa dianggap menghina, dan UU ini justru lebih banyak digunakan untuk menekan kritik daripada mengatur perilaku yang baik di internet," singgungnya lagi.