Ternyata Telah Dilakukan Penerimaan Logistik Alat Kelengkapan TPS di KPU Muara Enim

Senin 28 Oct 2024 - 16:35 WIB
Reporter : Kurniawan
Editor : Kurniawan

Selaku Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar sejak tahun 2012 hingga saat ini. Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut.

"Tersangka lakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Muara Enim," ujar Kasi Intel Kejari Muara Enim, Anjasra Karya, S.H., M.H.

BACA JUGA:Pejabat Kejari Muara Enim Ini Hadiri Sidang GTRA Dalam Rangka Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah

BACA JUGA:Wow! Ada Pelatihan Service Excellent Dari Bank BRI di Kejari Muara Enim, Ini Tujuannya

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/46/INSPEKTORAT-IRS/PKKN/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar.

Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana  Desa Tahun anggaran 2015 Sampai Dengan 2022.

"Terdapat kerugian dengan total sebesar Rp485.758.618 hingga saat ini, tersangka belum ada melakukan upaya pengembalian terhadap kerugian Negara yang ditimbulkannya," terangnya. 

BACA JUGA:Ada Pejabat Kejari Muara Enim Hadir di Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Musi 2024, Siapakah Itu?

BACA JUGA:Ada Pejabat Kejari Muara Enim Hadir di Panen Padi, Siapakah Sosok Tersebut?

Adapun pun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Kemudian ada juga Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Lakukan Pemusnahan Barang Bukti, Apa Tujuannya?

BACA JUGA:Pejabat Kejari Muara Enim Ini Hadir Dalam Lomba Gerak Jalan, Berikut Sosoknya

Kategori :