PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Setelah PGRI beberapa waktu lalu mendukung pemberlakuan kembali ujian nasional (UN), kini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga mendukung UN kembali diadakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty.
Menurut dia UN diperlukan untuk mengetahui capaian pembelajaran siswa, di samping itu, kata Trina, saat ini kesadaran belajar siswa di Indonesia masih relatif rendah.
Hal tersebut, terpantau dari skor Programme for International Student Assessment (PISA).
BACA JUGA:UN Akan Diterapkan Kembali, PGRI Dukung Rencana Penerapan Tersebut
"Ini merupakan langkah yang baik. Kesadaran belajar siswa di Indonesia masih rendah, terbukti dari nilai PISA dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)," kata Trina seperti dilansir dari laman Antara, Selasa (5/11/2024).
Bukti kesadaran belajar yang rendah
Menurut Trina pula, bukti kesadaran belajar yang rendah juga terlihat pada ketiadaan asesmen terstandar. Selain itu juga tidak adanya motivasi, kontrol kualitas yang sulit.
Lalu potret capaian belajar menjadi bias atau subyektif. Capaian belajar seperti kesulitan dalam menentukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi serta perguruan tinggi.
BACA JUGA:Petakan dan Kaji Permasalahan Banjir di OKU, Pemkab Datangkan Peneliti dari BRIN
"Ujian Nasional menjadi suatu alat ukur berstandar nasional yang dijadikan sebagai patokan untuk memotret hasil belajar siswa secara individu," ujar dia.
Namun dalam kesempatan terpisah, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak UN diterapkan kembali. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyebut, ada alasan mengapa FSGI justru menolak UN dikembalikan seperti semula.
Sebab UN sering kali membuat peserta didik stres karena menjadi penentu nasib kelulusan. Hal itu yang membuatnya menolak rencana penerapan kembali UN.