Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keluh kesah, kritik, bahkan memberikan saran terhadap kebijakan pemerintah.
Di sinilah publik merasa memiliki kontrol lebih besar dibandingkan dengan saluran formal lainnya.
Melalui media sosial, mereka bisa berbicara langsung kepada dunia tanpa harus melalui filter institusi atau media arus utama.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia di mana media sosial telah menjadi instrumen penting dalam gerakan protes dan perubahan sosial.
BACA JUGA:Masyarakat Palembang Wajib Bijak Menggunakan Media Sosial, Ini Kata Kapolrestabes Palembang
BACA JUGA:Peranan Media Sosial Sangat Vital Bagi Polri, Berikut Penjelasan Korsahli Kapolri di Polda Sumsel
Munculnya tagar #IndonesiaDarurat tentu memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah.
Ketika keresahan publik dipublikasikan secara masif di media sosial, pemerintah tidak dapat mengabaikan suara tersebut.
Bagaimanapun, tagar ini mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Oleh karena itu, respons yang tepat dan efektif sangat diperlukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang diungkapkan oleh publik.
BACA JUGA:Listrik Padam! Warga 'Meluap' di Media Sosial PLN Palembang Akibat Blackout
Pemerintah harus lebih proaktif dalam mendengarkan kritik dan keluhan, serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
Selain itu, transparansi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi keresahan masyarakat.
Dalam era digital seperti sekarang ini, publik menuntut keterbukaan lebih besar dalam hal pengambilan kebijakan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah.