OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM - Infrastruktur masih banyak dikeluhkan di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Bahkan, Desa Meranjat II di Kecamatan Indralaya Selatan sampai kini belum punya kantor kades. Alhasil, kepala desa terpaksa ngantor di rumah.
Kenyataan ini disampaikan Kepala Desa Meranjat II, Dedi iskandar saat berdialog dengan anggota Dapil III DPRD Sumsel yang datang ke desa itu, Jumat (6/12).
Kunjungan dalam rangka reses tahap I tahun 2024 yang berlangsung pada 2 hingga 9 Desember 2024. Selama masa reses, anggota Dapil III menemui konstituen di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Reses diikuti anggota Dapil III yaitu Akhmad Mahidin, SH, MH; Aziz Ari Saputra, SH; Mely Poyenda Imron; dan H. Aswan Mufti, ST, MSi yang bertindak sebagai koordinator.
BACA JUGA:Reses Tahap 1, Anggota DPRD Sumsel Made Indrawan Siap Perjuangkan Aspirasi Petani di 2 Kecamatan OKI
BACA JUGA:Irigasi Bocor, Warga OKU Timur Ngadu Ke Dapil IV DPRD Sumsel
Saat di Kabupaten OI, pada kunjungan, Jumat (6/12), rombongan mengadakan pertemuan dengan warga di Kecamatan Indralaya Selatan yakni di Desa Meranjat II dan di Kecamatan Indralaya yang dipusatkan di Desa Tunas Aur dan Desa Tanjung Seteko.
Di Desa Meranjat II, rombongan disambut Camat Indralaya Selatan, Haris Munandar. Pertemuan dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Kepada para wakil rakyat dari Dapil III itu, Dedi mengaku menjalankan tugas sebagai kepala desa dari rumah karena memang belum ada kantor.
“Kami minta untuk dapat dibantu dari provinsi membangun kantor kepala desa, selama ini kami berkantor di rumah,” ujar Dedi.
BACA JUGA:Reses Tahap I Tahun 2024 Dapil II DPRD Sumsel, SMAN 13 Palembang Butuh Gedung Serbaguna
BACA JUGA:Reses Tahap I Tahun 2024 Dapil I DPRD Sumsel, Kampung Pempek Butuh Dukungan Dapil I
Sementara Kades Meranjat Ilir, H. Ikmal M. Zaman minta program jalan lingkar dapat dilanjutkan.
Selain itu, minta perbaikan saluran air di Muara Meranjat sampai Tanjung Batu yang banyak rusak berat sehingga saat hujan sering mampet.
Ia juga mengatakan soal dana desa yang difungsikan untuk pembangunan, tapi tidak bisa digunakan untuk pemberdayaan desa seperti membeli mobiler.