Ada Rakor di Ruang Rapat Kajari Muba, Apa Pembahasannya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 18:12

Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Mengenai Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. GPI yang bertempat di Ruang Rapat Kajari Muba.--Humas Kejati Sumsel

MUBA, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Mengenai Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. GPI yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba).

Dengan Kajari Muba Roy Riady sebagai pemapar dalam Rapat Koordinasi tersebut. Turut Hadir Dalam Kegiatan Rapat antara lain Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Afini Junaidi Gumay.

Kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin H. Apriyadi, M.Si, Wakil Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin Irwin Zulyani, S.H dan lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi mengenai Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. GPI, Kajari Muba memaparkan mengenai pengelolaan sawit oleh perusahaan tetap. Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.

Kemudian permasalahan PT. GPI adalah terkait pengelolaan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha berdampak pada kerusakan lahan dan belum selesainya permasalahan dengan masyarakat 7 desa.

"Bahwa permasalahan PT. GPI selanjutnya adalah terkait pengelolaan lahan di luar Hak Guna Usaha," ujarnya.

Permasalahan PT. GPI selanjutnya adalah pengelolaan lahan plasma, khususnya terkait oknum lurah yang diduga memalsukan Surat Keputusan.

Sehingga yang seharusnya berhak mendapatkan pembebasan lahan menjadi tidak mendapatkan haknya.

Adapun permasalahan dengan masyarakat tersebut adalah dengan pihak H. Anwar seluas 1.469,3 Ha, Hj. Zulaini Ma’ruf seluas 731,38 Ha, H. Yusuf seluas 70 Ha (dengan perangkat desa), H. Dani seluas 68 Ha (dengan perangkat desa).

Solusi permasalahannya adalah PT. GPI harus melakukan penyelesaian terhadap masyarakat yang tanahnya sudah diambil untuk membuka lahan perkebunan sawit.

ada rakor di ruang rapat kajari muba, apa pembahasannya?                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) mengenai lahan perkebunan kelapa sawit oleh pt. gpi yang bertempat di ruang rapat kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin (muba). 
dengan kajari muba roy riady sebagai pemapar dalam rapat koordinasi tersebut. turut hadir dalam kegiatan rapat antara lain ketua dprd kabupaten musi banyuasin afini junaidi gumay.
kemudian, sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin h. apriyadi, m.si, wakil ketua dprd kab. musi banyuasin irwin zulyani, s.h dan lainnya.
dalam rapat koordinasi mengenai lahan perkebunan kelapa sawit oleh pt. gpi, kajari muba memaparkan mengenai pengelolaan sawit oleh perusahaan tetap. mengacu pada pasal 33 ayat (3) uud ri 1945.
baca juga:kasubsi pps intelijen kejari muba ada di jembatan tanah abang, untuk apa?
baca juga:kegiatan apa di kabupaten ini dilakukan pendampingan oleh kejari muba
kemudian permasalahan pt. gpi adalah terkait pengelolaan lahan berdasarkan hak guna usaha berdampak pada kerusakan lahan dan belum selesainya permasalahan dengan masyarakat 7 desa.
"bahwa permasalahan pt. gpi selanjutnya adalah terkait pengelolaan lahan di luar hak guna usaha," ujarnya.
permasalahan pt. gpi selanjutnya adalah pengelolaan lahan plasma, khususnya terkait oknum lurah yang diduga memalsukan surat keputusan.
sehingga yang seharusnya berhak mendapatkan pembebasan lahan menjadi tidak mendapatkan haknya. 
baca juga:kasubsi pps intelijen kejari muba hadiri pps rehab drainase, bagaimana hasilnya
baca juga:wah! ada rapat permohonan bantuan hukum di aula kantor kejari muba, siapa?
adapun permasalahan dengan masyarakat tersebut adalah dengan pihak h. anwar seluas 1.469,3 ha, hj. zulaini ma’ruf seluas 731,38 ha, h. yusuf seluas 70 ha (dengan perangkat desa), h. dani seluas 68 ha (dengan perangkat desa).
solusi permasalahannya adalah pt. gpi harus melakukan penyelesaian terhadap masyarakat yang tanahnya sudah diambil untuk membuka lahan perkebunan sawit.
hal ini agar dilakukan inventarisasi permasalahan antara pt. gpi dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten musi banyuasin melalui tim jaksa pengacara negara (jpn) untuk menemukan win-win solution dengan membayar pajak bphtb.
solusi permasalahan membayar bphtb terutang + 1 persen per bulan dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar atau disetor berdasarkan pasal 72 ayat (5) perbup 8/2023.
baca juga:pejabat kejari muba ini ternyata hadir di puncak phi ke-96, berikut sosoknya
baca juga:press release apa ini dilakukan kejari muba selama 2024
pt. gpi bersedia membayar pajak maupun hak-hak masyarakat. bahwa berdasarkan jalannya rapat koordinasi tersebut, peserta rapat sepenuhnya mendukung langkah yang akan diambil oleh kejaksaan negeri musi banyuasin.
hal ini untuk memberikan rekomendasi kepada pt. guthrie pecconina indonesia (pt. gpi) supaya membayar hak-hak masyarakat.
dalam rangka menyelesaikan konflik sosial yang terus berlanjut dan supaya membayarkan bphtb berikut dengan sanksi administratif berupa denda untuk meningkatkan penerimaan daerah kabupaten musi banyuasin. 
serta akan dilakukan pemanggilan terhadap owner pt. gpi oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin untuk mengambil keputusan dalam hal penyelesaian permasalahan tersebut dalam waktu dekat. 
baca juga:pejabat kejari muba ini gelar pps terkait lanjutan pembangunan masjid al hurriyah kecamatan lais, siapa?
baca juga:seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"