Bahkan tidak sedikit para pengungsi melakukan tindakan kriminal. Ini membuat resah banyak warga di Indonesia terutama warga Aceh.
BACA JUGA:Sangat Membanggakan, Mahasiswi Cantik ini Sabet 2 Beasiswa sekaligus di UIN Imam Bonjol Padang
BACA JUGA:Kisah Mahasiswi Cantik Asal Palembang lulus Tercepat Dengan Predikat Pujian, Ini Trik Jitunya
Hal ini membuat rakyat Indonesia terutama pemerintah mulai berspekulasi dugaan akan adanya perdagangan manusia dan penyelundupan orang yang terjadi dalam banyaknya kedatangan para pengungsi.
Polisi terus melakukan penjagaan ketat di sejumlah pengungsian di beberapa lokasi untuk mencegah mereka melarikan diri.
Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka dari sindikat penyelundupan manusia dan mencegah konflik dengan masyarakat lokal.
Pihak TNI AL sebenarnya telah melaksanakan patroli rutin di sekitaran perairan Aceh. Namun karena kedatangan imigran Rohingya, pihak TNI tidak boleh mengusir atas dasar kemanusiaan dan belum adanya perintah dari atasan.
BACA JUGA:UIN Raden Fatah Bangun Kerjasama dengan Kampus Lintas Negara, Langkah Menuju Perguruan Tinggi Dunia
Pemerintah saat ini tengah mencari solusi untuk mencari tempat penampung para imigran.
Penyediaan fasilitas tempat tinggal, makan, minum, dan obat-obatan tentu perlu biaya yang tidak sedikit.
Dana yang dikeluarkan pemerintah daerah Aceh untuk para pengungsi Rohingya, tidak termasuk ke dalam APBD sehingga mengurangi anggaran lain.
Berdasarkan data, sebenarnya Indonesia tidak terikat dengan konvensi internasional tentang pengungsian di perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
BACA JUGA:Si Lusuh dan Bernilai Tinggi
Oleh karena itu, Indonesia sah-sah saja menolak kedatangan pengungsi.
Tetapi tetap saja, Indonesia harus menangani para pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan dan hukum internasional.
Walaupun begitu, Indonesia harus tetap mengutamakan kepentingan nasional dan ketegasan terhadap pengungsi Rohingya dan pembatasan jumlah pengungsi.