“Kami ke Dinas Kebudayaan ini bukan hanya ingin apa yang bisa diberikan Dinas Kebudayaan di acara ini tapi yang jelas kami mohon izin, karena peringatan kemarin di Monpera dan di Bundaran Air Mancur dan untuk tahun ini kita akan menggunakan Gedung Kesenian Palembang dan Lawang Borotan selama 5 hari,” urai Vebri.
BACA JUGA:Sukseskan Pemilu 2024, ASN Polda Sumsel Dapatkan Materi Langsung Dari Mabes Polri Secara Virtual
BACA JUGA:Pangdam II/Sriwijaya Ikuti Launching Kick Off Pembersihan Pantai Secara Virtual Bersama Kasad
Di hari pertama Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam, sambung Vebri, ada pawai karnaval dimulai tanggal 1 Januari 2024.
Dilanjutkan hari berikutnya ada pameran UMKM, kegiatan kesenian, diskusi dengan tema berbeda yang akan disiarkan RRI Palembang secara langsung dari 1 sampai 5 Januari 2024.
“Dan apabila nanti pihak Kodam II Sriwijaya berpartisipasi, kita masih menunggu jadwal audiensi dengan Pangdam, mungkin Kodam kita minta pameran alutsista, kemudian kami juga masih menunggu audiensi denga Pj Gubernur,” urai Vebri.
Dan menjelang pemilu 2024, masih kata Vebri, pihaknya mendiskusikan peringatan Perang 5 Hari 5 Malam dengan tema “Menggunakan Semangat 45 untuk Mensukseskan Pemilu yang Damai dan Bersih”.
BACA JUGA:Kelurahan Ini Miliki Rumah Kompos, Ini Manfaar Pupuk Kompos bagi Petani
BACA JUGA:LUAR BIASA! Taruna Akpol Polri Ini Raih Juara di Ajang Kompetisi Esai Internasional
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Agus Rizal mengapresiasi audiensi dari panitia peringatan Perang 5 Hari 5 Malam.
“Prinsipnya kami dari Dinas Kebudayaan mendukung kegiatan ini, bagaimana mengemasnya, kami percaya pak Vebri dan kawan-kawan sudah ada pengalaman,” tutur Agus.
Termasuk terkait penggunaan Gedung Kesenian, Agus menambahkan bahwa pihaknya pada prinsipnya memberi izin.
“Kami persilahkan menggunakan Gedung Kesenian, itu tidak apa-apa, tinggal dengan pak Sekdin, apakah di dalam atau di luar, termasuk ada kuliner apakah di Lawang Borotan, kalau di Lawang Borotan berarti lahannya TNI, silahkan pilah-pilah saja mana yang menjadi aset Pemkot Palembang melalui Dinas Kebudayaan dan mana aset TNI,” pungkasnya.*