LAHAT, KORANPALPRES.COM - Bupati Lahat, H Bursah Zarnubi SE menegaskan, komitmennya untuk memperluas program Desa Sadar Hukum hingga mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lahat.
Saat ini, dari 360 desa dan 18 kelurahan yang ada, baru 50 desa yang berstatus Desa Sadar Hukum.
Oleh karena itu, menekankan bahwa program ini harus diperluas agar setiap desa dan kelurahan di Lahat memiliki satu atau lebih.
“Di setiap desa dan kelurahan harus ada Desa Sadar Hukum,” ujar Bursah Zarnubi saat berkunjung ke kediaman Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat, Bakrun Satia Darma, di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Rabu 2 April 2025.
BACA JUGA:Sambut Idul Fitri, Bupati Lahat Serahkan Satu Ekor Sapi untuk Lapas Klas llA, Ini Pesannya
Dia mengemukakan, masyarakat Lahat semakin memahami hukum, menjunjung tinggi keadilan serta menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis.
“Jika setiap desa dan kelurahan memiliki Desa Sadar Hukum, maka kesejahteraan dan ketertiban masyarakat akan semakin terjamin, inilah langkah nyata menuju Kabupaten Lahat yang lebih maju,” harap dirinya.
Sementara itu, Ketua LBH Lahat, Bakrun Satia Darma SH mengemukakan, sangat menyambut baik gagasan tersebut dan menegaskan kesiapan untuk program ini.
“Saat ini baru 50 desa yang berstatus Desa Sadar Hukum. Ke depan, kita akan memastikan bahwa setiap desa dan kelurahan memiliki keluarga Desa Sadar Hukum agar masyarakat semakin melek hukum,” katanya.
BACA JUGA:NGERI! Bupati Lahat Surati BPKP Terkait Dana Hibah KONI Tahun 2023 dan 2024
BACA JUGA:Bupati Lahat Tinjau Lokasi Lahan Kebun Duren Percontohan, Ini Katanya
Ia juga mengungkapkan, bahwa Kabupaten Lahat akan menjadi tuan rumah peresmian Desa Sadar Hukum se Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2026.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kita, dengan bakal peresmian ini Kabupaten Lahat akan menjadi contoh bagi daerah lain, dalam membangun kesadaran hukum dimasyarakat,” tukas dia.
Dengan bertambahnya jumlah Desa Sadar Hukum, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun pemerintahan.