Sebab, dukungan pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi pelatihan yang dikerjakan melalui program ini.
Hal ini mengingat, program ini menjadi program pemerintah pertama yang menerapkan metode Government to Person (G2P).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menambahkan, bimbingan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja skema normal.
BACA JUGA:RESMI BERGABUNG! ITB Jadi Tim Ahli Asesmen Pelatihan Prakerja, Program Kartu Prakerja Makin Bermutu
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” kata Denni.
Selain paparan, forum ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pemerintah daerah.
Terutama terkait dengan kebutuhan penyedia pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja di daerah tersebut.
Selain itu mendorong lembaga potensial di daerahnya untuk mengikuti proses onboarding Program Kartu Prakerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA:ISW Luncur Desember Ini, Alumni Prakerja Bisa Ikut Pelatihan, Cek Cara Daftar di Sini