Tegas! PT KAI Divre III Tidak Ada Toleransi Dalam Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Negara

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 31 Mar 2024 - 10:38

PT KAI Divre III melakukan berbagai upaya preventif maupun represif dalam upaya untuk menyelamatkan aset negara.--Humas PT KAI Divre III Palembang

Pada 7 November 2023 BPN dan pemegang 5 SHM objek perkara mengajukan banding, dan 17 Januari 2024 pembacaan hasil putusan banding melalui sistem informasi pengadilan yang kembali dimenangkan KAI.

Pada 7 Februari 2024 BPN dan pemegang 5 SHM objek perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan KAI menerima surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dari PTUN Palembang.

Ditanggal 23 Februari 2024 pengiriman kontra memori kasasi dari KAI. Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

"Kita berkomitmen bahwa keberadaan seluruh tanah aset milik negara yang berada dalam pengelolaan KAI, terutama tanah/lahan aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa adanya ikatan perjanjian yang sah," ungkapnya.

Akan dilakukan upaya hukum sesuai tingkatan dan prosedurnya. Setiap insan KAI telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan kode etik serta pembuatan laporan LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) secara rutin setiap tahunnya.

"Sehingga tidak ada celah dan toleransi untuk melakukan pelanggaran pengelolaan pemanfaatan aset, KAI menetapkan aturan yang tegas untuk pelanggaran integritas yang dilakukan," pungkas Aida.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".*

tegas! pt kai divre iii tidak ada toleransi dalam penyalahgunaan pengelolaan aset negara                            palembang, koranpalpres.com - sebagai upaya untuk menyelamatkan aset negara, pt kai divre iii melakukan berbagai upaya preventif maupun represif.
sehingga aset negara yang berada di wilayah pt kai divre iii palembang dalam pengelolaan pemanfaatannya sesuai aturan yang berlaku.
manager humas pt kai divre iii palembang, aida suryanti menjelaskan upaya preventif kai untuk menyelamatkan aset negara diantaranya melakukan pemetaan ulang batasan tanah yang masuk dalam grondkaart.
melakukan pensertipikatan, mou dengan kpk, kewilayahan setempat yaitu tni, polri dan kejaksaan termasuk dengan badan pertanahan nasional (bpn) karena pt kai memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara.
baca juga:syaikh mahmud asal mesir, 10 hari berbagi pemahaman ilmu alquran di palembang, catat tanggalnya!
baca juga:ajak tingkatkan ibadah sambut malam lailatul qadar, pj gubernur sumsel beri pesan penting untuk pemudik
selanjutnya upaya represif dilakukan apabila ada aset /lahan kai dikuasai pihak lain tanpa ikatan perjanjian, muncul sertifikat atas nama pribadi/masyarakat di dalam lahan grondkaart.
"kita melakukan upaya hukum dengan menggugat ke pengadilan ataupun penertiban setelah tahapan prosedurnya dan pendekatan secara persuasif," jelas aida.
lebih lanjut  aida menjelaskan saat ini pt kai divre iii sedang melakukan upaya hukum lanjutan untuk  proses gugatan pembatalan 5 shm atas nama chrysantus hasan taslim.
sebagai objek perkara di wilayah muara enim,  di mana saat ini digunakan tempat usaha hotel yang dibangun di atas lahan kai, berdasarkan grondkaart no.2 tahun 1924. 
baca juga:pj gubernur agus fatoni sebut safari ramadan mampu menjaga ketahanan energi, emang bisa?
baca juga:pn palembang tolak permohonan praperadilan tersangka dk kasus dugaan korupsi penjualan aset asrama mahasiswa
"kita telah mengajukan gugatan ke tata usaha negara pada tanggal 29 mei 2023 melalui pengadilan tata usaha negara palembang untuk pembatalan 5 shm objek perkara tersebut dengan nomor perkara 30/g/2023/ptun.plg. tanggal 26 oktober 2023 dibacakan hasil putusan di ptun palembang yang dimenangkan kai," katanya. 
dengan menyatakan batal 5 shm objek perkara tersebut dan mewajibkan bpn mencabut 5 shm objek perkara tersebut.
pada 7 november 2023 bpn dan pemegang 5 shm objek perkara mengajukan banding, dan 17 januari 2024 pembacaan hasil putusan banding melalui sistem informasi pengadilan yang kembali dimenangkan kai. 
pada 7 februari 2024 bpn dan pemegang 5 shm objek perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan kai menerima surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dari ptun palembang.
baca juga:digadang-gadang maju di pilwako palembang 2024, fitri akui tunggu perintah surya paloh
baca juga:buktikan dengan prestasi, fitrianti agustinda tanggapi mosi tidak percaya sebagai ketua partai nasdem
ditanggal 23 februari 2024 pengiriman kontra memori kasasi dari kai. saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan tingkat kasasi di mahkamah agung ri. 
"kita berkomitmen bahwa keberadaan seluruh tanah aset milik negara yang berada dalam pengelolaan kai, terutama tanah/lahan aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa adanya ikatan perjanjian yang sah," ungkapnya.
akan dilakukan upaya hukum sesuai tingkatan dan prosedurnya. setiap insan kai telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan kode etik serta pembuatan laporan  lhkpn yang dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi ( kpk) secara rutin setiap tahunnya.
"sehingga tidak ada celah dan toleransi untuk melakukan pelanggaran pengelolaan pemanfaatan aset, kai menetapkan aturan yang tegas untuk pelanggaran integritas yang dilakukan," pungkas aida.
baca juga:distribusikan pecahan rupiah ke masyarakat pesisir sungai musi palembang-banyuasin, ini kata ratu dewa
baca juga:kecewa hasil pemilu 2024, 14 dpc pan sekota palembang desak ketua dpd mundur
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 1 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan