Target Retribusi Pendapatan Daerah Palembang Tak Tercapai, Ini Penyebabnya

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Minggu , 31 Mar 2024 - 16:43

Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dalam Rapat Paripurna ke-3 MP I Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 oleh Wali Kota Palembang di Kantor DPRD Palembang-Foto:Diskominfo Palembang-

Dengan adanya pendapatan tambahan dari retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebersihan.

3. Mendorong Kemandirian Keuangan Daera

Retribusi pendapatan daerah membantu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi retribusi pendapatan daerah juga menghadapi sejumlah tantangan.

Beberapa di antaranya adalah kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembayaran retribusi, pengelolaan administrasi yang kompleks, serta potensi untuk adanya resistensi dari masyarakat atau pelaku usaha.

Namun demikian, dengan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat, retribusi pendapatan daerah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. *

target retribusi pendapatan daerah palembang tak tercapai, ini penyebabnya                            palembang, koranpalpres.com – target retribusi pendapatan daerah kota palembang masih tergolong rendah yakni sekitar 50 persen.
hal ini diungkapkan pj wali kota palembang, ratu dewa dalam rapat paripurna ke-3 mp i tahun 2024 tentang penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) tahun 2023 oleh wali kota palembang di kantor dprd palembang sabtu, 30 maret 2024.
"iya betul, makanya ini menjadi bahan evaluasi untuk kita. tidak perlu muluk-muluk yang penting real dan terus kita evaluasi," ujarnya usai paripurna.
mengenai retribusi, ratu dewa mengatakan, untuk optimalisasi butuh inovasi dari tiap organisasi perangkat daerah (opd).
baca juga:pj walikota pagaralam harapkan anggaran sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah
"kita segera evaluasi dan butuh inovasi dari tiap opd harus ada beberapa kebijakan dan ketegasan dalam menerapkan regulasi, itu saja kuncinya," tegas dia.
tetapi, kendati regulasi pendapatan daerah kota palembang masih tergolong rendah, ratu dewa menyebutkan capaian yang didapat merata.
"untuk pendapatan masih merata dari semua sektor," kata dia.
mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) belanja daerah 89 persen, ratu dewa menyebutkan akan ada pemanfaatan lagi untuk kedepannya.
baca juga:realisasi pad palembang tembus 128 miliar, ini jenis pajak yang berpotensi
"itu akan ada pemanfaatan lagi kedepannya yang akan dibahas para anggota dari komisi-komisi dprd palembang," tutupnya.
diketahui, secara umum retribusi pendapatan daerah merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik.
retribusi ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat secara umum.
retribusi pendapatan daerah adalah penerimaan asli daerah yang bersumber dari pemberian izin, jasa, atau pemanfaatan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah.
baca juga:target pad palembang diturunkan jadi rp1,113 triliun, ini penyebabnya
konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau entitas yang memanfaatkan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah harus membayar kontribusi atas penggunaannya tersebut.
berikut implementasi retribusi pendapatan daerah:
1. perizinan
salah satu sumber utama retribusi pendapatan daerah adalah dari proses perizinan. pemerintah daerah menarik biaya atas pemberian izin usaha, reklame, bangunan, dan kegiatan lainnya. biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis izin dan besarnya investasi yang dilakukan.
baca juga:segera diadili! 3 tersangka korupsi pajak berpindah tangan dari penyidik kejati sumsel ke penuntut umum kejari
2. jasa
pemerintah daerah juga dapat menarik retribusi dari penyediaan berbagai layanan jasa, seperti pengelolaan sampah, penggunaan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan tempat parkir, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.
3. pemanfaatan aset
retribusi juga diperoleh dari pemanfaatan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti sewa tanah atau bangunan milik daerah untuk kepentingan komersial atau kegiatan lainnya.
baca juga:full senyum! seluruh pegawai pemkot palembang dapat thr lebaran, catat tanggalnya
adapun berikut signifikansi retribusi pendapatan daerah :
1. menggerakkan pembangunan
retribusi pendapatan daerah memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. meningkatkan kualitas pelayanan
dengan adanya pendapatan tambahan dari retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebersihan.
baca juga:kabar gembira! thr asn pemkot palembang segera cair, honorer dapat uang jasa? simak lengkapnya
3. mendorong kemandirian keuangan daera
retribusi pendapatan daerah membantu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi retribusi pendapatan daerah juga menghadapi sejumlah tantangan.
beberapa di antaranya adalah kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembayaran retribusi, pengelolaan administrasi yang kompleks, serta potensi untuk adanya resistensi dari masyarakat atau pelaku usaha.
baca juga:pemkot palembang dapat bantuan 100 lampu jalan, ratu dewa singgung bantuan rtlh
namun demikian, dengan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat, retribusi pendapatan daerah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. *