Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Legislatif dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Reporter: |

Editor: Trisno Rusli |

Jumat , 03 Nov 2023 - 06:30

Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Legislatif dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional-Foto: Dokumen Ichsan Juliansyah, SH-

Dengan tidak adanya pembatasan anggota dewan legislatif telah bertentangan Karena dengan tidak adanya pembatasan tersebut akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat antara calon legislatif petahana dengan calon legislatif pendatang baru.

Seorang filsuf asal yunani yang bernama Plato pernah mengatakan hukum adalah sesuatu yang mengatur segala sendi kehidupan, termasuk moral.

Karena moral memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum. Artinya, pemberlakuan hukum harus berdasarkan moral yang menjadi pegangan kehidupan manusia agar memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, kekosongan hukum terhadap anggota dewan legislatif sejalan apa yang dikatakan oleh Plato tersebut dikarenakan tidak memiliki nilai-nilai moral yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Hal ini dikarenakan, jika orang-orang lama yang terus-menerus menduduki jabatan anggota dewan legislatif maka cenderung menghambat calon-calon legislator yang baru lainnya dikarenakan persaingan yang tidak sehat tersebut.

Belum lagi, calon petahana memiliki peluang terlebih dahulu untuk menjalankan kampanye terselubung di sela-sela agenda resmi DPR maupun DPD dikarenakan anggota dewan legislatif petahana tidak dibebankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana yang dibebankan kepada eksekutif.

Hal tersebut jika dipandang secara hukum akan terasa sulit untuk menjerat calon legislatif petahana karena alasan bahwa yang bersangkutan masih memiliki legal standing sebagai anggota DPR maupun DPD ketika hadir dalam agenda resmi bidang legislatif seperti kegiatan pelatihan-pelatihan kementerian yang menjadi mitra kerja caleg petahana.

Dalam agenda resmi tersebut acap kali diselipkan permohonan dukungan kepadanya untuk maju kembali dalam kontestasi politik periode selanjutnya.

Sedangkan, wajah-wajah baru yang bukan merupakan petahana namun ingin masuk dalam kursi kepemimpinan anggota dewan legislatif akan kalah satu langkah dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat dikarenakan tidak memiliki akses dan fasilitas seperti caleg legislatif.

Hal tersebut sejatinya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

C. Fakta Empiris Terhadap Kekuasaan Yang Lama Cenderung Korupsi Absolut

Ada sebuah adagium hukum yang terkenal milik Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely”.

pembatasan masa jabatan anggota dewan legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional                            penulis: ichsan juliansyah, s.h
a. negara yang dijalankan berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machsstaat)
undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengamanatkan bahwa indonesia adalah negara hukum.
sehingga setiap kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum harus menyentuh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
baca juga:guru smp berprestasi asal musi rawas ini rilis single ‘terlalu cepat’, begini lirik lagunya!
akan tetapi, undang-undang no. 7 tahun 2023 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
serta undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tidak menyebutkan secara eksplisit verbis mengenai masa jabatan anggota dewan legislatif.
hal ini memunculkan kesempatan anggota dewan legislatif untuk menjabat seumur hidup.
padahal konsensus dalam bernegara yang memiliki konsep rechtsstaat yakni negara yang berdasarkan hukum mempunyai tujuan:
baca juga:dies natalis ke-63 unsri, fokus penelitian dan inovasi, begini kata dewan pengawas brin
1. perlindungan hak-hak asasi manusia2. pemisahan atau pembagian kekuasaan  untuk menjamin hak asasi manusia
3. supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitracy power), dalam arti  bahwa seseorang hanya boleh  dihukum kalau melanggar hukum
4. sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
oleh karena itu, salah satu tujuan negara hukum adalah bahwa penyelanggara negara dituntut untuk menjalankan jabatannya semata-mata untuk kepentingan rakyat dan tidak menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenangnya.
baca juga:3 tempat wisata religi di musi rawas, nomor 2 peninggalan soekarno
hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara memberikan batasan terhadap masa jabatan anggota dewan legislatif.
namun, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan cenderung terjadi ke sewenang-wenangan oleh anggota dewan legislatif serta bertentangan dengan konsep rechtsstaat melainkan ciri dari konsep machsstaat yakni negara yang dijalankan hanya berdasarkan kekuasaan.
tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan legislatif merupakan ciri dari negara yang dijalankan berdasarkan kekuasaan (machsstaat) dan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.
pembatasan masa jabatan bagi anggota dewan legislatif ini juga menjadi etika dalam penyelenggaraan negara bagi penyelenggara negara dalam hal ini legislatif.
baca juga:bravo! hari kedua, personel gabungan polda sumsel berhasil padamkan api di oki
karena manifestasi dari hal tersebut adalah terwujudnya awareness (kesadaran) bahwa setiap amanah yang diamanatkan oleh rakyat memiliki jangka waktu tertentu.
serta memperkuat motivasi bagi anggota dewan legislatif untuk dapat menjalankan amanah tersebut sampai masa jabatan berakhir dengan seoptimal mungkin dan sebaik-baiknya.
sehingga fungsi utama sebagai legislasi yang dimiliki oleh anggota dewan legislatif dapat memiliki value (nilai) yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan undang-undang yang pada pokoknya dapat mencapai setiap aspek kehidupan masyarakat.
mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, investasi, kepemudaan, hak cipta, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan konsumen, penegakan hukum dan ham dan lain sebagainya.
baca juga:polisi di palembang selamatkan seorang wanita lakukan aksi percobaan bunuh diri, begini ceritanya
b. regenerasi kepemimpinan kursi legislatif
penyelenggaraan negara indonesia berpegang teguh pada demokrasi konstitusional.
sejalan dengan hal tersebut miriam budiarjo dalam bukunya “dasar-dasar ilmu politik” menjelaskan bahwa suatu kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat yang tercermin di dalam konstitusi dengan kekuasaan yang terbatas, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
begitu pula dalam perspektif pancasila yang merupakan filosofi konslah pada sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
baca juga:di al-munawar, cek jon ajak mahasiswa modnus ppm unsri membandingkan kampung arab palembang dengan tempat lain
dengan tidak adanya pembatasan anggota dewan legislatif telah bertentangan karena dengan tidak adanya pembatasan tersebut akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat antara calon legislatif petahana dengan calon legislatif pendatang baru.
seorang filsuf asal yunani yang bernama plato pernah mengatakan hukum adalah sesuatu yang mengatur segala sendi kehidupan, termasuk moral.
karena moral memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum. artinya, pemberlakuan hukum harus berdasarkan moral yang menjadi pegangan kehidupan manusia agar memperoleh keadilan.
oleh karena itu, kekosongan hukum terhadap anggota dewan legislatif sejalan apa yang dikatakan oleh plato tersebut dikarenakan tidak memiliki nilai-nilai moral yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.
baca juga:jaga kemampuan fisik prajurit, begini yang dilakukan prajurit kodim di lampung selatan
hal ini dikarenakan, jika orang-orang lama yang terus-menerus menduduki jabatan anggota dewan legislatif maka cenderung menghambat calon-calon legislator yang baru lainnya dikarenakan persaingan yang tidak sehat tersebut.
belum lagi, calon petahana memiliki peluang terlebih dahulu untuk menjalankan kampanye terselubung di sela-sela agenda resmi dpr maupun dpd dikarenakan anggota dewan legislatif petahana tidak dibebankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana yang dibebankan kepada eksekutif.
hal tersebut jika dipandang secara hukum akan terasa sulit untuk menjerat calon legislatif petahana karena alasan bahwa yang bersangkutan masih memiliki legal standing sebagai anggota dpr maupun dpd ketika hadir dalam agenda resmi bidang legislatif seperti kegiatan pelatihan-pelatihan kementerian yang menjadi mitra kerja caleg petahana.
dalam agenda resmi tersebut acap kali diselipkan permohonan dukungan kepadanya untuk maju kembali dalam kontestasi politik periode selanjutnya.
baca juga:pepaya california, hasil budidaya kodim 0405/lahat kini berbuah segar
sedangkan, wajah-wajah baru yang bukan merupakan petahana namun ingin masuk dalam kursi kepemimpinan anggota dewan legislatif akan kalah satu langkah dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat dikarenakan tidak memiliki akses dan fasilitas seperti caleg legislatif.
hal tersebut sejatinya bertentangan dengan amanat undang-undang dasar 1945 pasal 28d ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
c. fakta empiris terhadap kekuasaan yang lama cenderung korupsi absolut
ada sebuah adagium hukum yang terkenal milik lord acton “power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely”.
baca juga:kodim 0429/lamtim panen jagung, wujudkan ketahanan pangan
yang dimana bahwasanya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.
hal ini dibuktikan bahwa banyak anggota dewan legislatif yang sudah menjabat beberapa periode memiliki celah lebih besar dalam terjerumus dalam kejahatan yang merugikan masyarakat dan merusak pembangunan di daerah maupun negara, yakni tindak pidana korupsi.
hal tersebut dibuktikan dengan teori kebenaran korespondensi bahwa terdapat nama setya novanto, anggota dpr ri sejak periode 1999 hingga masa jabatan 2019 tanpa putus, yang artinya telah berkuasa selama 4 periode.
namun, pada tahun 2017 ia terjerat kasus korupsi proyek pengadaan e-ktp yang mengalami kerugian negara sebesar rp 2,6 triliun.
baca juga:bukti tni ad hadir di masyarakat, babinsa ini bantu warga cor halaman kantor desa
lalu ada nama dudhie makmun murod, anggota dpr ri 3 periode mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2014 yang tersandung kasus korupsi penyuapan pemilihan deputi gubernur senior bank indonesia tahun 2004.
kemudian, eri zulfian yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum fiktif dprd kabupaten padangpariaman 2010/2011.
ia menjadi anggota dprd padang pariaman sejak 1999-2004, kemudian terpilih kembali untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014, atau marthen apuy yang terjerat kasus dugaan korupsi dana operasional dprd kutai kartanegara tahun 2005 senilai rp 2,67 miliar.
marthen apuy menjadi anggota dprd kutai kartanegara periode 2004-2009, anggota dprd kalimantan timur periode 2009-2014, dan anggota dpr ri periode 2014-2019.
baca juga:kader warga terlatih dibekali sistem pertahanan semesta, bentuk warga patriot dan cinta tanah air
dan, masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan legislatif sebagai akibat dari tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan legislatif.
maka, untuk mengatasi tindak pidana korupsi dibutuhkan kebijakan hukum sebagai pengendali sosial sebagaimana yang dikatakan soerjono soekanto telah mendalilkan bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat dapat mematuhinya.
lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya refresif (menahan).
solusi atas tingginya kasus korupsi di kalangan anggota dewan legislatif  selain terus dengan cara  memaksimalkan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku korupsinya, dibutuhkan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencegah budaya korupsi di kalangan anggota dewan legislatif, yakni dengan cara memberikan batasan periode anggota legislatif.*
baca juga:ubah lahan tidur jadi produktif di lubuklinggau, begini strategi dandim letkol kunto adi setiawan