Target Raih WTP Dan Piala Adipura, Bupati Lahat Ajak Stakeholder Kebut Pencapaian Ini

Bupati Lahat, H Cik Ujang SH didampingi Wabup, Sekda dan jajaran memberikan arahan untuk persiapan penilaian penghargaan WTP dan Piala Adipura-Foto:Bernard/palpres-

LAHAT - Menjelang berakhirnya periode 1 masa kepemimpinan H Cik Ujang SH - H Haryanto SE MM MBA atau disebut CAHAYA pada 9 Desember 2023. 

Sebagai persembahan kado terindah bagi masyarakat Bumi Seganti Setungguan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Piala Adipura yang sudah 10 kali berturut-turut.

Bupati Lahat, H Cik Ujang SH mengatakan, untuk menggapai cita-cita ini harus adanya dukungan dari stakeholder dari semua organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mengecek administrasi, laporan penggunaan anggaran yang ada di setiap OPD," ujarnya.

BACA JUGA:Proses Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Lion Group Dilakukan Secara Terbuka dan Transparan

Selain itu, sambunnya, ada OPD yang laporannya belum lengkap, agar kiranya untuk cepat-cepat diselesaikan, supaya serapan anggaran tepat sasaran sesuai program kerja.

"Jangan sesekali untuk bertindak di luar nalar kita, kalau kedapatan adanya temuan maka penghargaaan WTP 10 kali berturut-turut lepas dari genggaman tangan," jelas dia.

Begitu juga, masih kata dia, prestasi disektoral kebersihan, keindahan lingkungan. Hal ini dapat menjadi perhatian serius sebelum duet CAHAYA periode 1 berakhir.

"Kami ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua, OPD, sehingga Pemkab benar-benar bekerja guna membawa Lahat lebih baik dan semakin berCAHAYA," ulas H Cik Ujang.

BACA JUGA:Sinopsis My Dearest Season 2, Hadirkan Kisah Cinta yang Belum Selesai

Untuk capaian realisasi penghargaan Piala Adipura yang ke 10 ia berharap Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Pol-PP), Linmas dan Damkar bekerja keras untuk sosualisasi kepada pedagang kaki lima (PKL).

"Depan Pasar Lematang, Balai Yasa menjadi target yang harus dilaksanakan, sehingga petugas penilai turun melihatnya bersih, dan tidak ada PKL lagi," terangnya.

Tinggal bagaimana, cara berkomunikasi dengan baik tidak perlu menggunakan cara kekerasan dan lebih persuasif.

"Saya berharap, kepada seluruhnya mampu menerjemahkan dengan sebaik mungkin, lebih humanis, responsif dan persuasif, demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan serta perekonomian," harapnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan