Hukum di Indonesia Tumpul ke Koruptor, Tajam ke Rakyat Miskin, Apa Benar Hukum Bisa Dibeli?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 28 May 2024 - 16:17

Hukum di Indonesia Tumpul ke Koruptor, Tajam ke Rakyat Miskin, Apa Benar Hukum Bisa Dibeli?--kolase koranpalpres.com

hukum di indonesia tumpul ke koruptor, tajam ke rakyat miskin, apa benar hukum bisa dibeli?                            artikel ini ditulis oleh seftiana, mahasiswa universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu, dengan judul "hukum di indonesia tumpul ke koruptor, tajam ke rakyat miskin, apa benar hukum bisa dibeli?"
di indonesia perilaku korupsi sudah mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di nusantara.
budaya korupsi atau korupsi yang membudaya, telah menjadi kebiasaan lama yang sulit berubah, sifat serakah akar dari korupsi karena korupsi dan ketamakan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.
berbagai profesi dan jabatan terlibat dalam kasus korupsi, mulai dari anggota dpr, kepala lembaga, kementerian, hingga kepala pemerintahan daerah.
baca juga:sma negeri 17 butuh tambahan asrama, pj gubernur sumsel janji carikan jalan
baca juga:luar biasa! top 5 sma terbaik di jawa timur berdasarkan nilai utbk: sang juara bukan dari negeri, tapi sekolah
termasuk juga jajaran pejabat struktural di lingkungan aparatur sipil negara (pns), swasta dan profesi terkait penegak hukum.
misalnya, skandal korupsi timah yang baru-baru ini dipublikasikan mengejutkan publik, terutama setelah suami sandra dewi, harvey moyes, terlibat dalam insiden tersebut dan menjadi tersangka.
korupsi ini menjadi perbincangan hangat karena kerugian yang sangat besar hingga mencapai rp 271 triliun.
selain insiden harvey moeis, masih banyak kasus korupsi lainnya yang terjadi di indonesia.
baca juga:bukan sekedar populer di bulan ramadan, ini 10 manfaat kurma bagi kesehatan tubuh manusia
baca juga:rekomendasi 7 sma unggulan di semarang berdasarkan prestasi utbk, tempat terbaik untuk masa depan cemerlang
korupsi adalah kejahatan luar biasa keji, tindakan yang merampok hak-hak warga negara, seharusnya koruptor dihukum sangat berat, dipenjara dengan pengawasan yang amat ketat.
predeo bukan tempat berlibur perampok kelas kakap, biar mereka tau penjara memang pengap, tak boleh ada keistimewaan bagi koruptor, narapidana koruptor pantas dikurung di tempat yang paling mengerikan.
mereka yang merampok rakyat tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman, jangan berikan hak istimewa untuk meringankan hukuman.
mestinya mereka tinggal di tempat serupa dengan rakyat kecil lain yang sedang dipenjara.
baca juga: terungkap! alasan koordinator ppdb sma sumsel undur diri, benarkah dapat tekanan seberat itu?
baca juga:pintu kecurangan ppdb sma sumsel dibeber ombudsman sumsel: butuh pengawasan masyarakat!
tinggal di sel yang sama dengan para penjahat kambuhan, makan makanan yang sama dengan para maling ayam.
hak istimewa bagi koruptor merupakan gangguan dan penghinaan terhadap akal sehat.
jika penjara amat mewah, membuat hukum seperti tak tampak bermartabat.
orang yang korup adalah pencuri yang tidak tahu malu.
baca juga:5 smp negeri terbaik di palembang versi kemendikbud, siap bersaing di jalur prestasi?
baca juga:ombudsman sumsel buka suara dugaan ‘tekanan’ koordinator ppdb sma: ado pihak masih cak lamo! 
pelemahan kpk mesti dilawan tanpa pandang bulu.
jangan karena uang berbicara koruptor bisa bebas berkelana.
namun benar nyatanya hukum di indonesia timpang sebelah “tumpul ke atas runcing ke bawah“ yang artinya hukum di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi, seperti istilah gen z sekarang "lu punya uang, lu punya kuasa".
dibandingkan dengan para tikus berdasi, para pejabat yang ekonominya kelas atas terjerat dengan skandal korupsi.
baca juga:fakta gedung serbaguna desa beringin janggut lahat, sedot dana desa rp464 juta
baca juga:tajir melintir, 6 aktor korea ganteng dengan bayaran termahal per episodenya, nilainya ga berseri
di kehidupan sehari hari sering kita temukan masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan.
namun, berlangsung dengan proses persidangan yang rumit bahkan sangat tidak logis.
sementara, di luar masih banyak tikus berdasi yang sembunyi di balik kata pejabat, berkeliaran dengan gembira dan santai, sambil menikmati uang rakyat yang sering kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya mensejahterakan rakyat namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari dimana keadilan negeriku?
buka matamu, para pejabat negaraku, lihatlah dan dengarlah seruan rakyatmu, jangan bersembunyi di balik kata jabatan untuk memanfaatkan peluang, selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariah atau tidak.
baca juga:berikan penghargaan lomba kelurahan tingkat palembang, ratu dewa:lurah berprestasi berpeluang naik karir 
baca juga:resmi dilantik, sebanyak 108 siswa diktukba bahagi bisa menjadi bintara tni ad
yang penting kesenangan duniawinya terpenuhi.
jangan dibutakan oleh kekayaan dan jabatan.
keserakahan hanya akan membawa manusia pada kerugian di dunia dan akhirat.
inilah realita hukum di negeri ini seperti dibuat untuk membinasakan masyarakat miskin dan menjadi kaki tangan masyarakat kelas atas.
baca juga:6 artis korea yang punya vibes mahal, pancarkan visual mewah bak sang dewi
baca juga:review casio g-shock ga-b2100ct-1a5dr: jam tangan yang tahan banting dan tampil stylish!
karena aparat penegak hukum sering kali mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan peraturan.
tempat di mana hanya yang berduit yang bisa mengaturnya secara maksimal.
yang perlu ditingkatkan dalam penegakan hukum di indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas diubah menjadi hukum yang adil dan setara.
seperti yang tertera di dalam sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, dimana seharusnya seluruh warga negara harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang kekayaan atau kekuasaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan