Revisi UU Penyiaran 2024 Timbulkan Kontroversial, Masyarakat Indonesia Dibuat Bingung

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 05 Jun 2024 - 16:25

Gelombang protes penolakan adanya revisi atau RUU Penyiaran 2024 oleh kalangan pers.--kolase koranpalpres.com

3. Kurangnya Konsultasi Publik yang Luas

Sebagian besar kritikus juga menyoroti kurangnya konsultasi publik yang memadai dalam proses penyusunan RUU Penyiaran 2024.

Mereka berpendapat bahwa keputusan yang memengaruhi industri media seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan.

4. Potensi Dampak Negatif terhadap Industri Kecil dan Menengah

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa ketentuan yang baru dalam RUU Penyiaran 2024 dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan besar dalam industri media.

Sementara menyulitkan bagi pelaku industri kecil dan menengah untuk bersaing, yang pada gilirannya dapat mengurangi keragaman media secara keseluruhan.

Revisi RUU Penyiaran 2024 telah menjadi subjek perdebatan yang sengit, mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam industri media Indonesia.

Meskipun para pendukung percaya bahwa perubahan tersebut akan membawa dampak positif yang signifikan, kritikus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara regulasi yang efektif dan kebebasan berekspresi yang mendasar.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan merespons dengan cermat masukan dari berbagai pihak.

revisi uu penyiaran 2024 timbulkan kontroversial, masyarakat indonesia dibuat bingung                            artikel ini ditulis oleh devi novrita, mahasiswa universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu dengan judul “pro dan kontra revisi uu penyiaran 2024: suara publik terbagi”.
pemerintah indonesia telah mengusulkan revisi signifikan terhadap undang-undang penyiaran yang telah lama berlaku, mengarah pada perubahan besar dalam kerangka hukum yang mengatur industri media negara itu.
revisi ini, yang dikenal sebagai rancangan undang-undang atau ruu penyiaran 2024, telah memicu diskusi hangat dan beragam pendapat di kalangan publik, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan media.
di tengah pergeseran lanskap media yang cepat dan perkembangan teknologi yang semakin maju, revisi ini diharapkan untuk memperbarui peraturan yang ada dan menciptakan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan tantangan dan peluang masa kini.
baca juga:kampus pertama di ri! uin raden fatah teken mou dengan free burgas university bulgaria
baca juga:uin raden fatah jadi tuan rumah seleksi terbuka jpt pratama kemenag ri
perubahan utama dalam ruu penyiaran 2024:
1. ketentuan penyesuaian teknologi
salah satu aspek utama dari revisi ini adalah penyesuaian dengan perkembangan teknologi penyiaran modern.
ruu penyiaran 2024 mencakup ketentuan baru yang mengatur aspek-aspek seperti siaran digital, streaming online, dan media sosial, mengakui peran yang semakin penting dari platform-platform ini dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat.
baca juga:institut teknologi pln-aperti bumn buka program beasiswa nasional buat lulusan sma
baca juga:banjir di oku, ini 3 nasehat penting dari pimpinan ponpes al-madina prabumulih 
2. perlindungan konsumen dan privasi data
revisi ini juga menekankan perlindungan konsumen dan privasi data dalam konteks penyiaran digital.
dalam era di mana data pribadi dapat dengan mudah dieksploitasi, ruu penyiaran 2024 menetapkan standar baru untuk perlindungan data dan transparansi dalam praktik bisnis penyiaran.
3. promosi keanekaragaman konten
baca juga:sampai 10 juli 2024, unpar buka pendaftaran mahasiswa baru jalur rpl untuk jenjang d3-s3, cek syaratnya!
baca juga:peringati lingkungan hidup sedunia, yayasan tarakanita lahat kenalkan produk eco enzyme, ini manfaatnya
untuk memastikan keberagaman konten dan suara dalam ruang media, ruu penyiaran 2024 mendorong partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok minoritas dan lokal dalam industri penyiaran.
ini termasuk alokasi yang lebih besar untuk produksi dan distribusi konten yang mencerminkan keanekaragaman budaya, bahasa, dan perspektif di seluruh indonesia.
4. keterbukaan dan akuntabilitas:
revisi ini juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyiaran, dengan mewajibkan stasiun televisi dan radio untuk mempertahankan standar etika dan integritas dalam penyampaian konten.
baca juga:childfree mulai meresahkan indonesia, benarkah menandakan kiamat sudah semakin dekat?
baca juga:jangan salah pilih! inilah jurusan kuliah yang sesuai dengan zodiak, tentukan masa depanmu dari sekarang
ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan dan mempromosikan informasi yang akurat dan berimbang.
respons terhadap revisi
revisi undang-undang penyiaran telah menjadi topik hangat dalam diskusi publik di indonesia, dengan beragam pendapat yang muncul dari berbagai kalangan.
meskipun ada dukungan kuat untuk beberapa perubahan yang diusulkan dalam ruu penyiaran 2024, ada juga kekhawatiran yang meluas tentang implikasi negatifnya.
baca juga:ga asal bayar doang, ternyata pajak punya kontribusi nyata untuk kesehatan masyarakat
baca juga:kisah inspiratif rahim jalias: dari desa kecil ke panggung nasional, membawa berkah dengan lantunan alquran
berikut adalah gambaran pro dan kontra dari revisi ini:
pro revisi uu penyiaran 2024:
1. penyesuaian dengan era digital
salah satu argumen utama yang digunakan oleh para pendukung revisi adalah perlunya adaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi di era digital ini.
baca juga:jelang pengumuman ppdb sma sumsel, ombudsman ingatkan ini kepada sekolah dan dinas pendidikan!
baca juga:unpar buka program studi baru, alumninya punya prospek kerja menjanjikan
dengan inklusi ketentuan yang mencakup siaran digital dan media sosial, revisi ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa regulasi penyiaran tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru.
2. perlindungan konsumen yang diperkuat
revisi ini menjanjikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, terutama dalam hal privasi data dan hak-hak konsumen dalam penyiaran digital.
ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengimbangi kekuatan yang semakin besar dari perusahaan teknologi dan platform media digital.
baca juga:peneliti puskass sebut palembang ‘bukan lagi’ venesia dari timur, ini sebabnya!
baca juga:ditawari jadi dosen program doktor dan magister fisip unsri, pj gubernur sumsel beri respon tak terduga!
3. keanekaragaman konten
dukungan untuk peningkatan keanekaragaman konten adalah argumen lain yang sering didengar.
ruu penyiaran 2024 diharapkan untuk mendorong produksi dan distribusi konten yang lebih beragam, termasuk konten dari kelompok-kelompok minoritas dan daerah, yang pada gilirannya dapat memperkaya pengalaman media masyarakat.
4. peningkatan standar etika dan kualitas
baca juga:prospek kerja menjanjikan! inilah 4 sekolah kedinasan terbaik di palembang, mana nih incaran kamu?
baca juga:hukum di indonesia tumpul ke koruptor, tajam ke rakyat miskin, apa benar hukum bisa dibeli?
melalui ketentuan yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan standar etika yang lebih tinggi dalam penyiaran, revisi ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas konten media secara keseluruhan, serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.
kontra revisi uu penyiaran 2024:
1. potensi penyalahgunaan kekuasaan
salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan dengan peraturan yang baru.
baca juga:luar biasa! top 5 sma terbaik di jawa timur berdasarkan nilai utbk: sang juara bukan dari negeri, tapi sekolah
baca juga:bukan sekedar populer di bulan ramadan, ini 10 manfaat kurma bagi kesehatan tubuh manusia
beberapa kritikus khawatir bahwa ketentuan yang lebih ketat dalam ruu penyiaran 2024 dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menekan suara-suara kritis.
2. kurangnya perlindungan terhadap keanekaragaman
meskipun ada klaim tentang peningkatan keanekaragaman konten, beberapa pihak meragukan apakah ruu penyiaran 2024 memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok minoritas dan lokal dalam industri penyiaran.
mereka mengkhawatirkan bahwa perubahan tersebut mungkin tidak cukup untuk mencegah dominasi oleh konten-konten mainstream.
baca juga:sma negeri 17 butuh tambahan asrama, pj gubernur sumsel janji carikan jalan
baca juga: terungkap! alasan koordinator ppdb sma sumsel undur diri, benarkah dapat tekanan seberat itu?
3. kurangnya konsultasi publik yang luas
sebagian besar kritikus juga menyoroti kurangnya konsultasi publik yang memadai dalam proses penyusunan ruu penyiaran 2024.
mereka berpendapat bahwa keputusan yang memengaruhi industri media seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan.
4. potensi dampak negatif terhadap industri kecil dan menengah
baca juga:rekomendasi 7 sma unggulan di semarang berdasarkan prestasi utbk, tempat terbaik untuk masa depan cemerlang
baca juga:penerimaan siswa baru smp jalur afirmasi di palembang sudah dibuka, cek syarat dan cara daftar!
beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa ketentuan yang baru dalam ruu penyiaran 2024 dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan besar dalam industri media.
sementara menyulitkan bagi pelaku industri kecil dan menengah untuk bersaing, yang pada gilirannya dapat mengurangi keragaman media secara keseluruhan.
revisi ruu penyiaran 2024 telah menjadi subjek perdebatan yang sengit, mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam industri media indonesia.
meskipun para pendukung percaya bahwa perubahan tersebut akan membawa dampak positif yang signifikan, kritikus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara regulasi yang efektif dan kebebasan berekspresi yang mendasar.
baca juga:kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim kian memprihatinkan, mahasiswa uin rf beri solusi mutakhir!
baca juga:camaba wajib catat! inilah 30 universitas terbaik di indonesia versi sir 2024, mana kampus favorit kamu?
dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan merespons dengan cermat masukan dari berbagai pihak.