Rotasi 3 Pj Gubernur, dari Sumsel Agus Fatoni Masuk ke Sumut, Misinya Amankan Suara ‘Keluarga Istana’?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 17:18

Tanggapi isu miring terkait rotasi 3 Pj Gubernur ada hubungan dengan agenda politik ‘keluarga Istana’ di Pilkada Serentak 2024, KSP membantahnya tegas.--kolase koranpalpres.com

“Kepada saya, Mendagri menyampaikan seperti itu," tukasnya.

Mengutip laman kemendagri.go.id, dalam pertemuan secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024, Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh Pj kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk upaya memfasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dalam pertemuan virtual itu, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan salah satunya terkait tugas Pj kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, Pj kepala daerah berkewajiban menjamin roda pemerintahan di daerah tetap berjalan hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

“Tugas rekan-rekan (para Pj kepala daerah) adalah hanya mengisi kekosongan menjelang lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang betul-betul ditentukan oleh rakyat,” singgung Tito.

Mendagri juga menegaskan kepada Pj kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024 harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Aturan tersebut sebelumnya telah ditegaskan Mendagri dalam Surat Edaran (SE) pada tanggal 16 Mei 2024.

"Silakan bagi rekan-rekan yang (ingin) ikut running Pilkada, saya sudah kirim suratnya tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan (surat pengunduran diri) kepada Mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon," tutur Tito.

Terlebih Tito menegaskan ada 2 opsi bagaimana Pj kepala daerah mengundurkan diri sebagai ASN.

rotasi 3 pj gubernur, dari sumsel agus fatoni masuk ke sumut, misinya amankan suara ‘keluarga istana’?                            palembang, koranpalpres.com – menjelang pilkada serentak november 2024, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian melakukan rotasi 3 pj gubernur.
yang masuk radar rotasi 3 pj gubernur masing-masing penjabat (pj) gubernur sumatera utara (sumut), pj gubernur sumatera selatan (sumsel) dan pj gubernur nusa tenggara barat.
rotasi 3 pj gubernur ini menyusul beredarnya foto undangan pelantikan dari kementerian dalam negeri (kemendagri), pada sabtu, 22 juni 2024 siang. 
undangan yang beredar di sejumlah grup whatsapp tersebut tertanggal 21 juni 2024 yang ditanda tangani oleh pelaksana tugas sekretaris jenderal (plt sekjen) mendagri, komjen pol tomsi tohir. 
baca juga:komitmen kuat, polri memberantas kasus judi online yang kian marak di indonesia
baca juga:gantikan agus fatoni, inilah profil lengkap elen setiadi bakal pj gubernur sumsel, cek sederet prestasinya
mengutip isi undangan rotasi 3 pj gubernur yang beredar itu, menyebutkan bahwa dalam rangka pelantikan pj gubernur sumut, pj gubernur sumsel, dan pj gubernur nusa tenggara barat (ntb), diharapkan kehadiran pada senin, 24 juni 2024 pukul 15.30 wib.
acara bertempat di sasana bhakti praja (sbp) lantai 3 gedung c, kemendagri, jalan medan merdeka utara, nomor 7, jakarta pusat. 
selain diminta mengenakan pakaian sipil lengkap (psl) dan peci nasional, sementara tni/polri pdu iv, tamu undangan diminta hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
saat dikonfirmasi, kepala biro (karo) pemerintahan dan otonomi daerah (otda) provinsi sumsel, sri sulastri membenarkan akan adanya pelantikan pj gubernur sumsel yang baru menggantikan pj gubernur agus fatoni. 
baca juga:sosok pj gubernur sumsel elen setiadi ternyata komisaris pt kai, punya harta rp3,6 miliar
baca juga:agus fatoni dilantik pj gubernur sumut senin 24 juni 2024, gantikan hassanudin
"pak agus fatoni akan diganti oleh pak elen setiadi, staf ahli kemenko perekonomian," beber sri sulastri.
senada ihwal pergantian pj gubernur sumut sendiri juga dibenarkan oleh karo pemerintahan dan otda provinsi sumut, harianto butarbutar. 
"pengganti pj gubernur sumut pak hassanudin sudah ditunjuk pak presiden, beliau adalah dirjen bina keuangan daerah kemendagri pak agus fatoni, yang juga pj gubernur sumsel," tutur harianto.
mengutip dari berbagai sumber, agus fatoni menjabat sebagai gubernur sumsel sejak 2 oktober 2023 lalu. 
baca juga:jokowi mendadak ganti pj gubernur sumsel agus fatoni, elen setiadi sebagai penggantinya, ada masalah apa?
baca juga:profil elen setiadi, calon pengganti agus fatoni sebagai pj gubernur sumsel, ini jabatan terakhirnya 
terkait apa penyebab pj gubernur sumut hassanudin diganti, harianto menegaskan hal tersebut sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. 
"yang jelas penunjukkan pak agus fatoni sesuai keppres," timpalnya.
menanggapi isu miring terkait rotasi 3 pj gubernur ada hubungan dengan agenda politik ‘keluarga istana’ di pilkada serentak 2024, kantor staf kepresidenan (ksp) berikan bantahan tegas.
menepis isu miring kepentingan fragmatis rotasi 3 pj gubernur, tenaga ahli utama ksp ali mochtar ngabalin menyebutkan bahwa pergantian tersebut hal biasa dan sama sekali tak ada hubungan agenda politik.
baca juga:turnamen mini soccer walikota cup 2024 resmi bergulir, total hadiah puluhan juta rupiah
baca juga:ribuan asn dan masyarakat palembang tumpah ruah ikuti gowes sepeda santai, perebutkan hadiah menarik
dia menambahkan, rotasi 3 pj gubernur yang dilakukan kemendagri tak lain sebagai bagian dari strategi manajemen tata kelola birokrasi.
"rotasi itu hal yang biasa dan benar-benar soal manajemen dan sebagai bagian dari cara kerja di kemendagri," tegasnya lagi.
ngabalin mengaku telah berkomunikasi secara langsung dengan mendagri tito karnavian perihal rotasi 3 pj gubernur tersebut. 
lebih lanjut dijelaskannya, pergantian pj gubernur ntb tersebut dilakukan lantaran kemendagri berpandangan perlu adanya rotasi lantaran sejumlah pj gubernur akan maju di pilkada serentak 2024.
baca juga:kebakaran hebat di seri kembang ogan ilir, 6 lokal ponpes ini luluh lantak 
baca juga:ajang besemah expo bisa jadi sarana membantu umkm
“kepada saya, mendagri menyampaikan seperti itu," tukasnya.
mengutip laman kemendagri.go.id, dalam pertemuan secara virtual dari kantor pusat kemendagri, jakarta, kamis, 20 juni 2024, mendagri tito karnavian mengumpulkan seluruh pj kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota se-indonesia.
pertemuan ini dimaksudkan untuk upaya memfasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2024. 
dalam pertemuan virtual itu, mendagri menyampaikan sejumlah arahan salah satunya terkait tugas pj kepala daerah.
baca juga:tegas terukur, polri memastikan anggota polri terlibat dan bekingi judi online bakal dipecat tidak hormat
baca juga:komitmen kuat, polri memberantas kasus judi online yang kian marak di indonesia
mendagri tito karnavian menegaskan, pj kepala daerah berkewajiban menjamin roda pemerintahan di daerah tetap berjalan hingga terpilihnya kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. 
“tugas rekan-rekan (para pj kepala daerah) adalah hanya mengisi kekosongan menjelang lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang betul-betul ditentukan oleh rakyat,” singgung tito.
mendagri juga menegaskan kepada pj kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada serentak 2024 harus mundur sebagai aparatur sipil negara (asn). 
aturan tersebut sebelumnya telah ditegaskan mendagri dalam surat edaran (se) pada tanggal 16 mei 2024. 
baca juga:melahirkan bibit penembak, polda sumsel gelar kapolda cup
baca juga:jarak sumatera selatan ke riau hanya 2 jam, jika proyek tol senilai rp22,16 triliun, begini progresnya!
"silakan bagi rekan-rekan yang (ingin) ikut running pilkada, saya sudah kirim suratnya tanggal 16 mei 2024, sebagaimana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan (surat pengunduran diri) kepada mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon," tutur tito.
terlebih tito menegaskan ada 2 opsi bagaimana pj kepala daerah mengundurkan diri sebagai asn. 
pertama kata tito, pj kepala daerah dapat mengundurkan diri secara terhormat yakni mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran. 
kedua lanjut tito, jika pj kepala daerah tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi mengikuti pilkada, maka akan diberhentikan oleh mendagri.
baca juga:rampung akhir tahun 2024, telan anggaran 3,7 t progres konstruksi bendungan tiga dihaji, siap diselesaikan
baca juga:megah! palembang punya jembatan tol terpanjang di indonesia, infrastruktur baru di sumsel telan dana rp22,16 t
“jadi tinggal pilih (ingin) di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, dibandingkan dengan isu yang keluar si a itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” singgungnya lagi.
tito juga mengingatkan pj kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat. 
apabila memang ingin memasang baliho, dia menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.
"kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan (penanganan) stunting atau program kegiatan pj gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama pj gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan," pungkasnya.