Tandatangani Nota Kesepahaman Masalah Regident Ranmor, Kakorlantas Berikan Penjelasan

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 04 Aug 2024 - 13:00

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menandatangani keputusan bersama tentang penghapusan data regident ranmor atas permintaan pemilik ranmor dengan PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Mauris Panjaitan dan Direktur Operasional PT. Jasa Rah--Bidhumas Polda Sumsel

“Nomor khusus ini tidak mempunyai privilege apa pun, tidak mempunyai prioritas. Kalau ganjil-genap, berlaku ganjil-genap nomor khusus ini. Tidak ada prioritas untuk diberikan jalan, tidak ada bagi nomor khusus ZZP, ZZH,” kata Irjen Pol Aan Suhanan, Senin 29 Juli 2024.

Aan mengungkapkan, pelat nomor khusus itu memiliki perbedaan di sisi nomor. Urusan prioritas, tetap mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Hal ini sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Jadi tidak ada privilege apa pun nomor khusus ini, sama dengan nomor pilihan atau nomor cantik, itu sama tidak punya privilege apa pun. Hanya nomornya saja bisa dibaca mungkin kelahiran dan sebagainya,” ujar Irjen Pol Aan Suhanan.

Pelat nomor khusus tidak diberikan kepada sembarang orang. Pelat khusus hanya terbatas untuk menteri dan direktur jenderal.

Sementara untuk pejabat TNI dan Polri di wilayah, lanjut dia mengatakan penggunaan pelat khusus kendaraan dinas juga diatur secara spesifik.

“Pelat khusus ZZ untuk Polisi, mulai dari Kapolda dan pejabat utama boleh menggunakan ZZX. Sedangkan untuk TNI, Pangdam sampai pejabat utama dapat menggunakan ZZD. Namun, di bawahnya," akunya.

Seperti Kapolres, hanya Kapolres yang berhak menggunakan pelat khusus, tidak ada di bawahnya yang diizinkan menggunakan plat khusus.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".

tandatangani nota kesepahaman masalah regident ranmor, kakorlantas berikan penjelasan                            medan, koranpalpres.com - kakorlantas polri irjen pol dr drs aan suhanan, m si menandatangani keputusan bersama tentang penghapusan data regident ranmor atas permintaan pemilik ranmor.
bersama plh dirjen bina keuangan daerah kemendagri dr horas mauris panjaitan, m ec dev, dan direktur operasional pt. jasa raharja dewi aryani suzana, s sos, m si 
hal ini dilakukan kakorlantas polri dalam kegiatan rapat anev pelayanan regident dan kesamsatan ta 2024 dengan tema “modernisasi pelayanan regident dan kesamsatan”.
hal ini tidak lain untuk mewujudkan pelayanan publik yang presisi dalam rangka indonesia emas di grand city hall medan, jumat 2 agustus 2024.
baca juga:wah! ada mantan kapolda sumsel di pemakaman iptu rivai arief, ini buktinya
baca juga:wow! kunjungan kerhormatan, mako korpolairud baharkam polri dapat kunjungan kehormatan
kakorlantas polri, irjen pol aan suhanan menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin melakukan penghapusan data regident ranmor bisa melakukannya langsung dengan golongan yang sudah ditentukan untuk menghasilkan akurasi data kendaraan bermotor.
“ada beberapa hal yang bisa diajukan untuk penghapusan, salah satunya adalah kendaraan yang sudah rusak berat akibat kecelakaan," ujar kakorlantas polri irjen pol aan suhanan.
ia menuturkan, bahwa kendaraan yang akan diubah dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi, dan kendaraan yang hilang bisa diblokir. 
“silakan mengajukan penghapusan data regident ranmor ini untuk mengakuratkan data kendaraan bermotor kita,” tambah kakorlantas polri.
baca juga:jadi perhatian khusus, inilah dilakukan jenderal bintang 2 dalam penanganan karhutla
baca juga:terjun ke kabupaten oki mengendarai motor, kapolda sumsel monitoring penanganan karhutla, berikut buktinya
selain itu, jika kendaraan yang ada dijadikan sebagai barang bukti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, atau kejahatan, kendaraan tersebut harus diambil sebelum lewat 5 tahun + 2 tahun (7 tahun) untuk menghindari penghapusan.
“jika anda pernah kehilangan kendaraan dan digunakan orang lain untuk melanggar lalu lintas atau kecelakaan, segera ambil sebelum dihapuskan,” ungkap kakorlantas.
setelah data ranmor dihapuskan, lanjut dia mengatakan, kendaraan tersebut tidak dapat didaftarkan kembali oleh kepolisian.
kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan akan berdampak pada ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
baca juga:meningatkan sinergitas, langkah berikut jadi pilihan humas polri dan lan
baca juga:tinjau media center dan 91 command center milik polda riau, begini tujuan divisi humas polri
“dengan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan pengesahan stnk, akan berdampak pada keselamatan lalu lintas,” tambahnya.
sementara itu, pj gubernur sumut dr drs agus fathoni, m si mengimbau masyarakat sumatera utara untuk segera membayar pajak kendaraan mereka. 
“jangan sampai terkena sanksi pemblokiran kendaraan. manfaatkan keringanan yang ada agar kendaraan bisa beroperasi dengan aman,” kata pj gubernur sumut dr drs agus fathoni, m si.
sebelumnya,  korlantas polri menegaskan, pelat nomor zz sama halnya dengan kendaraan pada umumnya, dimana plat mobil zz banyak menuai sorotan.
baca juga:bikin kajet! ada kepolisian hongkong ke ssdm polri, ada apa ini?
baca juga:ada latpra ops di gelar polda sumsel, berikut tujuannya
dan bukanlah prioritas, hingga tidak perlu dikasih jalan atau mendapat perlakuan istimewa dari pada pengendara lainnya sesame pengguna jalan. 
dalam beberapa kejadian, pengguna mobil dengan pelat kode khusus tersebut kerap meminta keistimewaan agar diberikan jalan, terlebih saat sedang macet.
mobil dengan pelat nomor khusus tersebut bukan kendaraan prioritas yang diberikan jalan, sehingga tidak perlu diberikan hak yang sangat istimewa.
kakorlantas polri irjen aan suhanan menegaskan, pelat nomor zz ini sama halnya dengan  kendaraan pada umumnya. penggunanya harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
baca juga:berangkatkan 170 personel bko operasi mitigasi karhutla, kapolda sumsel: segera padamkan api sebelum membesar
baca juga:mengamankan pilkada serentak, ada operasi mantap praja musi 2024 di polda sumsel
“nomor khusus ini tidak mempunyai privilege apa pun, tidak mempunyai prioritas. kalau ganjil-genap, berlaku ganjil-genap nomor khusus ini. tidak ada prioritas untuk diberikan jalan, tidak ada bagi nomor khusus zzp, zzh,” kata irjen pol aan suhanan, senin 29 juli 2024.
aan mengungkapkan, pelat nomor khusus itu memiliki perbedaan di sisi nomor. urusan prioritas, tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.
hal ini sesuai pasal 134 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
“jadi tidak ada privilege apa pun nomor khusus ini, sama dengan nomor pilihan atau nomor cantik, itu sama tidak punya privilege apa pun. hanya nomornya saja bisa dibaca mungkin kelahiran dan sebagainya,” ujar irjen pol aan suhanan.
baca juga:musnahkan 1,5 kg sabu, ini jiwa manusia yang terselamatkan oleh polda sumsel
baca juga:pimpinan tertinggi polri turun tangan memimpin sertijab sejumlah pati
pelat nomor khusus tidak diberikan kepada sembarang orang. pelat khusus hanya terbatas untuk menteri dan direktur jenderal. 
sementara untuk pejabat tni dan polri di wilayah, lanjut dia mengatakan penggunaan pelat khusus kendaraan dinas juga diatur secara spesifik.
“pelat khusus zz untuk polisi, mulai dari kapolda dan pejabat utama boleh menggunakan zzx. sedangkan untuk tni, pangdam sampai pejabat utama dapat menggunakan zzd. namun, di bawahnya," akunya. 
seperti kapolres, hanya kapolres yang berhak menggunakan pelat khusus, tidak ada di bawahnya yang diizinkan menggunakan plat khusus.
baca juga:instruksi dari jenderal bintang 2, satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery tancap gas
baca juga:sosok jenderal bintang 2 di polri lepas kontingen taekwondo ke kejuaraan malaysia dan thailand terbuka
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".