Gunakan Pakaian Adat Dalam HUT RI, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Bacakan amanat Menteri Hukum, Apa Isinya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 18 Aug 2024 - 08:53

Dengan menggunakan baju adat Nasional, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonan Laoly dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024.--Kurniawan

Hal ini dilakukan karena risiko pekerjaan yang tinggi, terutama saat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar keimigrasian.

“Kita lihat contoh instansi lain. Ketika tugasnya ada potensi bahaya, petugasnya dibekali pelatihan khusus, dipersenjatai. Seharusnya imigrasi juga bisa mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama. Dengan begitu kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali,” papar Agus.

Aspirasi pun hadir dari pelaksana fungsi keimigrasian di perbatasan, Kantor Imigrasi Atambua menyampaikan pendapat terkait urgensi kebutuhan alat keamanan yang diperlukan.

Guna memberikan keamanan di lapangan yang berisiko tinggi dan mengancam keselamatan petugas baik fisik dan psikis dari petugas.

Dengan penggunaan alat keamanan ini nantinya akan memberikan manfaat keamanan dan keselamatan bagi petugas, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pula, perlu ditambah norma yang dapat mengakomodir kewenangan Penolakan Masuk Orang Asing atas nama Keamanan, ketertiban umum dan Kedaulatan Negara.

Menanggapi pendapat dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam acara Dengar Pendapat tersebut.

Dirjen Imigrasi menyampaikan, setelah pihaknya dengarkan saran dan masukan masyarakat mudah-mudahan lancar.

"Untuk tahap selanjutnya revisi Undang-undang agar kita bisa ‘berlari’ menjalankan tugas kita dengan payung hukum yang baru,” tutup Silmy.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".

gunakan pakaian adat dalam hut ri, kepala kanwil kemenkumham sumsel bacakan amanat menteri hukum, apa isinya?                            palembang, koranpalpres.com - dengan mengenakan baju adat nasional, kepala kantor wilayah (kanwil) kementerian hukum dan ham (kemenkumham) sumatera selatan (sumsel), ilham djaya menyampaikan amanat dari menteri hukum dan ham, yasonna hamonan laoly.
pembacaan amanat tersebut dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan republik indonesia tahun 2024.
tampak hadir dalam upacara tersebut kepala kantor imigrasi kelas i tpi palembang khairil mirza dan seluruh jajarannya.
upacara berlangsung di lapangan kantor imigrasi kelas i tpi palembang yang beralamat di jalan pangeran ratu, kecamatan seberang ulu (su) i, palembang, sumatera selatan.
baca juga:pj walikota palembang gelar ramah tamah bersama tokoh masyarakat dan para pejuang kemerdekaan
baca juga:berlatar belakang jembatan ampera, ini cara unit kosti sumsel gelar upacara bendera
bertindak sebagai inspektur upacara, kepala kanwil kemenkumham sumsel ilham djaya yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan amanat dari menteri hukum dan ham, yasonna hamonan laoly.
di mana dalam amanatnya upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia dilaksanakan sebagai rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih.
bahkan mengenang jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pahlawan yang mendambakan bangsa ini maju, sejahtera, dan berkeadilan.
selain itu dalam amanat tersebut disampaikan bahwa sebagai warga negara, diharapkan seluruh jajaran kemenkumham dapat berperan aktif tidak hanya sebagai penegak hukum.
baca juga:gelar upacara hut ri ke-79 di bkb, ini pesan pj walikota palembang dalam di momen kemerdekaan
baca juga:10 penerjun terbaik korp brimob lakukan atraksi terjun payung, meriahkan kemerdekaan ri
namun juga sebagai garda terdepan dalam menjaga hak asasi manusia demi mencapati kemajuan yang lebih baik, selaras dengan tema hut ke-79 republik indonesia tahun 2024, "nusantara baru indonesia maju".
pada pelaksanaan upacara tersebut, kepala kanwil kemenkumham sumsel ilham djaya juga menyerahkan piagam penghargaan satyalancana karya satya x tahun, xx tahun, dan xxx tahun.
penyerahan piagam penghargaan satyalancana karya satya kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kanwil kemenkumham sumsel dan unit pelaksana teknis (upt).
ilham berharap dengan diberikannya penghargaan satyalancana karya satya dapat memotivasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semakin pasti dan berakhlak.
baca juga:upacara peringatan hut ri ke-79, pejabat nomor 2 di kejati bacakan amanat jaksa agung, siapkah dia?
baca juga:ada apa? kepala kejati sumsel datang ke tmp ksatria ksetra siguntang, ini kegiatannya
sebelumnya, direktorat jenderal (ditjen) imigrasi menggelar dengar pendapat publik untuk perubahan rancangan undang-undang (ruu) nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada senin 15 juli 2024. 
sebagai implementasi pasal 90 dan 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang. 
sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, akademisi serta masyarakat umum turut hadir berpartisipasi dalam dengar pendapat yang diselenggarakan di hotel ayana midplaza, jakarta selatan. 
masyarakat yang hadir di antaranya berasal dari komunitas himpunan keluarga antar negara, indonesia diaspora network, aliansi pelangi antar bangsa dan perkumpulan perkawinan campuran indonesia.
baca juga:pejabat kejari muara enim ini hadir dalam lomba gerak jalan, berikut sosoknya
baca juga:semangat kemerdekaan! aubade 500 pelajar dan drumband gabungan semarakkan upacara hut ri di griya agung
dalam kesempatan tersebut, direktur jenderal imigrasi, silmy karim menyebutkan bahwa regulasi keimigrasian yang ada saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian yang terjadi.
“penting bagi kita untuk punya regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” ujar silmy.
pernyataan tersebut diaminkan oleh fahri bachmid, ahli hukum tata negara dari universitas muslim indonesia yang menjadi salah satu narasumber. 
fahri menyatakan bahwa sebuah undang-undang dibentuk untuk memiliki daya lenting agar mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan. 
baca juga:ada kegiatan jaksa jaga desa diselenggaarakan kejari oki di 3 kecamatan, ini lokasinya
baca juga:ada sosok petinggi bnnp sumsel di renungan suci di tmp ksatria ksetra siguntang, siapa dia?
fahri juga menjelaskan bahwa pada saat undang-undang 6/2011 dibentuk masih belum mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan tugas-fungsi imigrasi di masa kini.
selain fahri bachmid, hadir pula pengamat kebijakan agus pambagio, akademisi dari universitas indonesia surjadi, akademisi dari universitas gadjah mada ardianto budi serta akademisi dari universitas brawijaya dias satria.
dengar pendapat publik tersebut membahas muatan perubahan ruu keimigrasian yang terdiri dari enam pasal perubahan dalam hal pencegahan dan penangkalan.
masa berlaku izin masuk kembali dari izin tinggal tetap serta sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
baca juga:pj walikota palembang apresiasi pelayanan kb rsia rika amelia yang lakukan penerapan metode canggih ini
baca juga:sesak banget! top 5 kota di pulau sumatera dengan kepadatan penduduk paling tinggi, juaranya bikin kaget!
sejalan dengan itu pengamat kebijakan publik, agus pambagio menyinggung kompleksnya tugas dan fungsi keimigrasian saat ini yang membutuhkan akselerasi baik dalam pengadaan sarana-prasarana penunjang dan maupun pelaksanaannya.
komentar tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir, salah satunya dari perwakilan keluarga antar negara, analia, yang juga menyampaikan aspirasinya mengenai kompleksnya administrasi dalam pengurusan pewarganegaraan.
“ini yang saya alami ya waktu suami saya mau naturalisasi. pelayanan pewarganegaraan itu terpisah-pisah, prosesnya tidak di imigrasi saja. kami inginnya satu tahapan saja. seperti layanan terpadu satu pintu. jadi tidak perlu bolak-balik mengurus administrasi," tutur analia.
semntara itu, narasumber asal universitas gadjah mada, ardianto menyinggung kasus tewasnya petugas imigrasi di kantor imigrasi jakarta utara di tangan deteni asal uzbekistan yang sempat ramai di media beberapa waktu lalu
baca juga:lagi-lagi penggeledahan dilakukan tim penyidik kejati sumsel, ini tujuannya
baca juga:dengarkan pidato kenegaraan presiden ri, ada pejabat tinggi di kejati sumsel hadir, siapa dia?
“setelah saya telusuri beritanya ternyata fasilitas di kantornya tidak memadai. kembali kepada revisi undang-undang ini, menurut saya diperlukan salah satunya untuk pembuatan fasilitas keamanan untuk menunjang fungsi imigrasi,” papar ardi.
kemudian disambut dengan masukan dari agus pambagio agar petugas imigrasi diberikan pelatihan khusus dan diizinkan membawa senjata api. 
hal ini dilakukan karena risiko pekerjaan yang tinggi, terutama saat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar keimigrasian.
“kita lihat contoh instansi lain. ketika tugasnya ada potensi bahaya, petugasnya dibekali pelatihan khusus, dipersenjatai. seharusnya imigrasi juga bisa mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama. dengan begitu kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali,” papar agus.
baca juga:spektakuler! 79 batang pinang meriahkan hut ri di lapangan depan hotel wyndham, ikuti dan menangkan hadiahnya
baca juga:waduh! status aktif ukb dicabut kemendikbudristek, amunisi: izin operasionalnya berpotensi ikut dicabut
aspirasi pun hadir dari pelaksana fungsi keimigrasian di perbatasan, kantor imigrasi atambua menyampaikan pendapat terkait urgensi kebutuhan alat keamanan yang diperlukan.
guna memberikan keamanan di lapangan yang berisiko tinggi dan mengancam keselamatan petugas baik fisik dan psikis dari petugas.
dengan penggunaan alat keamanan ini nantinya akan memberikan manfaat keamanan dan keselamatan bagi petugas, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
disamping itu pula, perlu ditambah norma yang dapat mengakomodir kewenangan penolakan masuk orang asing atas nama keamanan, ketertiban umum dan kedaulatan negara.
baca juga:gelorakan semangat selamat di perlintasan sambut hut ri, ini cara dilakukan kai divre iii bersama komunitas
baca juga:pj gubernur elen setiadi fokus turunkan angka kemiskinan, ini kriteria miskin menurut bps sumsel
menanggapi pendapat dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam acara dengar pendapat tersebut.
dirjen imigrasi menyampaikan, setelah pihaknya dengarkan saran dan masukan masyarakat mudah-mudahan lancar.
"untuk tahap selanjutnya revisi undang-undang agar kita bisa ‘berlari’ menjalankan tugas kita dengan payung hukum yang baru,” tutup silmy.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".