Khidmat! DPRD dan Pemkab Ogan Ilir Dengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI Ke 79
![](https://palpres.bacakoran.co/upload/d74be5e54e8d5c6cc5454a289a9d54bb.jpg)
DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama Pemkab Ogan Ilir mendengar pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-78-dprd ogan ilir-
OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama Pemkab Ogan Ilir mendengar pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-78.
Kegiatan ini berlangsung di gedung paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Jumat 16 Agustus 2024.
Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto didampingi Wakil Ketua I, Wahyudi Maruan dan Wali ketua II, Ahmad Syafei memimpin langsung Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT RI Ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024,
bersama Anggota DPRD dan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dan Wakil Bupati H Ardani bersama Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
BACA JUGA:Mahasiswa Asal Papua Demo di DPRD Ogan Ilir, Ada Apa Ya? Ini Tuntutannya
BACA JUGA:Fraksi-Fraksi DPRD Ogan Ilir Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Penjelasan LKPJ Bupati TA 2023
“Mengharapkan kepada kita semua yang hadir untuk dapat secara seksama dan dengan sungguh- sungguh hati menyaksikan dan Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi kita ikuti bersama," papar Ketua DPRD, Suharto.
"Sehingga kita dapat mengambil manfaat sebagai landasan dalam rangka membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai,” sambutannya sembari mengetuk Palu Tanda di mulai Sidang Paripurna Istimewa.
Didalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi menyampaikan, banyak kemajuan indonesia salah satu di bidang elektronik berupa digitalisasi untuk mempermudah saat berurusan.
Di bidang hukum memiliki undang-undang pidana yang baru, dan merevisi undang-undang ketenaga kerjaan dalam melindungi para Karyawan.
BACA JUGA:Sah! DPRD Ogan Ilir Setujui LKPJ Bupati Tahun 2023
Begitu juga BPK RI yang sudah membantu dalam pengawasan NKRI yang sudah menangani 200 perkara dan sengketa pemilu.
Jokowi juga menyadari selama kepemimpinannya 10 tahun ini diakhir masa jabatannya meminta maaf kepada seluruh masyarakat apabila kinerjanya masih banyak visi dan misi nya belum tercapai.