Sosialisasikan Kebijakan Penataan Ruang, Pj Walikota Ajak Pahami Peraturan Perundang-undangan

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 02 Oct 2024 - 14:19

Pj Wako sosialisasikan kebijakan penataan ruang-Humas Protokol Pagaralam-

Sistem OSS-RBA ini adalah satu bagian penting dalam pelaksanaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang difungsikan sebagai wadah untuk perizinan kegiatan berusaha, kegiatan nonberusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Pada pembahasan perizinan ini akan membahas mengenai proses perizinan berdasarkan proses perizinan berusaha menurut UUCK sebelum dikeluarkannya peraturan UUCK, ketentuan perizinan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undang yang secara khusus pengaturan perizinan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah atau sesuai dengan organisasi perangkat daerahnya.

Sedangkan pada proses perizinan setelah adanya UUCK di sini ketentuan perizinan berusaha diatur dalam satu peraturan yaitu KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan memiliki KKPR terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan kegiatan usahanya. KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha.

Poin utama yang mendasar dari dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. Hal ini sejalan dengan penyebutan di beberapa pasal yang menyatakan bahwa penetapan dokumen RTRW dan RDTR menjadi dipercepat jangka waktunya. Dengan begitu, diharapkan seluruh daerah di Indonesia akan segera memiliki dokumen tata ruang yang lengkap dan proses perizinan dapat dengan mudah mengacu pada dokumen rencana tata ruang tersebut.

sosialisasikan kebijakan penataan ruang, pj walikota ajak pahami peraturan perundang-undangan                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj walikota pagar alam nelson firdaus, membuka sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang tahun 2024.
kegiatan tersebut dilangsungkan dan bertempat di gedung serbaguna villa dempo flower, gunung gare, kota pagar alam, senin (01/10/2024).
dalam sosialisasi yang diikuti oleh seluruh opd, camat dan lurah tersebut, tidak lain bertujuan untuk mengatur penataan ruang dan menambah pengetahuan para peserta.
terutama yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan tentang penataan ruang.
baca juga:guna pembangunan labih maju, sekda buka rapat forum penataan ruang provinsi sumsel 
dalam sambutannya, pj walikota pagar alam menyebutkan, bahwa dalam peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 13 tahun 2021 pasal 2.
peraturan tersebut menyatakan “seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr)”, yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission), yang selanjutnya disebut sistem oss.
"berdasarkan hal tersebut, tentunya akan ada banyak penyesuaian dan sinkronisasi dari berbagai pihak, khususnya pada bidang penataan ruang, perizinan, pertanahan dan bidang perencanaan pembangunan," lanjut pj walikota.
pj walikota menekankan kepada para peserta untuk serius mengikuti program tersebut.
baca juga:lewat program tjsl, pln dorong umkm desa sungsang iv miliki legalitas dan izin usaha resmi dari pemerintah
"ikutilah sosialisasi ini sampai dengan selesai, semoga akan memantapkan wawasan kita akan peraturan perundang-undanganan bidang penataan ruang dan memberikan gambaran bagi kita untuk dapat memahami pelaksanaan peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 13 tahun 2021 dalam hal perizinan pemanfaatan ruang untuk berusaha atau non berusaha secara elektonik," pesan pj walikota. 
dilansir dari beberapa sumber program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr) merupakan peraturan baru yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. pp 21/2021.
hal ini merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.
selain itu, pemerintah juga akan mendorong optimalisasi platform online single submission (oss) sehingga keseluruhan proses perizinan berusaha dapat dilakukan secara mudah dan transparan.
baca juga:2 perusahaan titan group pastikan taati peraturan dan izin usaha sampai dengan lingkungan, ini penjelasannya
sistem oss-rba ini adalah satu bagian penting dalam pelaksanaan kkpr (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) yang difungsikan sebagai wadah untuk perizinan kegiatan berusaha, kegiatan nonberusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional.
pada pembahasan perizinan ini akan membahas mengenai proses perizinan berdasarkan proses perizinan berusaha menurut uuck sebelum dikeluarkannya peraturan uuck, ketentuan perizinan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undang yang secara khusus pengaturan perizinan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah atau sesuai dengan organisasi perangkat daerahnya.
sedangkan pada proses perizinan setelah adanya uuck di sini ketentuan perizinan berusaha diatur dalam satu peraturan yaitu kkpr (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah no. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
seluruh kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan memiliki kkpr terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan kegiatan usahanya. kkpr merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, kkpr juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. 
baca juga:berkas kliennya dilimpahkan, kuasa hukum nilai akuisisi pt sbs oleh ptba penuhi ketentuan perundang-undangan
poin utama yang mendasar dari dikeluarkannya pp nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. hal ini sejalan dengan penyebutan di beberapa pasal yang menyatakan bahwa penetapan dokumen rtrw dan rdtr menjadi dipercepat jangka waktunya. dengan begitu, diharapkan seluruh daerah di indonesia akan segera memiliki dokumen tata ruang yang lengkap dan proses perizinan dapat dengan mudah mengacu pada dokumen rencana tata ruang tersebut.