Indeks Kepuasan Haji Meningkat, Pansus Hanya Tekankan Revisi Regulasi

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Rabu , 02 Oct 2024 - 08:17

Pansus haji menekankan revisi regulasi meskipun indeks kepuasan haji tahun 2024 meningkat--Ist

Artikel berjudul Indeks Kepuasan Haji Meningkat, Pansus Hanya Tekankan Revisi Regulasi ditulis oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

PANITIA khusus angket pengawasan haji atau pansus haji menyampaikan hasil kerjanya di hadapan sidang paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta pada 30 September 2024.

Meskipun Pansus Haji mengeluarkan beberapa rekomendasi dan temuan terkait penyelenggaraan haji, namun laporan tersebut tidak secara tegas menyatakan adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan haji tahun ini.

Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan istilah “ketidakpatuhan” alih-alih “pelanggaran hukum,” yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam konsekuensi dan implikasi.

Adanya isu kontradiksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi salah satu alasan mengapa pansus haji menemukan beberapa perbedaan dalam penafsiran.

Contoh yang paling menonjol adalah soal distribusi kuota tambahan haji yang paling banyak memperoleh sorotan dari pansus haji.

Pansus menilai pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi seharusnya tidak dibagi 50% untuk jemaah reguler dan 50% untuk jemaah haji khusus oleh Menteri Agama, DPR merujuk Pasal 64 UU ayat 2 yang membatasi kuota haji khusus maksimal 8%.

Adapun Mentri Agama mendasarkan keputusannya pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 perbedaan ini lebih bersifat administratif dan regulasi, bukan pelanggaran yang disengaja, dan perlu adanya klarifikasi lebih lanjut melalui revisi undang-undang.

Pansus juga mencatat adanya dugaan potensi tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun, catatan ini lebih bersifat spekulatif, dan belum ada bukti konkret atau temuan yang memastikan bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan benar-benar terjadi.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak ada indikasi jelas terkait pelanggaran hukum yang masif dalam pengelolaan haji 2024.

indeks kepuasan haji meningkat, pansus hanya tekankan revisi regulasi                            artikel berjudul indeks kepuasan haji meningkat, pansus hanya tekankan revisi regulasi ditulis oleh rektor uin raden fatah palembang, prof. dr. nyayu khodijah, s.ag., m.si
panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji menyampaikan hasil kerjanya di hadapan sidang paripurna dpr ke-8 masa persidangan i tahun sidang 2024-2025 di senayan, jakarta pada 30 september 2024.
meskipun pansus haji mengeluarkan beberapa rekomendasi dan temuan terkait penyelenggaraan haji, namun laporan tersebut tidak secara tegas menyatakan adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan haji tahun ini.
hal ini ditunjukkan dengan penggunaan istilah “ketidakpatuhan” alih-alih “pelanggaran hukum,” yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam konsekuensi dan implikasi.
baca juga:demi kepentingan kursi, keberhasilan haji tak diapresiasi
baca juga:kemenag berhasil tingkatkan indeks kepuasan jamaah haji tahun 2024
adanya isu kontradiksi dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu alasan mengapa pansus haji menemukan beberapa perbedaan dalam penafsiran.
contoh yang paling menonjol adalah soal distribusi kuota tambahan haji yang paling banyak memperoleh sorotan dari pansus haji.
pansus menilai pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang diberikan oleh pemerintah arab saudi seharusnya tidak dibagi 50% untuk jemaah reguler dan 50% untuk jemaah haji khusus oleh menteri agama, dpr merujuk pasal 64 uu ayat 2 yang membatasi kuota haji khusus maksimal 8%.
adapun mentri agama mendasarkan keputusannya pada pasal 9 ayat 1 dan 2 perbedaan ini lebih bersifat administratif dan regulasi, bukan pelanggaran yang disengaja, dan perlu adanya klarifikasi lebih lanjut melalui revisi undang-undang.
baca juga:ikut manasik di asrama haji, ekspresi ratusan anak usia dini ini bikin gemes para bunda
baca juga:menag yaqut dan menhaj tawfiq bahas persiapan haji 2025, ini jadwal awal kedatangan jemaah di tanah suci
pansus juga mencatat adanya dugaan potensi tindak pidana korupsi (tipikor). namun, catatan ini lebih bersifat spekulatif, dan belum ada bukti konkret atau temuan yang memastikan bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan benar-benar terjadi.
meski demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak ada indikasi jelas terkait pelanggaran hukum yang masif dalam pengelolaan haji 2024.
hasil temuan dan rekomendasi pansus haji lebih menekankan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan pengawasan untuk mengantisipasi potensi masalah di masa depan.
hal ini sejalan dengan inisiatif kementerian agama yang terus mendorong revisi uu agar lebih relevan dengan kondisi dinamis penyelenggaraan haji di indonesia.
baca juga:pj gubernur duduk bersama tim kemenko polhukam dan danlanud smh, masalah lahan asrama haji selesai dengan baik
baca juga:wow! polisi berpangkat melati 2 ini lepas 38 jamaah umroh dan haji ar-razaq, siapa sosok itu?
pada akhirnya temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pansus haji tidak mengurangi kadar keberhasilan dan inovasi kementian agama dalam mengelola haji tahun ini.
kementerian agama telah membuktikan kesuksesan haji tahun ini dengan serangkaian terobosan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah.
di antaranya adalah melanjutkan tagline program haji ramah lansia, yang memberikan prioritas khusus bagi jemaah lanjut usia, serta peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
selain itu, metode murur dan tanazul, yang memperlancar proses puncak haji, turut menjadi langkah inovatif dalam meminimalisir kemacetan di masa puncak ibadah.
baca juga:inovasi, kemanusiaan, dan keberhasilan pelayanan haji 2024
baca juga:sukses selenggarakan ibadah haji, ini arahan dan pesan kemenag oku timur 
di sisi lain, inovasi dibidang teknologi seperti aplikasi kawal haji dan layanan fast track di bandara embarkasi telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah.
kebijakan rasionalisasi nilai manfaat dana haji juga merupakan langkah signifikan dalam memastikan bahwa jemaah tunggu mendapatkan keadilan dalam alokasi dana.
keberhasilan kementrian agama dalam mengelola haji tahun ini didukung oleh data yang dirilis oleh badan pusat statistik (bps) dimana indeks kepuasan jamaah haji indonesia (ikjhi) 2024 sangat memuaskan dengan nilai 88,20.
data ini diperoleh bps berdasarkan survei yang dilakukan pada ribuan jamaah haji, selain itu juga dilakukan wawancara dan observasi.
baca juga:begini yang dilakukan kemenag pali pasca sukses laksanakan ibadah haji tahun 2024
baca juga:45 jemaah haji indonesia masih dirawat di rs arab saudi, berapa dari sumsel?
prestasi lainnya datang dari badan pemeriksa keuangan (bpk), yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) selama tiga tahun berturut-turut pada laporan keuangan penyelenggaraan haji.
hal ini sekaligus membantah dugaan pansus haji perihal adanya dugaan potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana haji.
kesimpulannya, meski terdapat rekomendasi untuk perbaikan regulasi, laporan pansus haji tidak menyiratkan adanya penyimpangan signifikan dalam pelaksanaan haji 2024.
sebaliknya, berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh kementerian agama menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini telah mencapai standar yang tinggi, baik dalam hal pelayanan maupun transparansi.