Ancam Integritas Bangsa, Mahasiswa Universitas Andalas Kecam Politik Uang di Kontestasi Pilkada 2024

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 06 Oct 2024 - 17:27

Artikel ini ditulis oleh Emir Fadillah FA, mahasiswa Universitas Andalas dengan judul "Politik Uang: Ancaman Integritas Bangsa dalam Kontestasi Pilkada 2024".--kolase koranpalpres.com

ancam integritas bangsa, mahasiswa universitas andalas kecam politik uang di kontestasi pilkada 2024                            koranpalpres.com – artikel ini ditulis oleh emir fadillah farzie analim, mahasiswa jurusan ilmu politik, universitas andalas dengan judul “politik uang : ancaman integritas bangsa dalam kontestasi pilkada 2024”.
pilkada 2024 akan di selenggarakan secara serentak pada kurang dari 2 bulan lagi, tepatnya pada 27 november 2024. 
dan saat ini masing-masing calon gubernur, walikota hingga bupati sudah mulai mengkampanyekan visi-misi ke daerah-daerah dan masyarakat.
berbagai macam strategi dikeluarkan oleh masih-masing pasangan calon untuk memenangkan pemilu edisi kali ini.
baca juga:antara perpecahan dan integrasi sosial, mahasiswa universitas andalas kupas plus minus politik identitas 
baca juga:jasmerah! mahasiswa universitas andalas beber motif inggris dirikan benteng marlborough di bengkulu
namun sayangnya jika kita melihat fenomena politik dan yang terjadi di masyarakat saat ini yang masih banyak pasangan calon menggunakan strategi politik uang untuk mendapatkan kekuasaan.
padahal secara umum praktek money politic atau politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi kita.
money politic atau politik uang dalam pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian publik. 
politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam pilkada. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas bongkar rahasia keberadaan eic di bengkulu dan posisi inggris di nusantara
baca juga:tamparan keras untuk wartawan amplop, mahasiswa universitas andalas tuding uang dapat mengaburkan fakta
politik uang dapat memberikan dampak negatif bagi calon peserta pilkada itu sendiri. 
hal ini disebabkan money politic atau yang biasa kita sebut juga politik uang merupakan salah satu budaya politik paling buruk yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
oleh sebab itu pemerintah mengatur larangan politik uang pada pengaturan tentang larangan politik uang dalam pilkada diatur dalam undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem demokrasi kita berlandaskan atas asas kejujuran dan keadilan yang di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
baca juga:mencengangkan! mahasiswa universitas andalas berhasil bongkar kenapa taylor swift dijuluki swiftnomics
baca juga:jaga integritas jurnalisme, mahasiswi universitas andalas sebut pentingnya hak tolak wartawan
bahkan selama pemilu legislatif kemarin saja setidaknya ada sekitar 262 kasus money politic dari total 197 laporan dari masyarakat.
hal ini menunjukan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap money politic. 
banyak pemilih telah mengembangkan sikap permisif terhadap politik uang, melihatnya sebagai bagian normal dari proses pemilihan. 
penerimaan budaya ini merusak upaya untuk memerangi praktik tersebut, seperti yang terlihat dalam studi di mana masyarakat menganggap hadiah uang sebagai bentuk kewajiban sosial.
baca juga:hak tolak wartawan di tengah tekanan politik, mahasiswa universitas andalas: demi keselamatan sumber berita
baca juga:hak tolak wartawan! mahasiswa universitas andalas: kuasa absolut sembunyikan identitas narasumber
normalisasi politik uang menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas proses demokrasi. 
ini menciptakan lapangan bermain yang tidak merata di mana kandidat dengan sumber daya keuangan yang besar memiliki keuntungan yang tidak adil, yang menyebabkan kurangnya persaingan dan representasi yang tulus. 
politik uang juga merusak prinsip-prinsip inti demokrasi, yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan publik daripada beberapa orang terpilih. 
ketika sumber daya keuangan mendikte hasil pemilihan, esensi demokrasi yang mengarah pada pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat kaya daripada kebutuhan pemilih.
baca juga:penting! mahasiswa universitas andalas bagi 4 tips dasar kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana alam
baca juga:mahasiswa universitas andalas kaji peran penting pendidikan dalam membentuk identitas sosial
masalah politik uang secara signifikan mengancam integritas suatu bangsa dengan mengikis nilai-nilai demokrasi, mendorong korupsi, menormalkan praktik yang tidak etis, dan merusak pemerintahan yang efektif. 
mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa demokrasi melayani semua warga negara secara adil.
oleh karena itu dalam menjaga integritas, pemerintah mengatur larangan money politic dalam pasal 187a uu nomor 10 tahun 2016.
uu ini menetapkan bahwa setiap individu yang sengaja melakukan tindakan melanggar hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau manfaat material lainnya untuk mempengaruhi pemilih melakukan kejahatan. 
baca juga:penting dibaca! 8 mahasiswi universitas andalas ungkap arti penting kesantunan berbahasa di media sosial
baca juga:semakin marak di tengah masyarakat! 3 mahasiswa universitas andalas beber dampak psikologis ujaran kebencian
terlebih uu ini juga menetapkan hukuman berat bagi mereka yang dinyatakan melanggar aturan tersebut. 
hukumannya meliputi hukuman penjara minimal 36 bulan (3 tahun) dan maksimal 72 bulan (6 tahun), denda mulai dari minimal rp200 juta hingga maksimal rp1 miliar.
tidak hanya itu penegakan hukum yang diatur oleh pemerintah atas pelanggaran money politic juga berdampak kepada si penerima. 
dengan bunyi pemilih yang dengan sadar menerima suap atau janji dengan imbalan suara mereka tunduk pada konsekuensi hukum yang sama.
baca juga:kian marak! mahasiswa universitas andalas beri solusi jitu atasi perilaku seksual menyimpang
baca juga:benarkah intelijen bisnis nyawa sebuah perusahaan? ini hasil penelitian mahasiswa universitas andalas
dan oleh sebab itu kita sebagai masyarakat juga turut serta menjaga kelancaran jalannya pilkada mendatang.
terlepas dari aturan ketat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, bukan tanpa alasan, satu-satunya upaya dari masyarakat yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dengan cara tidak merespon atau tidak menerima pemberian apapun itu bentuknya. 
pasalnya jika masyarakat telah menormalisasi politik uang makan maka akan membuka peluang untuk orang-orang kaya akan mengalahkan orang-orang yang mempunyai kapasitas.