Tolak Praktik Politik Uang di Pilkada Serentak 2024! Ini Penjelasan Kapolda Sumsel dan Sejumlah Tokoh

Reporter: Kurniawan |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 21 Nov 2024 - 17:18

Polda Sumsel bersama forkopimda lainnya dan penyelenggara pemilu untuk aktif menyerukan penolakan praktik politik uang (money politics) dalam proses Pilkada Serentak 2024.--humas polda sumsel for koranpalpres.com

Terlebih Bawaslu juga melakukan patroli pencegahan terjadinya praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pencoblosan.

Menariknya lagi sambung Kurniawan, seiring perkembangan zaman di mana praktik politik uang beralih ke metode digital yakni dengan penggunaan dompet digital (e-wallet).

“Jadi sekarang ini transaksi tunai berkurang karena adanya platform digital, sehingga kita ambil langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi hal tersebut," ungkapnya.

Sejauh ini lanjut Kurniawan, Bawaslu Sumsel telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan politik uang, baik dalam bentuk pembagian sembako maupun aktivitas di media sosial (medsos).

"Untuk itu, kita memperluas pengawasan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan petugas yang bergerak secara mobile," tambahnya.

Kurniawan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran.

"Kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat TPS, terkait pembagian sembako atau uang yang mencurigakan," tegasnya.

Kendati demikian dia mengakui bahwa penindakan praktik politik uang tidak mudah.

"Politik uang sulit dibuktikan jika tidak ada unsur ajakan memilih dalam transaksi, misalnya pemberian sembako tanpa disertai ajakan langsung atau bukti lain, seperti kartu nama atau stiker," bebernya.

tolak praktik politik uang di pilkada serentak 2024! ini penjelasan kapolda sumsel dan sejumlah tokoh                            palembang, koranpalpres.com – kepolisian daerah sumatera selatan (polda sumsel) aktif menyerukan penolakan praktik politik uang (money politics) dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
kapolda sumsel, irjen pol andi rian ryacudu djajadi mengingatkan masyarakat untuk menjauhkan diri dari praktik politik uang.
pasalnya, menurut mantan kapolda sulawesi selatan ini, praktik politik uang dapat merusak dan mencederai demokrasi di tanah air.
"hindari menjadi bagian dari lingkaran politik uang, mari kita jaga pemilu yang bersih dan bermartabat," imbaunya.
baca juga:ancam integritas bangsa, mahasiswa universitas andalas kecam politik uang di kontestasi pilkada 2024
baca juga:tegas! mui ogan ilir sampaikan ini terkait politik uang
dia menegaskan, selain melindungi, melayani hingga mengayomi masyarakat, pihaknya juga melakukan penegakan hukum hingga memastikan kamtibmas di wilayah hukum polda sumsel berjalan aman.
terlebih dia mengaku pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menanggulangi hingga meminimalisir permasalahan yang ada di sumsel.
sehingga pihaknya mengundang partisipasi para pemangku kepentingan, penyelenggara pilkada, pasangan calon (paslon) peserta pilkada, partai politik dan para pendukung masing-masing paslon serta masyarakat umum.
"kita pastikan bila hal itu dapat terpenuhi, maka pilkada 2024 akan berjalan sukses," tukasnya.
baca juga:stop money politics! mahasiswa universitas andalas ini dorong pendidikan politik bagi pemilih pemula
baca juga:masa kampanye, cawagub riezky aprilia ajak stop money politics, adu konsep dan program!
ketua bawaslu sumsel
sementara ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel, kurniawan menuturkan, memang saat ini situasi pilkada dalam kondisi yang sangat kondusif.
"hanya saja pengawasan tetap kita perketat, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, terutama menjelang hari pencoblosan," akunya.
terlebih bawaslu juga melakukan patroli pencegahan terjadinya praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pencoblosan.
baca juga:pernah masuk 6 besar money politic di indonesia, bawaslu oku timur awasi ketat pelaksanaan pilkada 2024 
baca juga:waspadai money politic! bawaslu ogan ilir akan lakukan ini, pagi, siang dan malam hari
menariknya lagi sambung kurniawan, seiring perkembangan zaman di mana praktik politik uang beralih ke metode digital yakni dengan penggunaan dompet digital (e-wallet). 
“jadi sekarang ini transaksi tunai berkurang karena adanya platform digital, sehingga kita ambil langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi hal tersebut," ungkapnya.
sejauh ini lanjut kurniawan, bawaslu sumsel telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan politik uang, baik dalam bentuk pembagian sembako maupun aktivitas di media sosial (medsos). 
"untuk itu, kita memperluas pengawasan hingga tingkat tempat pemungutan suara (tps), dengan petugas yang bergerak secara mobile," tambahnya.
baca juga:polda sumsel launching gugus tugas polri, buat apa?
baca juga:sajikan berita dan konten positif, ini pesan kapolda sumsel ke rekan media
kurniawan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran. 
"kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat tps, terkait pembagian sembako atau uang yang mencurigakan," tegasnya.
kendati demikian dia mengakui bahwa penindakan praktik politik uang tidak mudah. 
"politik uang sulit dibuktikan jika tidak ada unsur ajakan memilih dalam transaksi, misalnya pemberian sembako tanpa disertai ajakan langsung atau bukti lain, seperti kartu nama atau stiker," bebernya.
baca juga:wah! ada pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas di polda sumsel, untuk apa?
baca juga:pengamanan tahapan pilkada 2024, berikut penjelasan kapolda sumsel
dia kembali mengimbau masyarakat untuk menolak adanya praktik politik uang, lantaran sangat merugikan karena tidak memilih berdasarkan hati nurani dan penilaian objektif.
"hal inilah yang harus dihindari masyarakat, agar tidak salah memilih pemimpin yang akan menjadi kepala daerah," bebernya.
lebih lanjut dia meminta untuk masyarakat agar memilih berdasarkan keputusan sendiri yang berasal dari hati, hingga beberapa program para calon di pilkada 2024.
"pastikan pemimpin yang dipilih masyarakat merupakan pemimpin yang pro rakyat," tandasnya.
baca juga:dukungan nyata untuk ketahanan pangan nasional, begini langkah polda sumsel ternyata
baca juga:polda sumsel glorifikasikan pilkada damai, ramai terkendali! ini kata forkopimda dan penyelenggara pemilu
pengamat politik
terpisah, akademisi ilmu sosial dan politik sekaligus pengamat politik, muhammad husni thamrin menerangkan, secara umum ajakan memilih pemimpin yang pro rakyat dan tolak praktik politik uang memang sudah sepatutnya didukung dan disuarakan terus. 
"hal ini perlu kita suarakan, karena pemimpin pro rakyat bisa mengerti apa yang dirasakan rakyatnya dan lebih mementingkan rakyatnya hingga kebijakan yang dibuat akan berpihak ke rakyat," bebernya.
sebab dalam memilih pemimpin sudah selayaknya menempatkan kepentingan publik dalam prioritas kebijakannya. 
baca juga:diwakili orang nomor 2 ini, polda sumsel gelar taklimat awal audit kinerja itwasda
baca juga:polda sumsel aktif monitor kampanye hitam dan negatif jelang pilkada serentak 2024, ini kata pakar hukum
"namun saya percaya bahwa semua kandidat pasti menempatkan kepentingan publik di atas semua kepentingan pribadi dan golongan," urai husni.
sehingga tinggal rakyat memilih siapa yang menurut mereka paling pro rakyat, yakni calon pemimpin yang berusaha meraih simpati dengan cara-cara yang jujur dan bermartabat. 
"jangan pilih calon yang mencoba merayu publik dengan cara-cara yang kotor dan curang," tegasnya. 
dia juga mengimbau untuk tidak memilih calon yang mencoba "menyuap" dengan politik uang. 
baca juga:ternyata ini cara polres lahat amankan kampanye dialogis di wilayahnya
baca juga:datangi mapolda sumsel, calon bupati empat lawang ini buat pengaduan, inilah penyebabnya 
"hal ini sangat tidak benar, walaupun sifatnya memberikan bantuan atau semacamnya tapi niat di balik itu tidaklah benar," singgungnya.
direktur eksekutif pskp
direktur eksekutif pusat studi kebijakan dan politik (pskp) ade indra chaniago menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas. 
"praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," ungkapnya.  
baca juga:tunjukkan kepedulian terhadap generasi muda, pju polda sumsel ke sdn 172 bukit sangkal
baca juga:waduh! propam polda sumsel periksa secara mendadak handphone anggota, untuk apa?
menurut ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 
hanya sekitar 10 persen pemilih di indonesia yang rasional, sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. 
“jika masyarakat cerdas, praktik politik uang akan sulit berkembang," tambahnya.  
direktur eksekutif sira
baca juga:bekat hadiah kapolda sumsel, pemandi jenazah di prabumulih ini wujudkan cita-cita, apa?
baca juga:ajak warga jaga situasi aman dan kondusif jelang pilkada, begini cara kapolda sumsel dan kapolres
di sisi lain, aktivis antikorupsi yang juga direktur eksekutif lembaga suara informasi rakyat sriwijaya (sira) rahmat sandi iqbal menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup. 
"pemimpin yang lahir dari praktik ini hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," tegasnya.  
rahmat juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 
"sayangnya pendidikan politik saat ini sangat minim padahal tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," cetusnya.  
baca juga:pengamanan tahapan pilkada 2024, berikut penjelasan kapolda sumsel
baca juga:inilah cara direktorat samapta polda sumsel sosialisasikan program makan sehat dan bergizi
tokoh masyarakat sumsel
kemudian saat dihubungi melalui sambungan telepon, salah satu tokoh masyarakat sumsel, kemas ar panji secara pribadi menghimbau seluruh masyarakat menciptakan pilkada yang damai dan tenteram, serta tanpa praktik politik uang.
panji minta masyarakat memilih dengan hati nuraninya masing-masing, bukan terpengaruh iming-iming uang pemberian paslon. 
masyarakat harus mengabaikan bila adanya praktik politik uang dengan menolaknya secara tegas. 
baca juga:donor darah serentak, ternyata polda sumsel sumbangkan angka fantastis
baca juga:tim pusiknas bareskrim polri datangi polda sumsel, ada apa ini!
panji sendiri mengaku secara pribadi sangat menolak adanya praktik politik uang itu. 
"alhamdulillah saya sendiri hingga saat ini tidak pernah mendapatkan manfaat dari hal itu, dan memilih berdasarkan pilihan kita," ungkapnya.
dengan melakukan penolakan itu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dapat pro rakyat, dengan tidak melakukan praktik politik uang tersebut.
"kita harapkan masyarakat sadar, dimana kita ketahui pilkada ini sangat penting menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan, bahwa kita harus melihat visi dan misinya yang pro rakyat," tandasnya.
baca juga:bawaslu ogan ilir sebut peran media massa sangat penting dalam pengawasan pilkada serentak 2024
baca juga:pemprov sumsel harapkan dukungan 2 hal ini agar pilkada serentak 2024 berjalan normal, apa aja?
tokoh agama palembang
di tempat lain, tokoh agama palembang kh masagus ahmad fauzan yayan mengatakan, dalam kepemimpinan dalam perspektif islam itu dituntut untuk menunaikan amanah.
bahkan juga dapat berlaku adil kepada rakyatnya sebagai seorang pemimpin tanpa adanya praktik politik uang tersebut, terutama kepada rakyat kecil.
"jadi yang kita maksud dengan adil itu, bukan melakukan penindasan tapi memang seorang pemimpin harus berpihak kepada rakyatnya, khususnya rakyat kecil," urainya.
baca juga:waduh, kpu lahat curi start lakukan coblos dan perhitungan suara pilkada serentak, kok bisa
baca juga:pilkada serentak, kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab yang terpilih
ketika ada perselisihan, seperti sengketa antara pengusaha dengan buruh maka dalam islam seorang pemimpin harus berpihak kepada buruh. 
"kita berharap melalui pilkada, akan melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat," aku dia.
sebagaimana diketahui bahwa dalam pilkada membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga beberapa orang didukung oleh orang-orang yang luar biasa di belakang untuk mendukung hal pendanaannya.
tapi untuk pendidikan dalam politik masyarakat harus cerdas jangan mau dimanfaatkan untuk suaranya untuk 5 tahun dengan cara dibayar dengan nominal tertentu.
baca juga:optimis pilkada serentak di sumsel lancar, elen setiadi sebut 1.205 ppk sebagai tulang punggung demokrasi
baca juga:detik-detik pilkada serentak 2024, bawaslu empat lawang beri bimtek implementasi siwaslih ke pkd se-kabupaten 
hal ini akan berdampak kepada masyarakat, untuk itu saatnya memilih pemimpin yang betul-betul paham dengan rakyat baik keinginan, kebutuhan dan lainnya yang diinginkan oleh rakyat.
"kita harus berani menolak praktik politik uang, jangan mau dimanfaatkan dengan dibeli suaranya menggunakan uang," paparnya.
sehingga hal ini masyarakat harus cerdas untuk memilih seorang pemimpin yang luar biasa, karena tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat fatal karena kalau salah memilih akan berdampak kepada rakyat.
"tidak dibenarkan kita menjual suara pilihan kita dengan harga murah yang memberikan kesempatan kepada mereka yang menilai rakyat semua dapat dibeli yang justru bakal membuat rakyat sengsara selama 5 tahun," kata dia.
baca juga:cegah pelanggaran pilkada serentak 2024, bawaslu empat lawang sosialisasi uu netralitas asn
baca juga:begini ancaman tertinggi pilkada serentak 2024 menurut kapolri
beliau memastikan bahwa suara rakyat suara tuhan. 
"hendaknya kita salurkan suara kita kepada calon pemimpin yang pro rakyat, cerdas dan berintegritas," tandasnya.