BANYUASIN, KORANPALPRES.COM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin, Raymund Hasdianto Sihotang, S.H., M.H. didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin, Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H. Menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuasin, Jumat 12 Desember 2024.

Penanda tanganan dan penguntingan pita di lakukan oleh Pj. Bupati Banyuasin sebagai rangkaian acara.

"Bahwa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuasin Kejaksaan Negeri Banyuasin juga memiliki Counter yang bertujuan untuk memeberikan Bantuan Hukum dan layanan Hukum secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin," ujar Kajari Banyuasin.

Bahwa sesuai Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah malaksanakan penandatanganan MoU antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementrian PanRB.

BACA JUGA:Masalah Apa Ini, Kejari Banyuasin Ikut Dalam Rapat di Raung Sekda

BACA JUGA:Pejabat Tinggi Kejari Banyuasin Ini Pimpin Press Conference Pidana Khusus, Siapa Dia?

Terkait Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia. Kejaksaan Negeri Banyuasin mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin diwakili Kepala Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin menghadiri Rapat terkait pembentukan Tim Penlok, Kamis 12 Desember 2024. 

Giat ini diselenggarakan dengan bertempat di Ruang rapat Sekda Banyuasin sekira pukul 14.00 WIB. 

Adapun dalam kegiatan ini HK sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan tol memaparkan Lokasi-Lokasi dan Wilayah yang akan di Bangun mulai dari overpass, Rest area, dan exit tol. 

BACA JUGA:Kejari Banyuasin Ada di Kantor Kesbangpol, Giat Apa?

BACA JUGA:Tim Intelijen Kejari Banyuasin Datangi Gedung Graha Sedulang Setudung, Untuk Apa?

"Bahwa wilayah Kecamatan yang termasuk dari pembangunan tol yaitu Kecamatan, Sumbawa, Kecamatan, Banyuasin III, Kecamatan Pangkalan Balai, Kecamatan Suak Tapeh, dan Kecamatan Betung," ujar Kasi Intel Kejari Banyuasin, Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H. 

Tim Penlok di bentuk untuk menjadi mediasi antara warga dan pemerintah yang lahannya terkena pembangunan tol.