Wah! Ada Masalah Apa Organisasi masyarakat Garda Prabowo DKD Sumsel Datangi Kantor BPN Palembang

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 16 Dec 2024 - 13:40

Organisasi masyarakat Garda Prabowo DKD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi damai didepan Kantor ATR/BPN Kota Palembang, Senin 16 Desember 2024.--Kurniawan

Bahkan sertifikat NIB (Nomor Induk Bidang) banyak sekali yang belum keluar dan panitia saling salah menyalahkan.

"Sementara itu, ada Persil yang luas-luas milik pengembang (perumahan) yang dalam waktu 2 bulan sudah keluar sertifikatnya dan anehnya tanpa melalui RT dalam pengisian sporadiknya. Ini diduga ada permainan ada uang besar didahulukan," ungkap Feryandi.

Aksi ini berjalan aman, tertib, dan lancar dengan pengawalan pihak Kepolisian Polsek IB I dan Polrestabes Palembang. Hingga perwakilan Kantor ATR/BPN Kota Palembang bersedia menerima menemui massa Garda Prabowo.

Sementara itu, sebanyak 5 pernyataan sikap Garda Prabowo DKD Sumsel yakni, meminta Menteri ATR BPN RI untuk mengevaluasi kinerja ATR BPN Kota Palembang.

Bahkan juga mendesak Kepala Kantor ATR BPN Kota Palembang untuk bertanggung jawab dan menuntaskan permasalahan Program PTSL Tahun 2024 di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang.

Mendesak Kejari Palembang untuk memeriksa Kepala Kantor ATR BPN Kota Palembang, Ketua Program PTSL Plaju Darat Tahun 2024, Lurah Plaju Darat, Wakil Ketua Bidang Fisik, dan Wakil Ketua Bidang Yuridis.

Yang diduga melakukan persekongkolan untuk menguntungkan diri secara pribadi dan kelompok dari program PTSL Tahun 2024 ini.

Terkait kasus korupsi program PTSL Tahun 2019, meminta Kejari Palembang untuk menuntaskan perkara ini, tangkap aktor intelektual yang menandatangani SHM PTSL sebanyak 147 Persil, Ketua Satgas Fisik PTSL Tahun 2019 diduga selaku otak dilapangan kasus tersebut. Pada kasus PTSL Tahun 2019 banyak sekali masyarakat yang disengsarakan.

"Sesuai arahan pak Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Garda Prabowo, DKD Garda Prabowo Sumsel ditugasi untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga terwujudnya program pemerintah pusat agar tepat sasaran sampai ke daerah-daerah di wilayah Sumsel," pungkas Feryandi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Zamili, A.Ptnh., S.H., M.H diwakili Kasi Perizinan/Penataan Posman Sitorus mengatakan, ini akan menjadi catatan pihaknya agar di PTSL Tahun anggaran 2025 kedepan kinerja mulai dari pelayanan terhadap masyarakat terutama di Plaju Darat akan semakin baik.

wah! ada masalah apa organisasi masyarakat garda prabowo dkd sumsel datangi kantor bpn palembang                            palembang, koranpalpres.com - organisasi masyarakat garda prabowo dkd sumatera selatan (sumsel) menggelar aksi damai didepan kantor atr/bpn kota palembang, senin 16 desember 2024 sekira pukul 09.30 wib.
garda prabowo dkd sumsel mengamati bagaimana implementasi pemerintah merealisasikan program ptsl di kota palembang yang harus dikawal sehingga tepat sasaran.
program ptsl ini merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian atr/bpn untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dituangkan dalam peraturan menteri no 12 tahun 2017 tentang ptsl dan instruksi presiden no 2 tahun 2018. 
namun, program pro rakyat ini diduga disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dilingkungan kantor atr/bpn kota palembang.
baca juga:masih jarang dilirik, daftar 5 negara di asia ini menawarkan biaya liburan murah!
baca juga:top 7 negara dengan makanan terbaik di dunia versi taste atlas, indonesia posisi berapa?
"yang pertama dengan dugaan adanya kasus korupsi ptsl tahun 2019 yang tengah bergilir di kejari palembang, dengan ditetapkannya dua orang terdakwa," ujar staff khusus garda prabowo sekaligus ketua investigasi ri, feryandi shdm.
seperti yang terjadi di kelurahan plaju darat, kecamatan plaju, palembang terkait program ptsl tahun 2024.
yang terindikasi adanya dugaan korupsi, ketidak profesionalan pihak panitia dari bpn kota palembang dan lurah plaju darat. "hal ini terjadi akibat adanya indikasi ketidak transfaranan," tegasnya.
ditambahkan feryandi mengatakan, program ini dimulai pada bulan januari 2024 dan pada saat sosialisasi sertifikat telah dapat dibagikan 3 bulan kemudian.
baca juga:kapolres lahat beri reward kepada personil prestasi, berikut nama-namanya
baca juga:perkuat pengamanan di jalur lintas sumatera, ini cara dilakukan ditlantas polda sumsel
artinya pada bulan mei hingga juni 2024, namun sampai bulan september hanya janji-janji saja hal tersebut.
apalagi banyak berkas-berkas yang diserahkan masyarakat tetapi masih dimasukkan dalam daftar k 1 artinya belum memberikan berkas (bekas banyak hilang).
bahkan sertifikat nib (nomor induk bidang) banyak sekali yang belum keluar dan panitia saling salah menyalahkan.
"sementara itu, ada persil yang luas-luas milik pengembang (perumahan) yang dalam waktu 2 bulan sudah keluar sertifikatnya dan anehnya tanpa melalui rt dalam pengisian sporadiknya. ini diduga ada permainan ada uang besar didahulukan," ungkap feryandi.
baca juga:bidhumas polda sumsel datangi polres ogan ilir, ada giat apa?
baca juga:pimpin apel pagi di mapolres ogan ilir, begini penyampaian wakapolres ke personel
aksi ini berjalan aman, tertib, dan lancar dengan pengawalan pihak kepolisian polsek ib i dan polrestabes palembang. hingga perwakilan kantor atr/bpn kota palembang bersedia menerima menemui massa garda prabowo.
sementara itu, sebanyak 5 pernyataan sikap garda prabowo dkd sumsel yakni, meminta menteri atr bpn ri untuk mengevaluasi kinerja atr bpn kota palembang.
bahkan juga mendesak kepala kantor atr bpn kota palembang untuk bertanggung jawab dan menuntaskan permasalahan program ptsl tahun 2024 di kelurahan plaju darat kecamatan plaju palembang.
mendesak kejari palembang untuk memeriksa kepala kantor atr bpn kota palembang, ketua program ptsl plaju darat tahun 2024, lurah plaju darat, wakil ketua bidang fisik, dan wakil ketua bidang yuridis.
baca juga:jalan tol baru di pulau sumatera siap mendukung kelancaran nataru 2024, hutama karya pastikan aman dan nyaman
baca juga:4 film horor indonesia yang tayang di bioskop bulan desember 2024, diadaptasi dari kisah nyata!
yang diduga melakukan persekongkolan untuk menguntungkan diri secara pribadi dan kelompok dari program ptsl tahun 2024 ini. 
terkait kasus korupsi program ptsl tahun 2019, meminta kejari palembang untuk menuntaskan perkara ini, tangkap aktor intelektual yang menandatangani shm ptsl sebanyak 147 persil, ketua satgas fisik ptsl tahun 2019 diduga selaku otak dilapangan kasus tersebut. pada kasus ptsl tahun 2019 banyak sekali masyarakat yang disengsarakan.
"sesuai arahan pak presiden ri prabowo subianto dan ketua umum garda prabowo, dkd garda prabowo sumsel ditugasi untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga terwujudnya program pemerintah pusat agar tepat sasaran sampai ke daerah-daerah di wilayah sumsel," pungkas feryandi.
sementara itu, kepala kantor pertanahan kota palembang, zamili, a.ptnh., s.h., m.h diwakili kasi perizinan/penataan posman sitorus mengatakan, ini akan menjadi catatan pihaknya agar di ptsl tahun anggaran 2025 kedepan kinerja mulai dari pelayanan terhadap masyarakat terutama di plaju darat akan semakin baik.
baca juga:rekomendasi film romantis netflix bertema natal yang cocok ditonton di bulan desember 2024
baca juga:7 rekomendasi destinasi wisata tenang untuk liburan akhir tahun, hanya ditemani deburan ombak laut
"intinya pelayanan kantor atr bpn kota palembang kedepan akan lebih baik lagi dengan adanya teman garda prabowo hari ini agar pelayanan kedepan semakin baik lagi demi masyarakat plaju darat khususnya kota palembang," tutupnya. 
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"