Ternyata Begini Hasil Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Aplikasi Santan di Muba

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 18 Dec 2024 - 19:36

Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Aplikasi Santan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muba, perkara Kejari Muba di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dengan Terdakwa RC, MA, RD, MZ.--Kurniawan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Aplikasi Santan (Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Perkara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang bertempat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dengan Terdakwa RC, MA, RD, MZ

Bahwa sebagaimana Dakwaan, diatur diancam pidana dalam pasal, RC Dakwaan Kumulatif, Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

MA mendapatkan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

RD mendapatkan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ternyata begini hasil sidang pembacaan dakwaan perkara aplikasi santan di muba                            palembang, koranpalpres.com - sidang pembacaan dakwaan perkara aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten musi banyuasin (muba).
perkara kejaksaan negeri musi banyuasin yang bertempat di pengadilan negeri palembang kelas 1a khusus, dengan terdakwa rc, ma, rd, mz
bahwa sebagaimana dakwaan, diatur diancam pidana dalam pasal, rc dakwaan kumulatif, primair: pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
baca juga:wah! ada rapat permohonan bantuan hukum di aula kantor kejari muba, siapa?
baca juga:pejabat kejari muba ini ternyata hadir di puncak phi ke-96, berikut sosoknya
subsidair pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana
ma mendapatkan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:press release apa ini dilakukan kejari muba selama 2024
baca juga:tolak wacana single bar, prof suteki: perlu majelis dewan etik dan operator tetap multi bar
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
rd mendapatkan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:pejabat kejari muba ini gelar pps terkait lanjutan pembangunan masjid al hurriyah kecamatan lais, siapa?
baca juga:lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
kemudian mz, primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah.
baca juga:seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya
baca juga:wah! ada jaksa fungsional kejari muba hadir di dalam rapat ini
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
bahwa yang memimpin jalannya siding, hakim ketua efriyanto, hakim anggota iskandar dan masriati. sedangkan jpu yang hadir di persidangan kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady s.h.,m.h, dhea oina savitri. s.h dan haryanto widjaja. s.h
"kegiatan sidang pembacaan dakwaan dihadiri oleh penasehat hukum dari para terdakwa," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h. 
kemudian juga ada pengunjung sidang sejumlah 10 orang. "para terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi," katanya. 
baca juga:ada kegiatan apa di rumah rj kejari muba?
baca juga:wah! ada koordinasi dengan kpu, apa tujuan kejari muba?
serta agenda sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dilaksanakan pada hari senin 6 januari 2025.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"