Pemkab OKU Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Begini Langkah Nyatanya

Pemkab OKU Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Begini Langkah Nyatanya--bacakoranpalpres
BATURAJA, KORANPALPRES.COM - Kepala kantor pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kantah OKU) beserta jajaran Kamis, 30/1/2025 menghadiri rapat pemantapan dan mitigasi risiko pelaksanaan program strategis nasional sektor pertanahan Tahun 2025 dilaksanakan di Kantor wilayah badan Pertanahan Provinsi Sumatera selatan
Rapat penting tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih baik.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati, SH, MSi, menjadi pimpinan rapat lalu menyampaikan arahan penting terkait strategi di sektor pertanahan.
Ia menegaskan komitmen kepada seluruh jajaran dalam menjalankan program-program strategis secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA:Pemkab Muba-Ombudsman RI Kolaborasi Cegah Maladministrasi Pelayanan Administrasi Pertanahan
Para peserta diminta untuk menjadikan fokus utama dalam pertemuan ini pada mitigasi risiko dalam pelaksanaan program.
Hal ini menjadi langkah proaktif guna memastikan bahwa kebijakan pertanahan yang dijalankan tidak hanya sekadar mencapai target kuantitatif, tetapi juga berkualitas, transparan, dan bebas dari
Dalam arahannya, Asnawati mengingatkan pentingnya ketelitian dan kesungguhan dalam menjalankan tugas-tugas pertanahan.
“Dengan semakin kompleksnya persoalan agraria di lapangan, dibutuhkan koordinasi yang lebih erat, pemetaan risiko yang matang, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi,” urainya.
BACA JUGA:Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria, Ada Tim Intelijen Kejari Banyuasin Hadir
Rapat ini, sambungnya, bisa dijadikan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kapasitas serta integritas dalam mengelola aset pertanahan.
Implementasi Program Strategis Nasional di sektor ini tidak hanya berdampak pada legalitas tanah masyarakat, tetapi juga berperan besar dalam mendorong investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.