Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pj Wako Ini Bilang Ada 7 Nomenklatur Baru

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Selasa , 12 Dec 2023 - 21:09

Pj Wako Pagaralam mengusulkan pembentukan perangkat daerah baru di DPRD Kota Pagaralam-Diskominfo Pagaralam-

Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, semua nomenklatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk beberapa hal berikut.

Di antaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.

Dari nomenklatur yang diusulkan Pemerintah Kota Pagaralam tadi ada beberapa yang menarik dicermati.

Misalnya pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, saat ini berada di 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kedua Dinas itu yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama ini berada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Pengelolaan Pasar. Sedangkan Bidang Tenaga Kerja berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Jadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja ini adalah peleburan beberapa bidang dari dua OPD berbeda.

Sedangkan dinas-dinas lain yang diusulkan lebih menunjukkan ke arah profesionalisme yang lebih baik tampaknya.

Misalnya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Perubahan nomenklatur mengacu Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu juga mengacu Permendagri Nomor 120/5434/SJ tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

pembentukan  dan susunan perangkat daerah, pj wako ini bilang ada 7 nomenklatur baru                            palembang, koranpalpres.com – ada beberapa usulan untuk perubahan nama instansi atau perubahan nomenklatur di lingkungan pemerintah kota pagaralam.
hal itu diketahui setelah pj walikota pagaralam h. lusapta yudha kurnia menyampaikan usulan program pembentukan peraturan daerah kota pagaralam tahun 2023.
usulan itu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam rapat paripurna dprd kota pagaralam ke-xiv sidang ke-1 di ruang sidang utama dprd kota pagaralam, kemarin.
program yang disampaikan ini merupakan salah satu program pembentukan peraturan daerah kota pagaralam yang masuk ke dalam pembahasan pada semester ii tahun 2023.
baca juga:kinerja positif apbn sumsel hingga oktober 2023 dukung pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan surplus
pembahasan tersebut dalam program mengatur mengenai beberapa dinas dan badan yang mengalami perubahan nomenklatur, sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).
setidaknya ada 7 perubahan yang diusulkan pemrintah kota pagaralam dalam perubahan nomenklatur di tingkat satuan perangkat daerah itu.
perubahan yang diusulkan antara lain: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, badan keuangan dan aset daerah, dan badan pendapatan daerah.
"kami sangat mengharapkan rancangan peraturan daerah itu selanjutnya bisa dilanjutkan dalam pembahasan bersama antara pemerintah kota pagaralam dengan bapemperda dewan perwakilan rakyat daerah kota pagaralam disertai tim ahli. dengan demikian, dapat diterima dan ditetapkan dalam keputusan bersama antara walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kota pagaralam," tukas pj walikota lusapta.
baca juga:tujuh fraksi dprd palembang setujui empat raperda untuk dibahas
nomenklatur atau tata nama sendiri adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.
hal ini berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
dalam undang-undang itu disebutkan jabatan asn terdiri atas : jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
baca juga:sidang perdana 3 komisioner bawaslu, jaksa hadirkan 3 unsur pimpinan dprd ogan ilir sebagai saksi
jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, semua nomenklatur jabatan fungsional umum (jfu) yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur jabatan pelaksana.
nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk beberapa hal berikut.
di antaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.
baca juga:pj. bupati dan dprd muba setujui r-apbd ta 2024 menjadi perda
dari nomenklatur yang diusulkan pemerintah kota pagaralam tadi ada beberapa yang menarik dicermati.
misalnya pembentukan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja, saat ini berada di 2 (dua) organisasi perangkat daerah (opd)
kedua dinas itu yakni dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama ini berada dalam dinas perindustrian dan perdagangan, koperasi dan umkm dan pengelolaan pasar. sedangkan bidang tenaga kerja berada di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
baca juga:peraturan menteri terbit, awas jangan sembarang modif, baca biar tertib
jadi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja ini adalah peleburan beberapa bidang dari dua opd berbeda.
sedangkan dinas-dinas lain yang diusulkan lebih menunjukkan ke arah profesionalisme yang lebih baik tampaknya.
misalnya perubahan nomenklatur badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
perubahan nomenklatur mengacu perpres nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional. selain itu juga mengacu permendagri nomor 120/5434/sj tentang pembentukan badan riset dan inovasi daerah (brida).
baca juga:pj bupati dan fraksi dprd berikan tanggapan/jawaban terhadap 3 raperda pemerintah muba ta 2023
dinas atau badan baru itu tersebut akan bertugas melaksanakan kegiatan riset dan inovasi di daerah.
pembentukan brida tersebut akan terintegrasi dengan opd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. tentunya di bidang perencanaan pembangunan. begitu pun opd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
pembentukan brida disatukan bersama badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), maka nomenklaturnya adalah badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
pembentukan dinas atau badan baru tersebut saat ini masih dalam tahap usulan. tentunya hal tersebut akan menjadi pembahasan di kalangan legislatif.
karena untuk memperkuatnya menjadi peraturan daerah tentu saja harus ada kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif. *