Beginilah Hasil Sidang Tuntutan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 27 Feb 2025 - 15:30

Bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, telah dilaksanakan Sidang Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten OKU Timur TA 2019-2021.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, telah dilaksanakan Sidang Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten OKU Timur TA 2019-2021, Senin 24 Januari 2025.

Atas nama Terdakwa Ahmad Ghufron, S.E., M.M. Bin Fahrurrozi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Timur Periode Tahun 2018-2023.

Persidangan sendiri dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kristanto Sahat H Sianipar, S.H., M.H. bersama Hakim Anggota Waslam Makhsid, S.H.,M.H dan Ardian Angga, S.H.,M.H.

Dengan dihadiri oleh Panitera Eka Firdanita, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yaitu Hafiezd, S.H., M.H., Dian Megasakti, S.H., M.H., Eko Syaputra, S.H., M.H., Rio Rilo Satria, S.H. dan Muhammad Adha Nur, S.H.

Serta Penasihat Hukum Terdakwa Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H. dan rekan dari Kantor Hukum “Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB).

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini," ujar Kasi Intel OKU Timur, Aditya C. Taringan, S.H.

Dalam sidang ini diputuskan dengan menyatakan terdakwa Ahmad Ghufron, SE., MM bin Fachrurrozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHP Pidana.

Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Ghufron, SE., MM bin Fachrurrozi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

beginilah hasil sidang tuntutan kasus korupsi di pengadilan negeri kelas ia khusus palembang                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kelas ia khusus palembang, telah dilaksanakan sidang tuntutan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah bawaslu kabupaten oku timur ta 2019-2021, senin 24 januari 2025.
atas nama terdakwa ahmad ghufron, s.e., m.m. bin fahrurrozi selaku ketua bawaslu kabupaten oku timur periode tahun 2018-2023.
persidangan sendiri dipimpin oleh ketua majelis hakim kristanto sahat h sianipar, s.h., m.h. bersama hakim anggota waslam makhsid, s.h.,m.h dan ardian angga, s.h.,m.h.
dengan dihadiri oleh panitera eka firdanita, s.h., m.h., jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri ogan komering ulu timur yaitu hafiezd, s.h., m.h., dian megasakti, s.h., m.h., eko syaputra, s.h., m.h., rio rilo satria, s.h. dan muhammad adha nur, s.h.
baca juga:kejati sumsel resmikan fasilitas baru untuk masyarakat di musi banyuasin
baca juga:ini cara kejati dan iad wilayah sumsel dalam menyambut bulan suci ramadan, giat apa itu?
serta penasihat hukum terdakwa sofhuan yusfiansyah, s.h., m.h. dan rekan dari kantor hukum “yayasan bantuan hukum sumatera selatan berkeadilan (ybh-ssb).
"bahwa majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas ia khusus palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini," ujar kasi intel oku timur, aditya c. taringan, s.h.
dalam sidang ini diputuskan dengan menyatakan terdakwa ahmad ghufron, se., mm bin fachrurrozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
baca juga:tim tabur kejati sumsel tangkap dpo asal kejari palembang, kasus apa?
baca juga:tim pengawas wbk kejati sumsel datangi kejari muara enim, apa tujuannya?
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke–1 kuhp pidana.
dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ahmad ghufron, se., mm bin fachrurrozi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar rp300.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
"dalam sidang itu, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dari sisa kerugian keuangan negara yang masih tersisa," katanya. 
baca juga:kasi penkum kejati sumsel hadir di smkn 6 palembang, ini tujuannya
baca juga:asbin kejati sumsel jadi narasumber diklat bendahara keuangan, apa temanya
yaitu sebesar rp2.139.131.588 dikurangi pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa sebesar rp80.531.400.
sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar rp2.058.600,188, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan," tambahnya.
baca juga:kembali kejati sumsel gelar jms di sekolah, berikut lokasinya
baca juga:sebanyak 3 tersangka ditetapkan kejati sumsel, siapa dan kasus apa
terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai 20 dikembalikan kepada saksi agustian pahrimale, s.h.
kemudian nomor urut 21 sampai 61 dikembalikan kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten ogan komering ulu timur dan  nomor urut 62 dikembalikan kepada saksi mulkan bin zainal.
bahwa persidangan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah bawaslu kab. oku timur t.a 2019-2021 atas nama terdakwa ahmad ghufron, s.e., m.m. bin fahrurrozi tersebut berjalan dengan aman dan kondusif hingga selesai persidangan sekira pukul 16.15 wib.
"dan sidang tersebut akan dilanjutkan kembali pada hari senin 3 maret 2025 dengan agenda pledoi," tandasnya.
baca juga:kejari banyuasin gelar penjagaan dan pendataan posko perwakilan kejati sumsel, ini lokasinya
baca juga:gelar penerangan hukum di kantor dinas pendidikan provinsi, ini sasaran kejati sumsel
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"