Google Advertisement Below

Kejari OKI Tahan 4 Mantan Pegawai Dispora, Siapa Mereka?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 13:59

Kejari OKI tahan 4 mantan pengawai Dispora terkait pidana korupsi adanya Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Modal pada Dispora OKI Tahun Anggaran 2022.--Humas Kejati Sumsel

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com"

kejari oki tahan 4 mantan pegawai dispora, siapa mereka?                            oki, koranpalpres.com - kejaksaan negeri (kejari) oki kembali menyampaikan perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas pemuda dan olahraga (dispora) kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran 2022, rabu 26 februari 2025.
"hal ini berdasarkan sprindik nomor: print-03/l.6.12/fd.1/05/2024 tanggal 28 mei 2024," ujar kasi intel kejari oki, agung setiawan, s.h., m.h.
bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspose perkara telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.
dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu berdasarkan keterangan 52 orang saksi, laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara bpkp prov sumsel nomor: pe.03.04/sr-26/pw07/5/2025 tanggal 21 februari 2025.
baca juga:kejati sumsel resmikan fasilitas baru untuk masyarakat di musi banyuasin
baca juga:ini cara kejati dan iad wilayah sumsel dalam menyambut bulan suci ramadan, giat apa itu?
dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten oki tahun anggaran 2022.
dengan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar rp1.103.251.916 dan dokumen yang telah dilakukan penyitaan secara sah.
"bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka," katanya.
mereka yakni it kabid keolahragaan dan pptk kegiatan keolahragaan dispora kab oki tahun 2022, h kabid pemberdayaan pemuda dan pptk kegiatan bidang pemberdayaan dispora kab oki tahun 2022.
baca juga:tim tabur kejati sumsel tangkap dpo asal kejari palembang, kasus apa?
baca juga:tim pengawas wbk kejati sumsel datangi kejari muara enim, apa tujuannya?
kemudian m bendahara pengeluaran dispora kab oki periode januari-juni 2022 dan as bendahra pengeluaran dispora kab oki periode juni-desember 2022.
bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh anggaran dispora kab oki pada ta 2022 sebesar rp14.579.232.321. 
selanjutnya dari anggaran tersebut terdapat anggaran belanja barang dan jasa sebesar rp6.536.362.500 dan terdapat anggaran belanja modal sebesar rp1.204.024.000.
"bahwa dalam pengelolaan anggaran belanja langsung sebesar rp6.536.362.500 dan belanja modal sebesar rp1.204.024.000 tersebut ditemukan fakta adanya pengelolaan yang tidak tepat dan adanya indikasi fiktif dari anggaran yang telah dicairkan," ungkapnya.
baca juga:kasi penkum kejati sumsel hadir di smkn 6 palembang, ini tujuannya
baca juga:asbin kejati sumsel jadi narasumber diklat bendahara keuangan, apa temanya
perbuatan tersangka h dan it telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
pp nomor 12 tahun 2019, lampiran permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
peraturan bupati oki nomor 95 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten ogan komering ilir, keputusan bupati oki nomor: 240/kep/bpkad/2021 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan pada pemerintah kab oki.
bahwa perbuatan tersangka m dan as telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
baca juga:kembali kejati sumsel gelar jms di sekolah, berikut lokasinya
baca juga:sebanyak 3 tersangka ditetapkan kejati sumsel, siapa dan kasus apa
undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
pp nomor 12 tahun 2019, lampiran permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
peraturan bupati oki nomor 95 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten ogan komering ilir, keputusan bupati oki nomor: 240/kep/bpkad/2021 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan pada pemerintah kab oki.
bahwa terhadap masing-masing tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999.
baca juga:kejari banyuasin gelar penjagaan dan pendataan posko perwakilan kejati sumsel, ini lokasinya
baca juga:gelar penerangan hukum di kantor dinas pendidikan provinsi, ini sasaran kejati sumsel
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"