MIRIS! Oknum Disdikbud Lahat Lakukan Pungli ke Sejumlah Kepsek

DISDIKBUD : Tampak gedung Kantor Disdikbud Kabupaten Lahat -Bernat/koranpalpres.com-
LAHAT, KORANPALPRES.COM - Beredar whatsapp (WA) dari oknum kepala sekolah (Kepsek) masuk di ponsel Wakil Bupati (Wabup) Lahat, Widia Ningsih SH MHz bahwasanya ada oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) disinyalir melakukan pungutan liar (Pungli).
Hal ini, justru menjadi perhatian cukup serius oleh Wabup Lahat atas laporan tersebut, sehingga membuat resah kepsek yang nantinya akan ditindaklanjuti kebenarannya.
Widia Ningsih membenarkan, kalau ada beberapa kepsek melapor melalui pesan singkat WA, kalau ada salah satu oknum di Disdikbud, diduga melalukan pungli sejumlah uang.
"Betul, belum lama ini ada laporan dari kepsek yang menyatakan kalau di Disdikbud Lahat, ada oknum berulah meminta sejumlah uang dengan nominal bervariasi," imbaunya.
BACA JUGA:Disdikbud Lahat Berikan Layanan Akses Wifi Gratis, Untuk Ini Tujuannya
Dirinya mengemukakan, amat sangat disayangkan atas ulahnya tersebut, artinya mencoreng nama baik dari institusi pendidikan disebabkan adanya upaya dugaan pungli.
"Hal ini harus kita selidiki dan datangi kepsek, guna meminta keterangan terhadap laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan fitnah," papar dia.
Widia Ningsih mengajak, dimasa kepemimpinan BZ-WIN sebagai Bupati dan Wabup Lahat, menginginkan Bumi Seganti Setungguan ini bersih dari hal-hal seperti itu.
Sebab dana dari pemerintah pusat ataupun kabupaten, diperuntukkan bagi kepentingan sekolah.
BACA JUGA:Gawat, Disdikbud Lahat Catat Ada 5.881 Anak Berstatus Tidak Sekolah, Kok Bisa
BACA JUGA:Kepsek dan Bendahara dapat Alirkan Dana BOSP Sesuai Perencanaan, Ini Kata Sekretaris Disdikbud Lahat
"Kok ini malah dimintai berarti kan sudah menyalahi ketentuan berlaku, sekaligus membuat gaduh di kalangan akademisi, nantinya akan saya turun langsung dengan bertatap muka dengan kepsek tersebut, sehingga didapatkan kebenarannya," urai dirinya.
Semestinya, masih terangnya, para pejabat di Disdikbud ataupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, memberikan contoh dan menjadi panutan bagi semuanya, agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji.