Sekda Sumsel Edward Candra Diajak KPK Rapat, Bidik Oknum yang Doyan Salah Gunakan Wewenang, Ayo Siapa?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 04 Jun 2025 - 21:42

Sekda Sumsel Edward Candra menyalami satu persatu pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel sebelum Rakor dengan KPK.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Sekda Sumsel Edward Candra.

Rakor secara virtual membahas Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, Selasa 3 Juni 2025.

Pertemuan ini dilaksanakan di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, melalui platform Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Rakor ini pula menandai keseriusan KPK dan Pemprov Sumsel dalam upaya memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di bumi Sriwijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Edward Candra menyatakan dukungan penuh Pemprov Sumsel terhadap implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Program pemberantasan korupsi terintegrasi ini lebih menyasar kepada sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah.

Edward menyatakan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah merupakan area strategis yang sangat rentan terhadap penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.

“Atas dasar itu pula, kami mendukung penuh program MCSP yang diinisiasi oleh KPK,” tegasnya.

Masih kata Edward, pencegahan korupsi memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini harus dibarengi dengan pembangunan sistem yang andal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

sekda sumsel edward candra diajak kpk rapat, bidik oknum yang doyan salah gunakan wewenang, ayo siapa?                            palembang, koranpalpres.com – komisi pemberantasan korupsi, atau disingkat kpk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sekda sumsel edward candra.
rakor secara virtual membahas program pemberantasan korupsi tahun 2025, selasa 3 juni 2025.
pertemuan ini dilaksanakan di auditorium bina praja pemprov sumsel, melalui platform monitoring, controlling, surveillance for prevention (mcsp).
rakor ini pula menandai keseriusan kpk dan pemprov sumsel dalam upaya memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di bumi sriwijaya.
baca juga:bukan pencegahan, ketua kpk bagikan kunci rahasia kepada kepala daerah se-indonesia agar tidak korupsi
baca juga:menag nasaruddin umar dan ketua kpk bersama jajaran lakukan rapat, kali ini bahas apa ya?
dalam pertemuan tersebut, sekda edward candra menyatakan dukungan penuh pemprov sumsel terhadap implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
program pemberantasan korupsi terintegrasi ini lebih menyasar kepada sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah.
edward menyatakan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah merupakan area strategis yang sangat rentan terhadap penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. 
“atas dasar itu pula, kami mendukung penuh program mcsp yang diinisiasi oleh kpk,” tegasnya.
baca juga:keren! kejati sumsel dan kejari palembang dapat penghargaan dari kpk, dalam hal apa?
baca juga:percepat sertifikasi 119 aset milik pemkot prabumulih tindak lanjut korsupgah kpk, ini kata pj walikota
masih kata edward, pencegahan korupsi memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. 
hal ini harus dibarengi dengan pembangunan sistem yang andal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
lebih lanjut edward merinci, pengelolaan pengadaan barang dan jasa mencakup tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. 
ini menjadi fondasi pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan. 
baca juga:pemkab muba komitmen tingkatkan capaian mcp kpk, begini penjelasannya
baca juga:geger! ketika kpk ‘bertamu’ di rumah mantan gubernur, saksi mata: banyak yang datang 
“oleh karena itu, prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel harus ditegakkan," urainya.
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dari perencanaan hingga penghapusan aset perlu menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan nilai ekonomis, serta menjamin kepastian nilai.
“paradigma baru pengelolaan barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari aset tersebut,” timpalnya.
dalam kesempatan yang sama, edward menyampaikan apresiasi atas inisiasi kpk menyelenggarakan rapat koordinasi ini.
baca juga:pj gubernur elen setiadi bareng pimpinan ptba dan pt sms datangi kpk, ada apa ya?
baca juga:kpk resmi buka 230 formasi cpns 2024, cek persyaratan dan berkas dokumennya 
“atas nama pemerintah provinsi sumatera selatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresisi setinggi-tingginya kepada kpk,” ungkapnya.
menutup pernyataannya, edward menegaskan komitmen pemprov sumsel untuk menjadi penyelenggara pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
“untuk itu, kami memohon kepada kpk agar terus memberikan arahan, pendampingan, dan pembinaan dalam upaya pencegahan korupsi,” tukasnya.
sementara itu, deputi bidang koordinasi dan supervisi kpk ri, untung wicaksono menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.