Google Advertisement Below

Wakajati Sumsel Pimpin Ekspose Restorative Justice di 2 Kejari Ini

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 25 Jun 2025 - 12:08

Wakajati SumselPipuk Firman Priyadi, S.H., M.H melaksanakan Ekspose Persetujuan Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice bersama Direktur A pada JAM-Pidum Kejaksaan Agung secara virtual.--Humas Kejati Sumsel

"KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981, sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan sosial, kemajuan teknologi, dan semakin kompleksnya modus kejahatan," ujar Jaksa Agung RI.

Oleh karena itu, kata dia, pembaruan KUHAP mendesak dilakukan agar sistem peradilan pidana di Indonesia makin terpadu, progresif, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Menurut Jaksa Agung RI, pembentukan RUU KUHAP harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna yang meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan.***

wakajati sumsel pimpin ekspose restorative justice di 2 kejari ini                            palembang, koranpalpres.com - wakil kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan (wakajati sumsel) pipuk firman priyadi, s.h., m.h melaksanakan ekspose persetujuan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice bersama direktur a pada jam-pidum kejaksaan agung secara virtual, selasa 24 juni 2025.
turut didampingi asisten bidang tindak pidana umum, koordinator bidang tindak pidana umum, beserta para jajaran bidang tindak pidana umum kejati sumsel. 
hal ini tentang perkara tindak pidana penganiayaan pada kejaksaan negeri ogan komering ulu dan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kejaksaan negeri banyuasin.
hal ini dibenarkan oleh kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h. "benar adanya kegiatan yang dipimpin bapak wakajati sumsel tersebut," ujarnya.
baca juga:aspidmil kejati sumsel ikuti seminar secara hybrid, apa pembahasannya
baca juga:asbin kejati sumsel jadi narasumber di kegiatan bimtek lp2m
dimana dalam kegiatan yang dilakukan secara virtual ini membahas mengenai perkara tindak pidana penganiayaan pada kejaksaan negeri ogan komering ulu dan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kejaksaan negeri banyuasin.
"dalam perkara ini dilakukan secara restorative justice terhadap kasus yang terjadi di kejari oku dan kejari banyuasin," katanya.
sebelumnya, wakil kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan (wakajati sumsel) pipuk firman priyadi, s.h., m.h mengikuti secara daring kegiatan seminar nasional, senin 16 juni 2025. 
turut mendampingi wakajati sumsel diantaranya asisten tindak pidana khusus, bapak umaryadi, s.h., m.h.
baca juga:apa arahan asdatun kejati sumsel dalam apel pagi
baca juga:kejati sumsel gelar penerangan hukum, kantor camat di palembang ini jadi sasarannya, dimana?
kemudian plt. asisten intelijen bapak eko yuristianto, s.h., m.h., kabag tu, koordinator dan beserta para kasi. 
dalam sambutannya sebagai keynote speech, jaksa agung ri st burhanuddin, menegaskan pentingnya pembaruan kuhap untuk menjawab tantangan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi hukum di indonesia. 
"kuhap yang berlaku saat ini, yaitu uu nomor 8 tahun 1981, sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan sosial, kemajuan teknologi, dan semakin kompleksnya modus kejahatan," ujar jaksa agung ri.
oleh karena itu, kata dia, pembaruan kuhap mendesak dilakukan agar sistem peradilan pidana di indonesia makin terpadu, progresif, dan berorientasi pada perlindungan ham.
baca juga:kasi penkum kejati sumsel hadir di kantor camat sukarami, giat apa?
baca juga:penyidik kejati sumsel lakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, apa kasusnya
menurut jaksa agung ri, pembentukan ruu kuhap harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna yang meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan.***