Beredar Surat Bupati Pidie Jaya Terkait Banjir Bandang: Tidak Sanggup Tangani Bencana Alam

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Minggu , 30 Nov 2025 - 08:17

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi MA dalam surat pernyataannya mengaku tidak sanggup menangani banjir bandang karena keterbatasan anggaran dan peralatan--Ist

ACEH, KORANPALPRES.COM – Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi MA mengaku tidak sanggup menangani bencana alam banjir bandang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Ketidaksanggupan penanganan banjir bandang ini diketahui setelah beredarnya surat pernyataan yang ditandatangani Bupati Pidie Jaya Sibral Malaysi.

Di dalam surat pernyataan tersebut, Bupati Pidie Jaya mengaku tidak sanggup menangani bencana alam tersebut dan meminta Gubernur Aceh untuk ikut membantu penanganan banjir bandang.

“Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memohon kepada Gubernur Aceh untuk dapat membantu penanganan bencana tersebut,” tulis Bupati Pidie Jaya yang ditandatangani 25 November 2025.

Alasan tidak dapat menangani penanggulangan bencana sepenuhnya karena Pemkab Pidie Jaya memiliki keterbatasan anggaran, sumber daya serta peralatan yang dimiliki.

Sementara banjir bandang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan perumahan dan keawasan permukiman masyarakat serta kerusakan sarana dana prasarana, infrastruktur, fasilitas umum, sarana ibadah dan sarana prasarana lainnya.

PB PMII Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Bencana Nasional

Ketua Umum PB PMII Mohammad Shofiyulloh Cokro menuntut pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai Darurat Bencana Nasional--sumber foto: PMII

Ketua Umum PB PMII Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangan resminya menuntut pemerintah pusat untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai Darurat Bencana Nasional.

Penetapan ini bukan sekadar perubahan nomenklatur atau status administratif, tetapi langkah strategis untuk mempercepat mobilisasi seluruh potensi nasional.

Termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga lembaga-lembaga pendukung lainnya.

beredar surat bupati pidie jaya terkait banjir bandang: tidak sanggup tangani bencana alam                            aceh, koranpalpres.com – bupati pidie jaya sibral malasyi ma mengaku tidak sanggup menangani bencana alam banjir bandang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
ketidaksanggupan penanganan banjir bandang ini diketahui setelah beredarnya surat pernyataan yang ditandatangani bupati pidie jaya sibral malaysi.
di dalam surat pernyataan tersebut, bupati pidie jaya mengaku tidak sanggup menangani bencana alam tersebut dan meminta gubernur aceh untuk ikut membantu penanganan banjir bandang.
“pemerintah kabupaten pidie jaya memohon kepada gubernur aceh untuk dapat membantu penanganan bencana tersebut,” tulis bupati pidie jaya yang ditandatangani 25 november 2025.
baca juga:update banjir di aceh! 70 warga terjebak di sdit an-nur desa pante geulima, stok makanan menipis
baca juga:desak presiden prabowo tetapkan status bencana nasional untuk banjir sumatera, ini kata ketua pkc pmii sumsel
alasan tidak dapat menangani penanggulangan bencana sepenuhnya karena pemkab pidie jaya memiliki keterbatasan anggaran, sumber daya serta peralatan yang dimiliki.
sementara banjir bandang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan perumahan dan keawasan permukiman masyarakat serta kerusakan sarana dana prasarana, infrastruktur, fasilitas umum, sarana ibadah dan sarana prasarana lainnya.
pb pmii desak pemerintah tetapkan darurat bencana nasional
ketua umum pb pmii mohammad shofiyulloh cokro menuntut pemerintah menetapkan bencana di sumatera sebagai darurat bencana nasional--sumber foto: pmii
ketua umum pb pmii mohammad shofiyulloh cokro dalam keterangan resminya menuntut pemerintah pusat untuk menetapkan bencana di sumatera sebagai darurat bencana nasional. 
baca juga:bsi maslahat bergerak cepat salurkan bantuan korban banjir dan longsor di aceh, sumut, sumbar
baca juga:berikut ini himbauan polres aceh barat kepada warga terkait banjir yang terjadi
penetapan ini bukan sekadar perubahan nomenklatur atau status administratif, tetapi langkah strategis untuk mempercepat mobilisasi seluruh potensi nasional.
termasuk tni, polri, bnpb, basarnas, kementerian sosial, kementerian kesehatan, hingga lembaga-lembaga pendukung lainnya.
“status nasional akan membuka peluang untuk melibatkan dukungan multi-stakeholder, baik nasional maupun internasional, secara lebih luas dan legal,” kata shofiyulloh.
dia menjelaskan, banyaknya korban jiwa, hilangnya tempat tinggal, serta kerusakan infrastruktur vital.
baca juga:pemkab lahat percepat realisasi program 3 juta rumah, 51 unit siap dihuni korban banjir, ini penampakannya 
baca juga:berakhir sudah penderitaan warga gandus akibat banjir dan macet, jembatan layang lettu karim resmi beroperasi
seperti jembatan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan akses energi menjadi bukti bahwa bencana ini tidak dapat ditangani secara parsial.
“pemerintah harus bergerak cepat, sistematis, dan terkoordinasi. setiap jam keterlambatan berarti nyawa yang terancam,” ujarnya.
pb pmii menilai bahwa pemerintah pusat tidak menunjukkan ketegasan yang seharusnya dalam menetapkan status bencana di sumatera.
indikasi kerusakan besar, meluasnya area terdampak, dan tingginya jumlah korban secara jelas memenuhi parameter penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
baca juga:pasca kejadian banjir bandang, warga gunung karto lahat seberangi jembatan seutas bambu
baca juga:usai waspada karhutla tibalah siaga banjir! ini kebiasaan buruk manusia yang memperparah bencana banjir
namun, pemerintah masih menempatkannya sebagai bencana skala wilayah, seolah-olah dampaknya dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.
sikap ambigu ini menunjukkan ketidaktepatan dalam membaca situasi faktual di lapangan dan berdampak pada lambatnya mobilisasi sumber daya yang diperlukan.
dalam kondisi seperti ini, kecepatan adalah kunci. ketidaktegasan pemerintah justru memperpanjang penderitaan masyarakat dan menghambat hadirnya mekanisme penanggulangan darurat yang seharusnya telah berjalan sejak awal.
pb pmii juga mencermati lambannya upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. berbagai laporan dari kader pmii dan relawan kemanusiaan di lapangan menunjukkan minimnya koordinasi antarlembaga, keterlambatan pendistribusian logistik, minimnya fasilitas evakuasi, serta tidak meratanya akses bantuan.
baca juga:lorong pmd di kampus uin raden fatah palembang banjir, mahasiswa tunda kuliah
baca juga:gara-gara masalah banjir, warga di palembang minta ketua rt ini diberhentikan, berikut penyebabnya
"situasi ini tidak hanya menghambat proses penyelamatan, tetapi juga memperburuk kondisi korban yang membutuhkan penanganan segera,” tegasnya.