Google Advertisement Below

Kejari Prabumulih Gelar Sidang Perdana Kasus Ini

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 01 Dec 2025 - 16:17

Bertempat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penuntut Umum dari Keari Prabumulih melaksanakan persidangan pertama dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.--Humas Kejati Sumsel

Kegiatan Jaksa Jaga Puskesmas Masyarakat Sehat (JAGAMASEH) merupakan salah satu program unggulan," ujar Kasi Intel Kejari Prabumulih, Ajie Martha, S.H.

Yang merupakan program unggulan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih

Hal ini dalam rangka memberikan pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Prabumulih.

Monitoring yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan.

Melalui, lanjut dia mengatakan, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan Pendampingan Hukum.

Yang dikirimkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Rambang yang dikirimkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Rambang dengan Nomor : 800.1/486/PKM-TR/IV/2025 tanggal 21 April 2025.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Erwina Mea Dimatnusa, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara Vivin Marti Ningsih, S.H., Mentari Gemilang, S.H., dan Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H.

Langsung bertindak monitoring pendampingan hukum terkait Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas Tanjung Rambang.

Kegiatan monitoring langsung dihadiri oleh Irma Suryana, SKM.,Msi., selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Rambang, Arie Robuana, Am.Kep., selaku Kepala Sub-Bagian Tata Usaha.

Syakina, Amd.Kep., selaku Bendahara Pengeluaran, Indah Sulistia Utami, AM.Keb, selaku Bendahara Penerimaan, dan Elsa Juniar, AM.Keb.

kejari prabumulih gelar sidang perdana kasus ini                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan negeri palembang kelas ia khusus, kamis 27 november 2025. 
penuntut umum dari kejaksaan negeri prabumulih melaksanakan persidangan pertama dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
yang melibatkan tiga orang tersangka berinisial md, ya, dan sa. agenda persidangan kali ini adalah pembacaan dakwaan terhadap ketiga tersangka terkait penyalahgunaan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota prabumulih tahun 2024.
"berdasarkan penghitungan yang dilakukan auditor, ditemukan peningkatan nilai kerugian negara yang cukup signifikan," ujar kasi intel kejari prabumulih, ajie martha, s.h. 
baca juga:pejabat kejati sumsel ini menerima kunjungan mahasiswa unsri, siapa dia?
baca juga:begini hasil rapat enty meeting dipimpin asintel kejati sumsel
nilai kerugian yang semula diperkirakan sebesar rp6,1 miliar, setelah dilakukan audit menyeluruh terhadap pertanggungjawaban dana hibah, meningkat menjadi rp11.875.791.149.
adapun modus operandi para tersangka dalam menimbulkan kerugian negara tersebut adalah penggunaan dana hibah secara tidak sah diantaranya kegiatan fiktif dan mark up/kelebihan bayar.
para tersangka disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:wah! ada kunjungan kerja dari komisi kejaksaan ri di kejati sumsel, apa tujuannya
baca juga:penyidik kejati sumsel tetapkan 7 tersangka kasus korupsi ini
"pihak penasihat hukum yang mewakili ketiga terdakwa, yaitu md, ya, dan sa, tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum," katanya.
sebelumnya, bertempat di ruang rapat datun kejaksaan negeri prabumulih telah diadakan kegiatan monitoring pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan blud pada puskesmas tanjung rambang melalui jagamaseh (jaksa jaga puskesmas masyarakat sehat), rabu 26 november 2025.
kegiatan jaksa jaga puskesmas masyarakat sehat (jagamaseh) merupakan salah satu program unggulan," ujar kasi intel kejari prabumulih, ajie martha, s.h.
yang merupakan program unggulan dari bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri prabumulih
baca juga:berikut ini pembahasan rapat entry meeting yang dipimpin asintel kejati sumsel
baca juga:dugaan korupsi kur bank plat merah ini rugikan negara rp12 miliar, 3 pegawai bank diperiksa kejati sumsel
hal ini dalam rangka memberikan pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis dinas (uptd) puskesmas kota prabumulih.
monitoring yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh kejaksaan.
melalui, lanjut dia mengatakan, seksi perdata dan tata usaha negara atas surat permohonan pendampingan hukum.
yang dikirimkan oleh uptd puskesmas tanjung rambang yang dikirimkan oleh uptd puskesmas tanjung rambang dengan nomor : 800.1/486/pkm-tr/iv/2025 tanggal 21 april 2025. 
baca juga:ini tujuan kejati sumsel gelar evaluasi aktualisasi latsar cpns golongan iii
baca juga:terkait insiden menimpa wartawan di kejati sumsel, begini kata ketua ijti sumsel
kepala seksi perdata dan tata usaha negara erwina mea dimatnusa, s.h., m.h., jaksa pengacara negara vivin marti ningsih, s.h., mentari gemilang, s.h., dan rizki nuzly ainun, s.h., m.h.
langsung bertindak monitoring pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan blud pada puskesmas tanjung rambang. 
kegiatan monitoring langsung dihadiri oleh irma suryana, skm.,msi., selaku kepala uptd puskesmas tanjung rambang, arie robuana, am.kep., selaku kepala sub-bagian tata usaha.
syakina, amd.kep., selaku bendahara pengeluaran, indah sulistia utami, am.keb, selaku bendahara penerimaan, dan elsa juniar, am.keb.
baca juga:kejati sumsel terima kunjungan kerja kabag sunproglapnil, berikut tujuannya
baca juga:penyerahan tersangka dan barang bukti di kejati sumsel, berikut kasusnya
"tujuan diadakan monitoring adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan blud pada tanjung rambang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
dan tidak terjadi penyimpangan anggaran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tim jpn pada saat pemaparan pendampingan hukum.***