Dapati Info Mengejutkan Terkait Pembangunan RS dr AK Gani di Area BKB, Budayawan Datangi Komisi V DPRD Sumsel

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 06 Dec 2025 - 22:26

Suasana pertemuan antara budayawan dan aktivis budaya beraudiensi dengan Ketua Komis V DRPD Sumsel.--dokumentasi

"Pembangunan gedung tinggi membutuhkan fondasi dalam, sehingga ini bisa merusak lapisan tanah dan potensi peninggalan arkeologi,” singgungnya.

Ketua Komunitas Budaya Batanghari Sembilan atau Kobar 9 ini menekankan bahwa area BKB benar-benar area cagar budaya.

“Jangan-jangan di bawahnya ada artefak penting yang belum terungkap," cetusnya.

Ia melanjutkan, sebelumnya terdapat kesepakatan bersama pihak TNI bahwa pengembangan RS dr Ak Gani boleh dilakukan asalkan tidak mengganggu area cagar budaya.

Terlebih harus didampingi oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Sayangnya semua kesepakatan itu dilanggar,” singgungnya lagi.

Ia juga mendukung jika seluruh fasilitas militer yang masih menempati area inti BKB dapat direlokasi.

Di mana penataan area cagar budaya harus menjadi prioritas agar sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dapat dilestarikan sebagaimana mestinya.

"Kalau cagar budaya terus tergerus, kita seolah menghapus sejarah sendiri,” tuturnya pelan.

BKB masih kata Vebri, harus difungsikan sebagaimana mestinya yakni dilestarikan serta dibuka untuk penelitian.

dapati info mengejutkan terkait pembangunan rs dr ak gani di area bkb, budayawan datangi komisi v dprd sumsel                            palembang, koranpalpres.com – mendapati informasi janggal dan mengejutkan terkait pembangunan gedung 7 lantai rumah sakit (rs) dr ak gani di area benteng kuto besak (bkb) palembang.
budayawan bersama beberapa aktivis budaya semakin keukeuh menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan yang diyakini bakal mencederai cagar budaya bersejarah itu.
didapati informasi bahwa tahun depan proyek tersebut akan ditopang dana bantuan keuangan bersifat khusus (bkbk) dari pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) sebesar rp 53 miiliar.
para budayawan dan aktivis kebudayaan palembang di antaranya vebri al lintani, isnayanti safrida, hidayatul fikri, genta, dan fir azwar tak tinggal diam.
baca juga:sudah final! zuriat palembang siap turun ke jalan tolak pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani di area bkb
baca juga:msi sumsel tolak pembangunan gedung rs ak gani di area bkb, peneliti sejarah hg sutan adil ‘senggol’ tacb
mereka langsung menggelar audiensi dengan komisi v dprd sumsel pada kamis 4 desember 2025.
ketua komisi v dprd sumsel alwis gani dan anggota komisi v, fajar febriansyah yang menerima langsung rombongan ini di ruang tamu komisi v dprd sumsel.
dalam pertemuan itu, vebri al lintani menjelaskan bahwa area bkb sejak masa kolonial hingga kini masih berada dalam kendali militer.
sehingga banyak titik penting di area tersebut belum dibuka untuk publik maupun penelitian kebudayaan. 
baca juga:minta stop pembangunan gedung rs dr ak gani di area bkb, smb iv fauwaz diradja surati presiden prabowo
baca juga:tolak pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, 4 bangso zuriat palembang ancam gelar aksi besar-besaran
padahal, kata vebri, area bkb memiliki nilai arkeologis yang sangat tinggi.
ia mengkhawatirkan pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani dapat merusak struktur tanah bersejarah tempat bkb berdiri.
"pembangunan gedung tinggi membutuhkan fondasi dalam, sehingga ini bisa merusak lapisan tanah dan potensi peninggalan arkeologi,” singgungnya. 
ketua komunitas budaya batanghari sembilan atau kobar 9 ini menekankan bahwa area bkb benar-benar area cagar budaya. 
baca juga:pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, sultan palembang tegas menolak, ketua tacb palembang minta dikaji 
baca juga:3 sejarawan sumsel kecam pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, ingatkan kesepakatan 6 desember 2022
“jangan-jangan di bawahnya ada artefak penting yang belum terungkap," cetusnya.
ia melanjutkan, sebelumnya terdapat kesepakatan bersama pihak tni bahwa pengembangan rs dr ak gani boleh dilakukan asalkan tidak mengganggu area cagar budaya.
terlebih harus didampingi oleh tim ahli cagar budaya (tacb).
“sayangnya semua kesepakatan itu dilanggar,” singgungnya lagi. 
baca juga:budayawan protes rencana pembangunan rs dr ak gani setinggi 7 lantai, respon gubernur herman deru luar biasa
baca juga:peletakan batu pertama pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani palembang, kasad tegaskan hal ini
ia juga mendukung jika seluruh fasilitas militer yang masih menempati area inti bkb dapat direlokasi. 
di mana penataan area cagar budaya harus menjadi prioritas agar sejarah kesultanan palembang darussalam dapat dilestarikan sebagaimana mestinya.
"kalau cagar budaya terus tergerus, kita seolah menghapus sejarah sendiri,” tuturnya pelan. 
bkb masih kata vebri, harus difungsikan sebagaimana mestinya yakni dilestarikan serta dibuka untuk penelitian.
baca juga:bukan cuma revitalisasi bkb dan tugu air mancur, walikota palembang bangun miniatur rumah smb ii, wow keren!
baca juga:meriahnya peringatan hut ke-80 tni di bkb palembang, ada aksi menegangkan tim paramotor lanud smh
“dan dihidupkan kembali sebagai pusat sejarah,” tukasnya.
menanggapi itu, ketua komisi v dprd sumsel, alwis gani menegaskan bahwa fraksinya yaitu  fraksi gerindra satu-satunya yang menolak penggunaan dana bkbk untuk pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani tersebut.
menurut dia, penolakan tersebut bukan urusan kepentingan politik, melainkan demi kepentingan masyarakat. 
“banyak fasilitas sosial yang lebih membutuhkan, seperti panti jompo dan panti sosial," ungkap.
baca juga:10 fakta menarik tentang benteng kuto besak palembang, nomor 4 membuatnya mampu bertahan ratusan tahun
baca juga:ratusan emak-emak pakai kebaya padati pelataran benteng kuto besak, kalau bukan kondangan, ngapain ya?
ia juga menegaskan bahwa komisi v sependapat mengenai pentingnya melindungi area cagar budaya di bkb.
senada fajar febriansyah menambahkan bahwa audiensi ini merupakan tahap awal, dan pihaknya akan menindaklanjuti dengan rapat resmi.
politisi pan ini berharap dari pertemuan tersebut segera diagendakan rapat lanjutan. 
“catatan tertulis dan dokumen pendukung seperti kajian cagar budaya, peraturan kemendikbud, hingga data ahli cagar budaya perlu dilampirkan," pungkasnya.