Google Advertisement Below

Libur Nataru, Kemenhub Evaluasi Pembatasan Angkutan Barang

Reporter: Ella Sulistiana |

Editor: Ella Sulistiana |

Minggu , 21 Dec 2025 - 20:45

Libur Nataru, Kemenhub Evaluasi Pembatasan Angkutan Barang--Gemini AI

KORANPALPRES.COM- Kementerian Perhubungan akan menerapkan evaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Libur Nataru).

Langkah tersebut ditempuh Kemenhub bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri.

Evaluasi tersebut juga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan perjalanan di tengah perkiraan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat.

“Pemerintah akan melakukan evaluasi berupa pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan,” ujar Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.

Hanya saja pembatasan yang diberlakukan ini dinamis sehingga penyesuaian bisa dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan.

Kebijakan ini juga menindaklanjuti penerapan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami perubahan.

Termasuk juga himbauan penerapan Work From Anywhere (WFA) yang diprediksi akan membuat perubahan pola perjalanan selama libur akhir tahun.

Sehingga dengan kondisi tersebut, pengaturan pembatasan angkutan barang ditetapkan lebih situasional dan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Dari hasil evaluasi menerapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time.

Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026.

libur nataru, kemenhub evaluasi pembatasan angkutan barang                            koranpalpres.com- kementerian perhubungan akan menerapkan evaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa angkutan natal 2025 dan tahun baru 2026 (libur nataru).
langkah tersebut ditempuh kemenhub bersama kementerian pekerjaan umum dan korlantas polri.
evaluasi tersebut juga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan perjalanan di tengah perkiraan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat. 
“pemerintah akan melakukan evaluasi berupa pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan,” ujar menteri perhubungan, dudy purwagandhi.
baca juga:operasi lilin musi 2025, polda sumsel siapkan layanan darurat pengamanan nataru
baca juga:tingkatkan layanan angkutan nataru, ini cara elegan yang dilakukan kai divre iii palembang 
hanya saja pembatasan yang diberlakukan ini dinamis sehingga penyesuaian bisa dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan.
kebijakan ini juga menindaklanjuti penerapan sistem kerja aparatur sipil negara (asn) yang mengalami perubahan.
termasuk juga himbauan penerapan work from anywhere (wfa) yang diprediksi akan membuat perubahan pola perjalanan selama libur akhir tahun.
sehingga dengan kondisi tersebut, pengaturan pembatasan angkutan barang ditetapkan lebih situasional dan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan.
baca juga:komisi xii dpr ri tinjau kesiapan pertamina patra niaga sumbagsel untuk pasokan bbm jelang nataru
baca juga:pastikan spklu siap layani pemudik nataru, ini langkah dilakukan pln
dari hasil evaluasi menerapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time. 
pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 januari 2026.
menhub menambahkan, pola pembatasan menerus di jalan tol bertujuan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama nataru. 
pengaturan yang berlaku juga bisa mengurangi potensi hambatan sekaligus memperkuat untuk mengendalikan arus di titik rawan kepadatan.
baca juga:gratis! tol paltung seksi 2 dibuka fungsional untuk dua arah di libur nataru 2025/2026, ini tanggal dan jam be
baca juga:hadapi arus nataru 2025/2026, hka perkuat kesiapan operasional 16 ruas tol sepanjang 989,55 km
“evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat,” jelasnya.
sementara itu, pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non-tol tetap menggunakan window time pada pukul 05.00–22.00 waktu setempat. 
ketentuan tersebut berlaku sampai 4 januari 2026, dengan pengaturan lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta akan dievaluasi secara berkala.
pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan bersama (skb) yang menjadi pedoman. 
baca juga:diskon tarif transportasi nataru 2025/2026, menhub dudy ajak masyarakat manfaatkan insentif perjalanan
baca juga:auto2000 palembang catat lonjakan servis kendaraan menjelang libur nataru
operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diimbau menyesuaikan rencana perjalanan, memanfaatkan manajemen rantai pasok, serta mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib.
“koordinasi kami dengan korlantas polri akan memastikan langkah manajemen operasional, termasuk diskresi kepolisian, dapat diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan,” ujar menhub.
penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa angkutan natal 2025 dan tahun baru 2026 dituangkan dalam skb nomor kp-drjd 6774 tahun 2025, 122/kpts/db/2025, dan kep/268/xii/2025. 
skb tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode nataru.
baca juga:kai divre iii palembang ingatkan aturan barang bawaan, ini jumlah tiket nataru yang terjual
baca juga:24 desember 2025 diprediksi jadi puncak arus mudik nataru 2025/2026 oleh kemenhub
pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis pada koridor sumatera, dki jakarta, banten, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, hingga bali.
termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman. 
rincian ruas yang diberlakukan pembatasan tercantum dalam skb, dan masyarakat serta pelaku usaha diimbau mengikuti rambu, arahan petugas, dan informasi resmi selama perjalanan.