Apa Penyebab Harga Beras Mahal di Kikim Selatan Lahat? Sehingga Petani Jual Gabahnya
Petani sedang memanen padi dengan menggunakan alat pemotong modern, di areal sawah milik Warga Desa Tanjung Kurung, dan langsung dimasukkan ke dalam karung, Jumat 5 Januari 2024-Foto:Bernat Albar/-palpres
BACA JUGA:Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Agus Fatoni Panen Raya Cabe Bersama Petani di Ogan Ilir
"Sekitar 20 persennya berprofesi berkebun termasuk juga bekerja sebagai abdi negara. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar dan roda perekonomian terus berputar," pungkas Agung Saputra.
Senada, Kades Tanjung Kurung, Antoni mengemukakan, dirinya sependapat bahwasanya untuk harga jual disini pun tinggi.
Bahkan padi yang sudah menjadi beras menyentuh Rp 14.000 perkilonya.
"Hal ini, tiada lain panen raya bertepatan dengan musim penghujan, belum lagi, aliran Sungai Pangi yang besar. Mau bagaimana lagi, kebutuhan sembako untuk masyarakat harus terpenuhi," urainya.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Tinjau Penanaman Padi dan Serap Aspirasi Petani di Pekalongan
Ia menerangkan, hingga detik ini harga jual beras tidak hanya di Kikim Area saja, melainkan di kecamatan lain pun sama kasusnya.
"Solusi terbaik gabah tersebut langsung di jemur di dalam oven hingga kering, barulah di tumbuk menggunakan mesin," imbau Antoni.
Untuk di kawasan Kikim Selatan ini, masih kata dirinya, petani memanen menggunakan alat modern yakni combine, karena hamparan sawah yang sangat luas.
"Jadi penduduk tidak capek, kalau dulu secara manual dan bergotong royong. Kini dengan perkembangan teknologi, banyak kendaraan yang mempermudah petani untuk memanen," tandas dia.
BACA JUGA:Berikan Bantuan Ini ke Petani, Pj Wako Harapkan Produksi Cabai Tergenjot
Terpisah, Kades Penandingan, Kecamatan Pseksu, Dahlia menyebutkan, hingga detik ini warga belum bisa menggarap lahan sawah.
Disebabkan pintu air irigasi rusak akibat bencana banjir bandang.
"Ribuan hektar sawah sekarang ini ditumbuhi semak belukar. Ada pula dari mereka menanam jagung ataupun kedelai," papar dia.
Dirinya meminta, agar kiranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan cepat.