Google Advertisement Below

6 Raperda Muba 2026 Ditetapkan, Ada Pemekaran Lalan dan Bayung Lencir

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Rabu , 11 Feb 2026 - 11:20

DPRD Muba menetapkan 6 Raperda Muba menjadi Peraturan Daerah, di antaranya berkaitan dengan pemekaran Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir--Ist

SEKAYU, KORANPALPRES.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Musi Banyuasin (Muba) akhirnya ditetapkan.

Beberapa di antara Raperda Muba 2026 ini diketahui ada yang berkaitan dengan pemekaran Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir.

Proses penetapan Raperda Muba 2026 melalui sidang paripurna DPRD Muba dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda 2026.

Dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan laporan hasil pelaksanaan reses II anggota DPRD dan penetapan pokok pikiran DPRD Muba di tahun 2027.

Di dalam proses penetapan Raperda Muba 2026 dihadiri langsung Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet SH bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Muba Drs Syafruddin MSi.

Sementara itu, rapat paripurna sendiri dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Muba Irwin Zulyani dan dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD.

Unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Wakil Ketua 1 DPRD Muba Irwin Zulyani menyampaikan bahwa penetapan Propemperda Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Muba pada 5 Januari 2026.

Serta hasil penjadwalan Badan Musyawarah DPRD pada 12 Januari 2026.

“Melalui rapat paripurna ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Muba menetapkan Program Pembentukan Perda Tahun 2026 sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah,” ujar Irwin Zulyani.

6 raperda muba 2026 ditetapkan, ada pemekaran lalan dan bayung lencir                            sekayu, koranpalpres.com – rancangan peraturan daerah (raperda) di musi banyuasin (muba) akhirnya ditetapkan.
beberapa di antara raperda muba 2026 ini diketahui ada yang berkaitan dengan pemekaran kecamatan lalan dan bayung lencir.
proses penetapan raperda muba 2026 melalui sidang paripurna dprd muba dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda 2026.
dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan laporan hasil pelaksanaan reses ii anggota dprd dan penetapan pokok pikiran dprd muba di tahun 2027.
baca juga:muba sosialisasikan arah kebijakan pembangunan 2027: orientasi kesejahteraan masyarakat
baca juga:pekerja-perusahaan wajib tahu! inilah langkah hukum jika anjuran disnakertrans muba menemui jalan buntu
di dalam proses penetapan raperda muba 2026 dihadiri langsung bupati musi banyuasin (muba) h m toha tohet sh bersama penjabat sekretaris daerah (pj sekda) muba drs syafruddin msi.
sementara itu, rapat paripurna sendiri dipimpin wakil ketua 1 dprd muba irwin zulyani dan dihadiri para pimpinan dan anggota dprd.
unsur forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
wakil ketua 1 dprd muba irwin zulyani menyampaikan bahwa penetapan propemperda tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pemerintah kabupaten muba pada 5 januari 2026.
baca juga:peringati harlah nu 2026, wabup muba tegaskan peran nahdlatul ulama dalam pembangunan daerah
baca juga:pemkab muba kembali kirim bantuan ke aceh, fokuskan pembangunan sumur bor
serta hasil penjadwalan badan musyawarah dprd pada 12 januari 2026.
“melalui rapat paripurna ini, dprd bersama pemerintah kabupaten muba menetapkan program pembentukan perda tahun 2026 sebanyak enam rancangan peraturan daerah,” ujar irwin zulyani.
adapun enam raperda tersebut meliputi, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah.
raperda tentang penanggulangan bencana, raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten muba, raperda tentang pemekaran kecamatan lalan.
baca juga:hadiri rapat adpmet 2025–2030, bupati muba tegaskan komitmen jaga ketahanan energi nasional
baca juga:bupati muba komitmen dukung ketahanan energi nasional: kolaborasi daerah dan pusat sangat penting
kemudian raperda tentang pemekaran kecamatan bayung lencir, serta raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman kabupaten muba.
ia berharap penetapan raperda muba dapat dilakukan sebelum pembahasan rancangan perda tentang apbd, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 239 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“kami berharap kerja sama aktif dari bupati muba melalui bagian hukum setda dan seluruh perangkat daerah sebagai inisiator pembentukan perda, sehingga penyusunan raperda dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
menurut irwin, perda yang telah diundangkan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga produk legislasi daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
baca juga:dinas kominfo muba fokus layanan colocation rack, bangun kerjasama dengan data center bp batam
baca juga:disnakertrans muba mediasi karyawan di pt pinang sawit mas sejati, ini hasilnya
penyusunan dan pembahasan raperda juga diharapkan mengikuti tahapan serta mekanisme yang diatur dalam tata tertib dprd dan peraturan perundang-undangan.
rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil reses ii anggota dprd muba yang dilaksanakan pada 25–26 januari 2026.
laporan disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), yakni ziadatulher (dapil i), irwanto (dapil ii), aan cipta mandiri (dapil iii), dedi zulkarnain (dapil iv), m isa (dapil v), budi haryanto (dapil vi), serta taiwan sebagai juru bicara dapil vii.
irwin menjelaskan, kegiatan reses digunakan sebagai sarana bagi anggota dprd untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok.
baca juga:pemkab muba usul tambah dua exit tol betung–tempino–jambi, akses sekayu jadi sorotan
baca juga:gebrakan baru! tim khusus pemkab muba siap atasi hambatan lahan tol trans sumatera
“aspirasi yang dihimpun menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran dprd yang disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.
sementara itu, pokok-pokok pikiran dprd tahun 2027 secara garis besar terformulasi dalam bentuk data permasalahan pembangunan kabupaten muba.
fokus diarahkan pada peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia aparatur, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kemandirian apbd.
baca juga:98% warga muba kini punya jaminan kesehatan! rahasia bupati hm toha tohet raih uhc awards 2026
baca juga:jangan terpancing! kadisnakertrans muba pastikan video viral tka kabur saat sidak hanya hoaks
“hasil reses dan pokok-pokok pikiran dprd ini akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten muba untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta acuan rencana pembangunan daerah,” pungkas irwin.