Google Advertisement Below

Tak Perlu Sidang Panjang! Plea Bargaining Jadi Solusi Cepat Kasus di Palembang

Reporter: Janta |

Editor: Firyansyah |

Sabtu , 18 Apr 2026 - 16:47

Plea Bargaining Beri Ruang Pengakuan Bersalah, Kejari Palembang Dapat Apresiasi dari Jampidum-Ist/koranpalpres.com-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Kejari Palembang menerapkan Plea Bargaining kepada pelaku berinisial RA yang terjerat dalam kasus penggelapan.

Penerapan Plea Bargaining ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang dan sudah disetujui berdasarkan penetapan hakim

Alhasil, penerapan sistem penegakan hukum humanis yang ada di KUHAP terbaru ini mendapat apresiasi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Prof. Asep Nana Mulyana.

Diketahui, Plea Bargaining ini sendiri memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa proses persidangan panjang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Muhammad Ali Akbar, SH MH menjelaskan, sidang kasus RA yang digelar pada Rabu 1 April 2026 mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.

Kemudian, terdakwa dan Advokat terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.

“Terdakwa mengakui sepenuhnya perbuatan pidana yang dilakukan yaitu Penggelapan Handphone Merk OPPO A5i terhadap saksi Syifa Nurul Hidayah," ujar Kajari Palembang.

Dia menjelaskan, Plea Bargaining diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 KUHAP sebagai pengakuan bersalah.

Dimana, perkara atas nama terdakwa RA Bin Thomas melanggar pasal 487 atau pasal 492 KUHP.

"Sesuai persidangan dan telah disetujui dan diterapkan hakim. Sehingga perkara tersebut akan dilaksanakan persidangan kembali melalui Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan akan digelar pada hari Selasa 21 April,"ujarnya.

tak perlu sidang panjang! plea bargaining jadi solusi cepat kasus di palembang                            palembang, koranpalpres.com – kejari palembang menerapkan plea bargaining kepada pelaku berinisial ra yang terjerat dalam kasus penggelapan.
penerapan plea bargaining ini diajukan ke pengadilan negeri palembang dan sudah disetujui berdasarkan penetapan hakim
alhasil, penerapan sistem penegakan hukum humanis yang ada di kuhap terbaru ini mendapat apresiasi dari jaksa agung muda tindak pidana umum (jampidum), prof. asep nana mulyana.
diketahui, plea bargaining ini sendiri memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa proses persidangan panjang.
baca juga:pimpin apel gabungan, wakajati tekankan tentang ini ke pegawai kejati sumsel dan kejari palembang
baca juga:berikut ekspose kasus di kejari palembang yang dipimpin langsung kajati sumsel
kepala kejaksaan negeri (kajari) palembang, muhammad ali akbar, sh mh menjelaskan, sidang kasus ra yang digelar pada rabu 1 april 2026 mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.
kemudian, terdakwa dan advokat terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.
“terdakwa mengakui sepenuhnya perbuatan pidana yang dilakukan yaitu penggelapan handphone merk oppo a5i  terhadap saksi syifa nurul hidayah," ujar kajari palembang.
dia menjelaskan, plea bargaining diatur dalam uu no. 20 tahun 2025 kuhap sebagai pengakuan bersalah. 
baca juga:inspeksi pemantauan tim asisten pengawasan kejati sumsel ada di kejari palembang, ini giatnya
baca juga:kejari palembang gelar pemusnahan barang bukti, pidana apa?
dimana, perkara atas nama terdakwa ra bin thomas melanggar pasal 487 atau pasal 492 kuhp.
"sesuai persidangan dan telah disetujui dan diterapkan hakim. sehingga perkara tersebut akan dilaksanakan persidangan kembali melalui acara pemeriksaan singkat (aps) dan akan digelar pada hari selasa 21 april,"ujarnya.
selanjutnya terdakwa akan menjalani hukuman sosial di rumah sakit bari selama 120 jam.
"hakim memastikan terkait pengakuan bersalah (plea bargaining) tidak dilakukan dalam tekanan apapun, dan menjelaskan terkait hak terdakwa yang dihapuskan bila melalui mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining)," jelasnya.
baca juga:dinkes dengan kejari palembang lakukan penandatanganan nota kesepahaman, apa isinya
baca juga:apel gabungan kejati sumsel dan kejari palembang, pejabat ini memimpinnya
setelah hakim menawarkan perundingan kepada penuntut umum dan advokat terdakwa terkait kesepakatan pengakuan bersalah terdakwa yang isinya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan diganti dengan pidana kerja sosial selama 120 jam.
untuk pidana kerja sosial dilakukan di rumah sakit umum daerah bari kota palembang dalam waktu 2 jam per hari selama 2 bulan setelah dilakukan penandatangan hasil perundingan oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa.
dimana, untuk terdakwa ra seluruh persyaratan mendapatkan plea bargain telah terpenuhi seperti terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana, dan ancaman hukuman terdakwa  4 dan tahun dan paling lama 5 tahun. 
“selain itu, terdakwa telah membayar ganti tugi sebesar 1 juta. setelah dilakukan ekspose akhirnya jampidum menyetujui untuk terdakwa dilakukan plea bargain,"tandasnya.
baca juga:kejari palembang lakukan penggeledahan di kantor dinas perkimtan, apa kasusnya?
baca juga:dpo kejari palembang ditangkap tim tabur kejati sumsel, ini lokasinya
atas terobosan hukum tersebut, kejaksaan negeri palembang mendapatkan apreasiasi dari jaksa agung muda pidana umum (jampidum) kejaksaan agung dalam keberhasilannya melakukan penanganan perkara plea bargaining atau pengakuan bersalah.