PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Polda Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui sinergi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., pada Senin 20 April 2026, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan standar pelayanan informasi publik di lingkungan kepolisian dengan prinsip-prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BACA JUGA:Dukung Program Prioritas Kapolri, Polda Sumsel Lakukan Langkah Ini Sebagai Respon Cepat

BACA JUGA:Modernisasi Koperasi Polri, Wakapolda Sumsel Tekankan Transparansi Tata Kelola Primkoppol

Rombongan Polda Sumsel disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra, S.H., M.H., bersama jajaran komisioner. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan dialog konstruktif terkait penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

Sinergi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, transparan, dan mudah diakses.

Sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Hadiahkan Rumah Tinggal Baru kepada Petani Lansia di Kabupaten Ini

BACA JUGA:Wujudkan Tanggung Jawab Institusi, Polda Sumsel Gelar Kegiatan Ini

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Polda Sumsel dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan lembaga pengawas informasi. 

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.