Siswa ‘Siluman’ Masa PPDB SMA Negeri di Palembang Jadi Temuan Obdusman Sumsel, Begini Modusnya!

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Rabu , 17 Jan 2024 - 11:31

Modus siswa siluman pada masa PPDB SMA Negeri di Palembang biasanya terjadi dengan melihat kelas yang masih tersedia untuk tambahan siswa-Foto: Ist for koranpalpres.com-

Dalam kesempatan tersebut langsung diterima oleh Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Edward Candra, M.H.

Terlihat juga Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, H. Sutoko sebagai Pihak Terkait, dan Kepala SMAN 2, 10, 11 dan 22 Palembang yang menjadi terlapor, Selasa 16 Januari 2024.

Adrian, menyampaikan temuan maladministrasi ini bermula dari hasil pengawasan dan inisiatif Ombudsman yang menemukan sejumlah pelanggaran.

“Terhadap Petunjuk Teknis PPDB 2023/2024 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam presentase jalur penerimaan serta jalur tes mandiri metode ujian tertulis,” jelas Adrian.

Hal ini bertentangan dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan Pergub Sumsel No. 13 Tahun 2021.

Terhadap Sekolah, sambung Adrian, ditemukan data siswa kelas X diterima hanya berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah saja.

“Faktanya siswa tersebut diterima tanpa prosedur seleksi dan kelulusannya tanpa diumumkan secara resmi pada Website Sekolah,” tegasnya.

Hal ini merupakan bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik dan Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan.

“Agar PJ Gubernur memberikan sanksi pembinaan terhadap Kepala Dinas dan Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel serta para Kepala SMAN 2, 10, 11 dan 22 Palembang yang terbukti melakukan penyimpangan prosedur,” tegasnya.

Selanjutnya, agar PJ. Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan Sumsel untuk segera merancang Petunjuk Teknis PPDB Tahun 2024/2025 sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Penyerahan LAHP ini adalah bentuk tanggungjawab kami kepada masyarakat. Kami berharap LAHP korektif dengan temuan maladministrasi yang sudah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti maksimal 30 hari kedepan,” jelasnya.

Pihaknya berharap Pemprov Sumsel dapat menindaklanjutinya dengan baik agar laporan ini dapat selesai dilevel provinsi, tidak perlu sampai terbit rekomendasi Ombudsman tingkat pusat.

siswa ‘siluman’ masa ppdb sma negeri di palembang jadi temuan obdusman sumsel, begini modusnya!                            palembang, koranpalpres.com – siswa ‘siluman’ pada masa penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma negeri di palembang diduga masih terjadi.
ombudsman sumsel menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran pada masa ppbd sma di palembang.
pihak sekolah menerima siswa baru tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan pemerintah.
dari penelusuran koranpalpres.com, siswa yang masuk sekolah tanpa prosedur tersebut didominasi oleh siswa yang sebelumnya gagal seleksi ppdb sekolah negeri tujuan.
baca juga:4 sma negeri di palembang diduga maladministrasi ppdb, ombdusman sumsel: pemprov diberi tenggat 30 hari
selanjutnya, calon siswa mencari peluang untuk masuk sma negeri dengan melihat kursi yang masih tersedia setelah seleksi pdpb.
dengan kata lain, calon siswa masih berpeluang masuk sma negeri tanpa mengikuti seleksi ppdb.
calon siswa tersebut biasanya tinggal melakukan registrasi dengan melengkapi berkas yang ditentukan sekolah.
seperti siswa lainnya, calon siswa siluman juga akan dikenakan biaya komite sekolah dengan beberapa pilihan nominal.
baca juga:alhamdulillah, dana bos madrasah dan bop ra 2024 cair, ini totalnya!
sebelumnya, ombudsman sumsel menemukan dugaan maladminidstrasi ppdb di 4 sma negeri di palembang.
dugaan maladminidstrasi yang ditemukan ombdusman sumsel ini berawal dari hasil pengawasan dan inisiatif yang menemukan sejumlah pelanggaran.
dari hasil temuan itu, kepala perwakilan ombudsman sumsel, m. adrian agustiansyah menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (lahp) korektif kepada pemprov sumsel.
penyerahan lahp ini terkait 4 laporan masyarakat investigasi atas prakarsa sendiri.
baca juga:datangi polda sumsel, ka balai pengelola transportasi darat kelas ii sumsel bahas masalah ini dengan kapolda
dalam kesempatan tersebut langsung diterima oleh plt. asisten i pemerintahan dan kesejahteraan rakyat drs. h. edward candra, m.h.
terlihat juga plt. kepala dinas pendidikan provinsi sumsel, h. sutoko sebagai pihak terkait, dan kepala sman 2, 10, 11 dan 22 palembang yang menjadi terlapor, selasa 16 januari 2024.
adrian, menyampaikan temuan maladministrasi ini bermula dari hasil pengawasan dan inisiatif ombudsman yang menemukan sejumlah pelanggaran.
“terhadap petunjuk teknis ppdb 2023/2024 yang diterbitkan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan dalam presentase jalur penerimaan serta jalur tes mandiri metode ujian tertulis,” jelas adrian.
baca juga:tingkatkan kualitas kerja personel, begini arahan wakapolda sumsel dalam upacara bulanan
hal ini bertentangan dengan permendikbud no. 1 tahun 2021 dan pergub sumsel no. 13 tahun 2021.
terhadap sekolah, sambung adrian, ditemukan data siswa kelas x diterima hanya berdasarkan kebijakan kepala sekolah saja.
“faktanya siswa tersebut diterima tanpa prosedur seleksi dan kelulusannya tanpa diumumkan secara resmi pada website sekolah,” tegasnya.
hal  ini merupakan bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik dan ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan.
baca juga:terungkap! warga tanjung pinang ini sudah 6 bulan menyalahgunakan bbm subsidi
“agar pj gubernur memberikan sanksi pembinaan terhadap kepala dinas dan kabid sma dinas pendidikan sumsel serta para kepala sman 2, 10, 11 dan 22 palembang yang terbukti melakukan penyimpangan prosedur,” tegasnya.
selanjutnya, agar pj. gubernur memerintahkan dinas pendidikan sumsel untuk segera merancang petunjuk teknis ppdb tahun 2024/2025 sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"penyerahan lahp ini adalah bentuk tanggungjawab kami kepada masyarakat. kami berharap lahp korektif dengan temuan maladministrasi yang sudah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti maksimal 30 hari kedepan,” jelasnya.
pihaknya berharap pemprov sumsel dapat menindaklanjutinya dengan baik agar laporan ini dapat selesai dilevel provinsi, tidak perlu sampai terbit rekomendasi ombudsman tingkat pusat.
baca juga:ini 5 manfaat meminum kopi tanpa gula yang akan kamu rasakan tidak sepahit hidupmu
pihaknya berharap agar pemprov sumsel untuk lebih proaktif dalam proses penyelesaian laporan.
"kami meminta pemprov dapat koordinatif dan proaktif karena pemberian sanksi sepenuhnya kami serahkan dalam proses penyelesaian laporan, serta tentunya ombudsman sumsel siap membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut", tutup m. adrian.
sementara itu, plt. dinas pendidikan sumsel, sutoko, mengatakan, saat ini pihaknya sedang bekerja untuk mengevaluasi petunjuk teknis yang ada dengan mentaati petunjuk teknis yang baru sesuai regulasi yang berlaku.
“komitmen pelaksanaan ppdb tingkat sma tahun 2024/2025 dalam juknis yang sedang kami rancang, sebagai informasi awal tes mandiri dengan metode ujian tertulis seperti yang dilakukan tahun ini akan dihapuskan sesuai larangan sebagaimana perintah permendikbud no. 1 tahun 2021,” jelasnya.
baca juga:agus fatoni minta koni sumsel gencarkan pencarian bibit atlet berprestasi dari sekolah hingga pelosok daerah
dalam kesempatan yang sama, plt. asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemprov sumsel mengaku akan segera menindaklanjuti lahp korektif yang diberikan oleh ombudsman ri sumsel.
"terkait lahp ombudsman yang memuat temuan maladministrasi dan langkah korektif, tentunya dari pihak pemprov sumsel akan segera menindaklanjuti dan menuntaskan di tingkat provinsi, tanpa perlu proses lama,” jelasnya.
hal ini menjadi dorongan yang baik bagi pemprov melalui dinas pendidikan kedepan dapat segera merampungkan petunjuk teknis ppdb tahun 2024/2025 sesuai regulasi yang berlaku, dan paling penting tentunya komitmen bersama dari semua pihak.*