Daftar Kualitas Pelayanan Publik Sepanjang Tahun 2023 di Lingkungan 17 Kab/Kota di Sumsel, Ini Hasilnya!

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 23:42

Ombudsman Sumsel resmi merilis daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 di lingkungan 17 kab/kota di Sumsel--Sumber: Ombudsman RI

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 di lingkungan pemerintah daerah di 17 kab/kota di Sumsel resmi dirilis Ombudsman Sumsel.

Daftar kualitas pelayanan publik ini merupakan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk pemerintah daerah.

Hasilnya masih ada 4 daerah yang memiliki kualitas pelayanan publik dikategorikan zona kuning atau nilai C.

Ke empat daerah tersebut yakni Pemkot Pagar Alam, Pemkab Empat Lawang, Pemkab OKU Selatan dan Pemkab PALI.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 yang resmi diumumkan Ombudsman Sumsel di 17 kab/kota wilayah Sumsel.

1. Pemkab Musi Rawas, Zona Hijau dengan nilai 94.95
2. Pemkab OKU Timur, Zona Hijau dengan nilai 94.39

3. Pemkot Palembang, Zona Hijau dengan nilai 93.75
4. Pemkab Musi Banyuasin, Zona Hijau dengan nilai 91.72

5. Pemkab Ogan Ilir, Zona Hijau dengan nilai 90.24
6. Pemkab Musi Rawas Utara, Zona Hijau dengan nilai 88.62

7. Pemkab Muara Enim, Zona Hijau dengan nilai 88.51
8. Pemkot Lubuk Linggau, Zona Hijau dengan nilai 86.21

9. Pemkab OKI, Zona Hijau dengan nilai 85.81
10. Pemkab Banyuasin, Zona Hijau dengan nilai 85.40

11. Pemkab OKU, Zona Hijau dengan nilai 84.85
12. Pemkot Prabumulih, Zona Hijau dengan nilai 83.54

13. Pemkab Lahat, Zona Hijau dengan nilai 80.58
14. Pemkot Pagar Alam, Zona Kuning dengan nilai 76.74

daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 di lingkungan 17 kab/kota di sumsel, ini hasilnya!                            palembang, koranpalpres.com – daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 di lingkungan pemerintah daerah di 17 kab/kota di sumsel resmi dirilis ombudsman sumsel.
daftar kualitas pelayanan publik ini merupakan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk pemerintah daerah.
hasilnya masih ada 4 daerah yang memiliki kualitas pelayanan publik dikategorikan zona kuning atau nilai c.
ke empat daerah tersebut yakni pemkot pagar alam, pemkab empat lawang, pemkab oku selatan dan pemkab pali.
baca juga:masih ada kualitas pelayanan publik di daerah zona kuning, ini catatan ombudsman sumsel
untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2023 yang resmi diumumkan ombudsman sumsel di 17 kab/kota wilayah sumsel.
1. pemkab musi rawas, zona hijau dengan nilai 94.952. pemkab oku timur, zona hijau dengan nilai 94.39
3. pemkot palembang, zona hijau dengan nilai 93.754. pemkab musi banyuasin, zona hijau dengan nilai 91.72
5. pemkab ogan ilir, zona hijau dengan nilai 90.246. pemkab musi rawas utara, zona hijau dengan nilai 88.62
baca juga:soal pelayanan publik, ombudsman beri 4 catatan ke polres di jajaran polda sumsel, begini isinya!
7. pemkab muara enim, zona hijau dengan nilai 88.518. pemkot lubuk linggau, zona hijau dengan nilai 86.21
9. pemkab oki, zona hijau dengan nilai 85.8110. pemkab banyuasin, zona hijau dengan nilai 85.40
11. pemkab oku, zona hijau dengan nilai 84.8512. pemkot prabumulih, zona hijau dengan nilai 83.54
13. pemkab lahat, zona hijau dengan nilai 80.5814. pemkot pagar alam, zona kuning dengan nilai 76.74
baca juga:soal pelayanan publik, ombudsman beri 4 catatan ke polres di jajaran polda sumsel, begini isinya!
15. pemkab empat lawang, zona kuning dengan nilai 76.2116. pemkab oku selatan, zona kuning dengan nilai 74.88
17. pemkab pali, zona kuning dengan nilai 72.63
dari daftar kualitas pelayanan publik ini, ombudsman sumsel memberikan beberapa catatan kepada pj gubernur sumsel dan 17 kepala daerah, yakni sebagai berikut:
1. pengetahuan terkait dengan tugas dan kewenangan dalam jabatan sebagaian besar masih rendah.
baca juga:hanya polres ini dapat zona kuning pelayanan publik di sumsel, indikatornya apa? begini penjelasan ombudsman
karena masih banyak responden tidak memahami secara lengkap tentang penjabaran tugas dan kewenangan jabatan, ada responden yang bernilai angka 20 (artinya: hanya mengetahui sedikit tugas dan kewenangan jabatannya)
2. kompensasi pelayanan sesuai dengan subtansi maklumat yang di sampaikan di ruang pelayanan belum optimal atau tidak berjalan.
maka opd yang dinilai perlu mengalokasikan anggaran terkait dengan ketersediaan jaminan pelayanan tersebut.
3. pemahaman bagi opd terkait pentingnya ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan seperti apar, cctv di ruang pelayanan dan jalur evakuasi masih belum maksimal.
baca juga:pelayanan publik kualitas tinggi, pemkab oku timur raih penghargan dari ombudsman ri
4. dari opd yang di nilai, sebagian besar sudah memiliki website yang berbasis go.id dan sosial media seperti facebook dan instagram atau aplikasi khusus.
tetapi tidak menyajikan informasi standar pelayanan publik di media elektronik tersebut dan masih ada opd yang belum memiliki website yang berbasis go.id dan sosial media.
5. sebagian opd yang dinilai masih menganggap petugas pengaduan sebagai bagian yang tidak terlalu penting dalam bagian pelayanan sehingga pengelola pengaduan di opd tersebut menjadi tidak optimal.
6. potensi tindakan pungutan liar di unit pelayanan opd yang dinilai masih ditemukan dengan modus menawarkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan dan mengenakan biaya layanan di luar ketentuan/regulasi tarif yang ada.
baca juga:kepatuhan pelayanan publik terbaik, pemkot palembang diganjar penghargaan dari ombudsman ri perwakilan sumsel
7. potensi dengan sengaja menunda-nunda dalam pembuatan produk layanan yang masih menjadi “isu” hangat yang ada di tengah masyarakat.
8. berdasarkan wawancara langsung dengan pengguna layanan, masih ada ditemukan petugas layanan yang memberikan layanan secara tidak patut seperti ketus dalam melayani
seperti diketahui, penilaian pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan.
standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan.
baca juga:pemprov sumsel raih predikat zona hijau kategori a penyelenggaraan layanan publik dari ombudsman ri
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".