Banyak Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Dilaporkan Lewat Medsos dan Alpikasi LAPOR

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 15:29

Banyak laporan ke BKN mengenai netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini.-bkn/web-

“Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh Kementerian/Lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan KASN,” terangnya sebagaimana dikutip dari laman bkn.go.id di Jakarta.

Peran masing-masing kelima instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Netralitas ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan pada September 2022 lalu.

Laporan dugaan pelanggaran yang masuk diproses oleh Satgas Netralitas melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), mulai dari proses pengecekan, verifikasi – validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, sampai dengan pemantauan penegakan disiplin oleh PPK instansi.

Terakhir Nanang menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses oleh Satgas Netralitas sesuai SKB 5 K/L ini lebih lanjut akan dibahas dalam Forum Pembahasan Netralitas ASN skala nasional pada tanggal 06 Januari 2024 di The Stones Hotel Legian Bali.

“Pimpinan Satgas Netralitas yang tergabung dalam SKB 5 K/L, yakni Plt. Kepala BKN, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN, dan Bawaslu akan memimpin forum pembahasan yang melibatkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah,” terangnya. *

banyak laporan pelanggaran netralitas asn, dilaporkan lewat medsos dan alpikasi lapor                            palembang, koranpalpres.com -  sejak proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas asn yang dilaporkan hingga 31 januari 2024.
dilansir dari laman resmi bkn ri, pelanggaran tersebut yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 (lima) laporan pelanggaran kode etik.
data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses pemilu dan pemilihan tahun ini berlangsung.
plt. kepala biro humas, hukum, dan kerja sama bkn nanang subandi menyampaikan bahwa jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin yang dilaporkan meliputi beberapa aksi seperti berikut.
baca juga:pj wako ingatkan kembali bulan demokrasi ini, netralitas asn harus dijaga
baca juga:ingatkan asn oku timur jaga netralitas di pemilu 2024, ini rencana ketua kpu yang baru dilantik 
yaitu aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon.
sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, sampai dengan menghadiri deklarasi paslon tertentu.
adapun sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan;
dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen pppk.
baca juga:pj gubernur sumsel agus fatoni ikuti arahan mendagri, jaga netralitas asn jelang pemilu 2024
baca juga:berkomitmen bersikap netral di pemilu 2024, berikut beberapa dasar netralitas polri
sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.
dugaan adanya pelanggaran netralitas asn sendiri berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan pemerintah, seperti media sosial dan lapor.
“setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau satgas netralitas asn, yakni badan kepegawaian negara (bkn); kementerian panrb; kementerian dalam negeri; bawaslu; dan kasn,” terangnya sebagaimana dikutip dari laman bkn.go.id di jakarta.
peran masing-masing kelima instansi pemerintah yang tergabung dalam satgas netralitas ini diatur dalam surat keputusan bersama atau skb nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang telah ditetapkan pada september 2022 lalu.
baca juga:pj gubernur agus fatoni pimpin deklarasi secara serentak netralitas asn provinsi dan kabupaten/kota se-semsel
baca juga:pemilu damai dan lancar, netralitas tni harga mati
laporan dugaan pelanggaran yang masuk diproses oleh satgas netralitas melalui sistem berbagi terintegrasi (sbt), mulai dari proses pengecekan, verifikasi – validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, sampai dengan pemantauan penegakan disiplin oleh ppk instansi.
terakhir nanang menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas asn yang diproses oleh satgas netralitas sesuai skb 5 k/l ini lebih lanjut akan dibahas dalam forum pembahasan netralitas asn skala nasional pada tanggal 06 januari 2024 di the stones hotel legian bali.
“pimpinan satgas netralitas yang tergabung dalam skb 5 k/l, yakni plt. kepala bkn, menteri panrb, menteri dalam negeri, ketua kasn, dan bawaslu akan memimpin forum pembahasan yang melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah,” terangnya. *