Warga Sebut BPN Muratara Main Mata dengan PT DMIL, Simak Persoalannya

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 07 Feb 2024 - 01:00

Pihak kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tim 19 turun ke lokasi PT DMIL untuk pengukuran ulang-Foto:Hengki Pransis/-palpres

Warga yang sama, M Nazarudin mengatakan pihak perusahaan tidak pernah menanggapi surat penyelesaian dari warga.

"Kami menanyakan itu semua, termasuk penolakan pengukuran ulang,"ujarnya.

Ia mengatakan, jangan sampai permasalahan ini meluas, banyak masyarakat, pemilik tanah yang di rugikan.

"19 hektar ini bersertifikat semua yang di keluarkan oleh BPN. Dan hari ini BPN melakukan mediasi. Tidak ada hasilnya. Pihak BPN sebut akan dilaporkan dengan atasan dulu," jelasnya.

Terpisah, Sekretariat I BPN Dia melalui satpam Prasetio usai rapat menolak untuk di konfirmasi persoalan ini.

"Kalau mau tanya hasil pertemuan tanya saja dengan warga atau pihak perusahaan saja," ujarnya singkat. *

warga sebut bpn muratara main mata dengan pt dmil, simak persoalannya                            palembang, koranpalpres.com - polemik sengketa tanah antara warga desa maur, kecamatan rupit, kabupaten musi rawas utara  (muratara), provinsi sumatera selatan (sumsel) dengan pt dendy marker indah lestari (pt dmil) belum ada titik terang.
sebanyak 19 hektar lahan bersertifikat miliki warga telah dilakukan pembayaran pajak ke negara sebesar rp 1,1 juta untuk dilakukan pengukuran ulang.
setelah dilakukan pembayaran pajak, pihak kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (bpn) dan tim 19 turun ke lokasi pt dmil untuk pengukuran ulang, namun di tolak oleh pihak perusahaan.
"di tolak oleh perusahaan dan 9 koperasi tidak ada alasan yang jelas," kata muzani, 6 februari 2024.
baca juga:kunjungi bpn, pj wako ini tingkatkan sinergisitas, disperkimtan sudah laksanakan pengamanan aset pemkot 
ia menuding kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (bpn) muratara main mata dengan pt dmil. 
secara tugas bpn melakukan pengukuran, buka memfasilitasi pertemuan di kantor bpn.
tuduhan warga sangat mendasar, karena tufoksi bpn melakukan pengukuran, bukan mediasi kedua pihak.
"hari ini mediasi di kantor bpn. jelas tidak ada hasil pertemuan ini. kami yakin pihak bpn main mata dengan pt dmil," ujarnya.
baca juga:mau kerja di lembaga pemerintahan? buruan kirim cv ke pusdatin kementerian atr/bpn
ia mengatakan, juga meminta surat dasar penerbitan surat dan dasar penolakan dari pihak perusahaan dan 9 koperasi.
"jangan kami saja yang di pinta surat dan kelengkapan. kami siap semuanya. ini tanah kami,"kata muzani.
ia mengatakan, pihak perusahaan tidak peduli dengan polemik yang ada. sementara tanah masyarakat dikuasai.
"mereka beralasan ada suara. artinya ada instansi yang memberikan izinkan atas tanah itu secara ilegal," ujarnya.
baca juga:menteri atr/bpn serahkan 305 sertifikat aset negara di provinsi lampung
warga yang sama, m nazarudin mengatakan pihak perusahaan tidak pernah menanggapi surat penyelesaian dari warga.
"kami menanyakan itu semua, termasuk penolakan pengukuran ulang,"ujarnya.
ia mengatakan, jangan sampai permasalahan ini meluas, banyak masyarakat, pemilik tanah yang di rugikan.
"19 hektar ini bersertifikat semua yang di keluarkan oleh bpn. dan hari ini bpn melakukan mediasi. tidak ada hasilnya. pihak bpn sebut akan dilaporkan dengan atasan dulu," jelasnya.
baca juga:menimalisir sengketa tanah di 18 kecamatan, pemkot-bpn sepakat gunakan odm, ini fungsinya
terpisah, sekretariat i bpn dia melalui satpam prasetio usai rapat menolak untuk di konfirmasi persoalan ini.
"kalau mau tanya hasil pertemuan tanya saja dengan warga atau pihak perusahaan saja," ujarnya singkat. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan