Payoo! Pangdam II/Swj: Nyoblos Dulu Baru Liburan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Baik Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni maupun Pangdam II/Swj, Mayjen TNI Yanuar Adil mengharapkan pada Rabu 14 Februari 2024 masyarakat Sumsel dapat menggunakan hak pilihnya. 

"Kita sangat berharap pada hari pencoblosan Rabu 14 Februari 2024 , masyarakat Sumsel dapat menggunakan hal pilhnya dengan sebaik mungkin," ujarnya, Selasa 13 Februari 2024.

Ia menerangkan, bahwa hak pilih ini dilakukan lima tahun sekali, sehingga harus bisa memanfaatkanya dengan sebaik-baiknya, dengan memilih pemimpin Indonesia lima tahun ke depan. 

"Besok (Rabu, red) untuk masa depan kita, sehingga sangat disayangkan tidak ikut adil dalam pencoblosan dengan memberikan hak suaranya," ungkapnya. 

BACA JUGA:Tingkatkan Kewaspadaan Pengamanan Menjelang Pemilu, Dandim Bangka Pimpin Patroli Bermotor

BACA JUGA:Dandim 0418/Palembang Hadiri Rapat Konsolidasi Penempatan Pasukan Pengamanan TPS TNI-Polri

Apalagi, katanya karena faktor cuaca maupun libur memanfaatkannya dengan pergian untuk berlibur, mengurungkan niatnya untuk memberikan suaranya dan ikut adil dalam pesta demokrasi ini berlaku setiap 5 tahun sekali tersebut.

"Sehingga kita imbau kepada masyarakat secara luas untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal ini tidak lain agar partisipasi Pemilu 2024 lebih baik dari Pemilu sebelumnya, " aku Pangdam. 

Sedangkan dalam pengamanan di Pemilu 2024, pihaknya akan memback up aparat Kepolisian agar Sumsel aman, bahkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) akan, kondusif. 

Bahkan juga, Sumsel tetap selalu kondusif dan zero konflik. "Untuk prajurit sendiri, kita sudah menyiapkannya baik dalam pengamanan terbuka dan tertutup terbuka," akunya. 

BACA JUGA:Satgas Yonif 200/BN Mengajar Cerdaskan Anak Papua

BACA JUGA:Dandim 0405/Lahat Serahkan 120 Kendaraan Dinas Kepada Babinsa, Ini Pinta Dia

Kodam II/Swj sendiri ada sekitar 3.000 yang siaga di wilayah Sumbagsel. "Karena wilayah kita meliputi Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel," terangnya. 

Sehingga hal ini menjadi prioritas dalam pengamanan, sedangkan untuk tertutup juga telah disipakan intelijen baik itu mewaspadai kantor KPU, Bawaslu termasuk Kantor Pemerintah Daerah.