Presiden Minta Lembaga Pemerintah Pasang Iklan di Media Nasional

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 13:31

Lembaga pemerintah prioritaskan iklan di media massa nasional, kata Presiden dalam puncak Peringatan HPN 2024 di Ancol.-hpnpwi-

Presiden mengharapkan keberadaan perpres tersebut dapat membantu perusahaan pers yang sedang menghadapi masa-masa sulit pada era platform digital saat ini.

Peraturan tersebut dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan platform digital.

Hal itu juga untuk memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Publisher Rights tersebut bertujuan pula mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights ini sebetulnya sudah digagas sejak tiga tahun lalu.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital.

Semuanya juga agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya saya menandatangani Perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights," kata Presiden.

"Prosesnya memang sangat panjang. Banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak. Sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani, saya betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," Jokowi menambahkan.

Jokowi menyampaikan bahwa ada variasi pandangan dari sejumlah praktisi media konvensional dan platform digital.

Begitu juga antar platform digital seperti Google, X atau Twitter hingga Facebook.

“Kami harus menimbang terus implikasinya, dan setelah mulai ada titik kesepahaman atau titik temu, ditambah dengan desakan dari Dewan Pers, perwakilan perusahaan pers dan asosiasi media, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres itu," ujar dia.

presiden minta lembaga pemerintah pasang iklan di media nasional                            palembang, koranpalpres.com - dalam puncak peringatan hari pers nasional (hpn) 2024 di ancol, jakarta utara, presiden jokowi atau joko widodo menyampaikan telah menandatangani peraturan presiden atau perpres publisher rights. 
untuk itu dia meminta agar lembaga-lembaga pemerintah memprioritaskan belanja iklan di media-media nasional. 
jokowi mengetahui para perusahaan pers sedang menghadapi masa-masa sulit pada era platform digital ini. 
namun ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan akan terus mencari solusi.
baca juga:apresiasi hpn ke-78! astra motor sumsel berikan layanan service gratis, wartawan full senyum
pemerintah juga akan mencari  kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri.
“saya meminta menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers,” kata jokowi dalam puncak peringatan hari pers nasional 2024 itu.
meskipun, diyakininya bahwa langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan pers secara keseluruhan.
 “(untuk itu) kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini,” lanjut jokowi. 
baca juga:sebelum lepas jabatan, presiden jokowi buka iims 2024, ini produk unggulan yang pertamina pamerkan
berkaitan dengan masalah itu, menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi menyampaikan pihaknya kini tengah melaksanakan kajian bersama dengan pihak dunia usaha. 
menkominfo juga menargetkan badan usaha milik negara (bumn) agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah ke perusahaan pers nasional. 
"bagaimana agar kebijakan dari presiden yang memberikan dorongan regulasi untuk memberikan iklan pada media-media nasional. ini nanti secepatnya kami rumuskan ya," ujarnya. 
presiden jokowi sendiri telah mengesahkan perpres publisher rights kemarin, selasa (20/2). 
baca juga:harapan presiden ri terpilih 2024-2029, ir deliar marzoeki minta perhatikan kesejahteraan tenaga kerja
presiden mengharapkan keberadaan perpres tersebut dapat membantu perusahaan pers yang sedang menghadapi masa-masa sulit pada era platform digital saat ini. 
peraturan tersebut dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan platform digital. 
hal itu juga untuk memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional. 
publisher rights tersebut bertujuan pula mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.
baca juga:resmi! presiden tetapkan hari-hari libur nasional 2024, ini daftarnya!
perpres publisher rights ini sebetulnya sudah digagas sejak tiga tahun lalu. 
melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital.
semuanya juga agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
"setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya saya menandatangani perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang dikenal sebagai perpres publisher rights," kata presiden. 
baca juga:peringati hari pers nasional bupati pali ajak media sukseskan pemilu 2024, ini arahannya
"prosesnya memang sangat panjang. banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak. sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani, saya betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," jokowi menambahkan.
jokowi menyampaikan bahwa ada variasi pandangan dari sejumlah praktisi media konvensional dan platform digital. 
begitu juga antar platform digital seperti google, x atau twitter hingga facebook. 
“kami harus menimbang terus implikasinya, dan setelah mulai ada titik kesepahaman atau titik temu, ditambah dengan desakan dari dewan pers, perwakilan perusahaan pers dan asosiasi media, akhirnya kemarin saya menaikkan perpres itu," ujar dia. 
baca juga:jalin sinergisitas dengan media, kapolres undang awak media coffee morning di kantornya
jokowi mengingatkan tentang semangat awal dari penandatanganan perpres publisher rights, yakni jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten negatif, serta mengedukasi untuk kemajuan indonesia.
"kita tentu juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital, serta memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama itu," katanya. 
presiden menyatakan dengan tegas perpres itu mengatur hak-hak penerbit atau publisher rights, bukan untuk mengurangi kebebasan pers.
“ini lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," cetus jokowi. 
baca juga:kesbangpol undang lsm, ormas dan media. kamu harus tahu ini beda wartawan dengan lsm dan ormas 
pemerintah dalam hal ini bukan sedang mengatur konten pers, melainkan hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital. 
implementasi perpres ini masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
ini terutama selama masa transisi, baik perihal respons dari platform digital dan masyarakat.*