Korupsi Batik Perangkat Desa Rp883 Juta, Kejari Palembang Tetapkan 1 Tersangka lagi

Reporter: Romli Juniawan |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 02 Mar 2024 - 20:32

tersangka JN punya peran bersama AS yang sebelumnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumsel TA 2021.--kejari palembang for koranpalpres.com

Ario menguraikan, pihaknya mensinyalir tersangka AS turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

Alhasil akibat perbuatan melawan hukum ini, sambung Ario, negara dirugikan sebesar Rp883 jutaan.

Lebih lanjut Ario mengemukakan, sebelumnya tersangka AS yang merupakan Ketua PPDI Sumsel Periode 2020-2025 ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Hanya saja setelah Tim Penyidik melakukan pengembangan, kami menemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya sebagai pelaku," ujar Ario.

Untuk mempercepat proses penyidikan masih kata Ario, pihaknya melakukan penahanan terhadap AS di Rumah Tahanan Kelas I Pakjo, Palembang selama 20 hari ke depan, mulai dari 21 Februari 2024.

Ario mengimbuhkan, Tim Penyidik akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lainnya seperti penggeledahan, penyitaan aset-aset yang diduga kuat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa ini.

"Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya kami dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat," pungkasnya.

korupsi batik perangkat desa rp883 juta, kejari palembang tetapkan 1 tersangka lagi                            palembang, koranpalpres.com – tersangka kasus dugaan korupsi batik perangkat desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) provinsi sumatera selatan (sumsel) tahun anggaran 2021 kembali bertambah.
tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) palembang menetapkan seorang tersangka berinisial jn atas dasar surat perintah dari kepala kejaksaan negeri palembang nomor : tap-3/l.6.10/fd.2/02/2024 tanggal 1 maret 2024.
“diketahui tersangka jn punya peran bersama as yang sebelumnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan bahan pakaian batik untuk perangkat desa pada dinas pmd provinsi sumsel ta 2021,” beber kasi pidsus kejari palembang ario apriyanto gopar sh mh, jumat malam 1 maret 2024.
ario menyebutkan akibat dugaan korupsi batik perangkat desa ini menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar rp883.156.000 atau rp883 juta.
baca juga:gila-gilaan! pjs kades kurungan nyawa iii ditetapkan tersangka korupsi dana desa ratusan juta
baca juga:cegah tindak pidana korupsi di lingkungan pajak, ini arahan kejari prabumulih
dia merinci, untuk tersangka pasal yang disangkakan primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang republik indonesia (uu ri) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri 20/2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
atau subsidiair pasal 3 jo pasal 18 uu ri 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri 20/2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka jn di rutan kelas i pakjo palembang untuk 20 hari kedepan terhitung sejak 1 maret sampai dengan 20 maret 2024," cetus ario.
diketahui, tak kurang sepekan sebelumnya, kamis 21 februari 2024 kejari palembang telah menetapkan oknum ketua persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) sumatera selatan berinisial as sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi batik perangkat desa ini.
baca juga:wah parah! oknum asn inspektorat di palembang mengatasnamakan kejaksaan jadi makelar kasus korupsi
baca juga:segera diadili! 3 tersangka korupsi pajak berpindah tangan dari penyidik kejati sumsel ke penuntut umum kejari
penyidik menetapkan as sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi perangkat desa ini setelah mereka melakukan pengembangan penyidikan dan menemukan bukti-bukti baru yang menguatkan dugaan keterlibatan as dalam kasus ini.
"kita tetapkan as sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka kepala kejari palembang nomor: tap-2/l.6.10/fd.2/02/2024 tanggal 21 februari 2024," imbuh ario.
ario menguraikan, pihaknya mensinyalir tersangka as turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
alhasil akibat perbuatan melawan hukum ini, sambung ario, negara dirugikan sebesar rp883 jutaan.
baca juga:tersandung korupsi pajak, 3 direktur perusahaan energi resmi ditahan kejati sumsel, 1 direktur sempat bandel
baca juga:di antara 5 gubernur yang terseret kasus korupsi ini nominalnya hingga triliunan siapa saja?
lebih lanjut ario mengemukakan, sebelumnya tersangka as yang merupakan ketua ppdi sumsel periode 2020-2025 ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
"hanya saja setelah tim penyidik melakukan pengembangan, kami menemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya sebagai pelaku," ujar ario.
untuk mempercepat proses penyidikan masih kata ario, pihaknya melakukan penahanan terhadap as di rumah tahanan kelas i pakjo, palembang selama 20 hari ke depan, mulai dari 21 februari 2024.
ario mengimbuhkan, tim penyidik akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lainnya seperti penggeledahan, penyitaan aset-aset yang diduga kuat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa ini.
baca juga:uu nomor 31 tahun 1999: munculnya tindak korupsi oleh kader partai politik
baca juga:wih keren! kpk tetapkan desa muara gula baru muara enim sebagai desa antikorupsi tingkat nasional
"kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya kami dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat," pungkasnya.