UU Nomor 31 Tahun 1999: Munculnya Tindak Korupsi Oleh Kader Partai Politik

Reporter: Jazil Baskara |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 29 Dec 2023 - 22:05

Jazil Baskara, Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas--Ist for koranpalpres.com

SAAT INI, dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Sistem negara Indonesia yang demokratis para wakil rakyat yang akan dipilih melalui berbagai bentuk sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Calon wakil rakyat tersebut akan dikaderisasikan dalam partai politik yang merupakan wadah bagi para politisi atau calon legislatif lainnya untuk bersaing dalam pemilihan umum.

Namun usaha untuk mewujudkan kondisi demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tindak korupsi yang melibatkan beberapa anggota partai politik sangat memprihatinkan.

BACA JUGA:Budaya Politik di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.1 milyar.

Dengan adanya faktor kerakusan akan kekuasaan serta lemahnya moralitas dari para anggota partai politik menyebabkan para politisi tersebut harus terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh adanya kasus suap dan gratifikasi hampir banyak yang dilakukan oleh para elite-elite politik maupun petinggi partai politik lainnya.

Membahas masalah ini selain masuk dalam kantong pribadi kader partai politik aliran dana korupsi tersebut juga masuk ke dalam organisasi partai politik tersebut.

Sehingga mereka yang memanfaatkan politik dan partai politik sebagai lapangan pekerjaan.

Partai politik pun sering dijadikan ladang bisnis untuk keuntungan pribadi.

uu nomor 31 tahun 1999: munculnya tindak korupsi oleh kader partai politik                            saat ini, dalam sistem pemerintahan di republik indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 
sistem negara indonesia yang demokratis para wakil rakyat yang akan dipilih melalui berbagai bentuk sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
calon wakil rakyat tersebut akan dikaderisasikan dalam partai politik yang merupakan wadah bagi para politisi atau calon legislatif lainnya untuk bersaing dalam pemilihan umum. 
namun usaha untuk mewujudkan kondisi demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat indonesia, tindak korupsi yang melibatkan beberapa anggota partai politik sangat memprihatinkan. 
baca juga:budaya politik di indonesia
baca juga:detak jantung dan nafas bangsaku menjelang pemilu
berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20  tahun dan atau denda paling sedikit rp.50 juta dan paling banyak rp.1 milyar. 
dengan adanya faktor kerakusan akan kekuasaan serta lemahnya moralitas dari para anggota partai politik menyebabkan para politisi tersebut harus terlibat dalam tindak pidana korupsi. 
sebagai contoh adanya kasus suap dan gratifikasi hampir banyak yang dilakukan oleh para elite-elite politik maupun petinggi partai politik lainnya.
membahas masalah ini selain masuk dalam kantong pribadi kader partai politik aliran dana korupsi tersebut juga masuk ke dalam organisasi partai politik tersebut. 
baca juga:analisis kebijakan pemerintah terhadap pemukiman warga di sepanjang rel kereta api
baca juga:pelajar kelas 12 wajib tahu! tips dan trik lolos sbmptn 2024 
sehingga mereka yang memanfaatkan politik dan partai politik sebagai lapangan pekerjaan. 
partai politik pun sering dijadikan ladang bisnis untuk keuntungan pribadi. 
masalahnya, jika politisi menjadikan politik dan partai politik sebagai ladang bisnis mereka, urusan keuntungan pribadi dari politisi atau kelompok partai secara otomatis ditempatkan sebagai prioritas. 
dengan begitu dapat menyebabkan lahirnya praktik-praktik kotor dalam politik, seperti korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik. 
baca juga:6 tips memilih homeschooling untuk anak, yuk simak! para orang tua wajib tau
baca juga:kampus terbaik di sumsel ini raih predikat perguruan tinggi menuju informatif
korupsi bisa menjadi bentuk wujud terburuk dari persaingan bisnis dan keuntungan, baik bagi perorangan maupun kelompok partai. 
adanya persaingan tak sehat itu yang menjadikan makna politik dalam demokrasi dari sebagai dedikasi dalam pelaksanaan sistem politik menjadi kerja pribadi dan ladang bisnis untuk mendapatkan keuntungan.
selain itu penyebab seorang kader melakukan tindak korupsi disebabkan kurangnya akuntabilitas seorang pejabat publik dalam memegang kekuasaannya.
terlibatnya kader partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bentuk dari adanya penyelewengan akan kekuasaan yang dimilikinya atau dijalankan.
baca juga:analisis kebijakan pemindahan ibu kota negara ke kalimantan
baca juga:ai di indonesia : siap untuk diregulasi?
sehingga dengan adanya kekuasaan dari  seseorang kader partai politik tersebut dapat menggunakan kekuasaan yang ada untuk menggapai tujuan lainnya yang mengarah pada kepentingan pribadi maupun kelompok atau pihak ketiga. 
terutama bagi pihak yang turut membantu kader partai selama kampanye sehingga dengan kepentingan antara kader partai dengan donatur maka dapat diindikasikan kader partai yang terpilih untuk memenuhi akan kepentingan di luar kepentingan umum dapat tercapai ketika ia menguasai kekuasaan yang ada.
sebagian dari penyebab di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang kader partai politik terhadap bagaimana seorang kader partai politik bisa terlibat dalam tindak pidana korupsi. 
adanya kebutuhan partai politik akan sumber dana yang besar dibutuhkan demi terpilihnya kader dari partai politik tersebut untuk memenangkan pemilu tentunya akan mendorong bagi para poltisi untuk melakukan tindak korupsi hanya untuk tercapainya tujuan dari partai politik tersebut. 
baca juga:mau kuliah gratis di luar negeri? ini daftar beasiswa tahun 2024
baca juga:dampak dan manfaat kebijakan pemerintah terhadap pembukaan kembali tiktok shop
bentuk dari kepentingan yang terjadi ketika mendapatkan kekuasaan maka akan ada 2 hal yang akan dipenuhi ketika seorang caleg atau calon pejabat lainnya setelah memperoleh kekuasaan yaitu kepentingan masyarakat di daerah atau kepentingan pribadi atau sebagian kelompok. 
hal ini dapat terlihat pada integritas dari seorang calon apakah bisa mewujudkan visi dan misinya atau visi-misi tersebut hanya dijadikan pengharapan untuk masyarakat belaka bagi seorang calon atau paslon lainnya untuk mencapai pada tujuan pribadinya.
sehingga pemilu ini dijadikan untuk mendapat untung dan kekuasaan yang diinginkan.
ini hanya beberapa faktor yang melibatkan kader-kader partai politik merupakan kesalahan politik terberat bagi partai politik yang bersangkutan. 
baca juga:uin raden fatah palembang dan zarqa university kembali perkuat kerjasama internasional
baca juga:belajar toleransi dari muhammadiyah. ini 8 kampus muhammadiyah yang disebut krismuha
di mana partai politik hanya akan memperburuk sendiri partainya jika ia bersifat cenderung dalam hal ketidakpuasan tersebut.
artinya, dengan adanya partai politik lebih condong sebagai dugaan tindak korupsi terhadap kader-kader partainya.  
dapat disimpulkan bahwa tindak korupsi yang dilakukan kader partai politik masih rentan terjadi khusunya di negara indonesia, sehingga demikian posisi partai politik diharapkan bersifat aktif dalam menjalankan demokrasi. 
menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa ilmu politik, partai politik bisa berpartisipasi secara aktif dalam kerja pemerintah untuk menyelesaikan kasus tindak korupsi ataupun penindakan terhadap koruptor, serta mengawasi dan membersihkan kader-kader yang terjerat kasus korupsi baik dari dalam partai sendiri. 
baca juga:sakit thypus, putri serda rankga dibesuk pangdam ii/swj
baca juga:ratu dewa apresiasi pengurus masjid al fatah yang siapkan kas khusus untuk anak yatim piatu
dan itulah bentuk sebagian partisipasi dari partai politik dalam mengurangi tindak korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik, bukan sebaliknya.
oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas dapat dikatakan catatan bagi partai politik adalah bahwa standar normal diukur dari seberapa banyak kader berkualitas menjalankannya, baik secara intelektual, mental, maupun karakter serta integritas yang tinggi dalam berpartai politik dari seorang kader partai politik tersebut. 
namun, standar yang banyak diukur yakni terletak pada seberapa serius seorang kader membersihkan diri dari permasalahan politik, berpartisipasi aktif membersihkan korupsi dengan menindak tegas kader-kader yang bermasalah khususnya korupsi. 
seperti diberikan penjatuhan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur partai politik menjadi subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana dari perbuatan tersebut. 
baca juga:ini 7 fakta menarik tentang provinsi riau, ada perpustakaaan megah dan sungai terdalam di indonesia 
baca juga:emas murah turun harga hari ini, tunggu apa lagi ayo dibeli
dengan begitu cara tersebut keberadaan partai politik bisa efektif dalam pentas politik sebagai jembatan penghubung rakyat kepada pemerintah, mampu memenuhi aspirasi rakyat terkait adanya tindak korupsi para politisi yang memakan uang rakyat sehingga dapat terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk rakyat indonesia.*
(oleh : jazil baskara/mahasiswa ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas)